Tingkat Inflasi Tahunan RI 2024 Terendah sejak 1958

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat inflasi tahunan pada 2024 terendah sepanjang sejarah penghitungan inflasi di Indonesia yang pertama kali dilakukan pada 1958. Sejumlah komoditas yang paling dominan dan sering menyumbang inflasi sepanjang 2024 antara lain emas perhiasan, beras, dan minyak goreng.

Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (2/1/2025), merilis, tingkat inflasi Desember 2024 dan Januari-Desember 2024 Indonesia masing-masing sebesar 0,04 persen dan 1,57 persen. Tingkat inflasi tersebut berada di batas bawah target inflasi 2024 pemerintah dan Bank Indonesia, yakni di kisaran 1,5-3,5 persen.

Sepanjang 2024, andil emas perhiasan, beras, dan minyak goreng terhadap inflasi tahunan masing-masing 0,35 persen, 0,11 persen, dan 0,1 persen. Sepanjang tahun itu pula, emas perhiasan menyumbang inflasi 11 kali, sedangkan beras dan minyak goreng enam kali.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, tingkat inflasi tahunan pada 2024 itu terendah sejak 1958, saat pertama kali BPS menghitung inflasi. Waktu itu, penghitungan inflasi hanya dilakukan di Jakarta. Adapun saat ini penghitungannya mencakup 150 kota di 38 provinsi.

”Inflasi 2024 memang cukup rendah. Faktor utama yang memengaruhinya adalah penurunan harga komoditas pangan yang pernah melonjak tinggi pada 2022 dan 2023,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Tingkat inflasi tahunan pada 2024 itu terendah sejak 1958, saat pertama kali BPS menghitung inflasi.

Menurut Pudji, inflasi tahunan itu juga dipengaruhi kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru, yakni 19 Desember 2024-3 Januari 2025. Kebijakan itu menyebabkan tarif angkutan udara yang biasanya memicu inflasi setiap Desember justru mengalami deflasi 0,06 persen pada Desember 2024.

Selain itu, hal itu juga dipengaruhi kebijakan PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga bahan bakar minyak pada Januari, Agustus, September, Oktober, dan November, dan Desember. Kebijakan itu menyebabkan bensin mengalami deflasi 0,09 persen pada Desember 2024.

Pudji juga menjelaskan, emas perhiasan paling sering memicu inflasi pada 2024 lantaran harga emas di pasar internasional rata-rata naik 22,88 persen secara tahunan. Begitu juga dengan minyak goreng, kenaikan harganya juga dipengaruhi harga minyak sawit mentah global yang rerata naik 7,47 persen secara tahunan.

”Berbeda dengan beras. Kenaikan harganya lebih dipengaruhi penurunan produksi. Produksi beras pada 2024 diperkirakan turun 1,54 persen dibandingkan 2023. Penurunan produksi beras itu disebabkan musim kemarau yang memuncak pada Juli-Agustus 2024,” katanya.

BPS juga mencatat, kenaikan sejumlah harga pangan sepanjang 2024 menyebabkan nasi dengan lauk mengalami inflasi empat kali. Andil nasi dengan lauk terhadap inflasi 2024 mencapai 0,08 persen.

Hal itu terjadi lantaran sejumlah komoditas pangan selain beras dan minyak goreng,juga cukup sering dan dominan menyumbang inflasi. Sepanjang 2024, bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, dan bawang putih sama-sama mengalami inflasi tujuh kali, sedangkan telur ayam ras lima kali.

Kendati begitu, andilnya terhadap inflasi tidak sebesar beras dan minyak goreng. Andil bawang merah terhadap inflasi 2024 sebesar 0,08 persen; daging ayam ras, ikan segar, dan bawang putih masing-masing 0,06 persen; sedangkan telur ayam ras 0,05 persen.

Untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dan stabilitas harga pangan sepanjang tahun ini, pemerintah menambah alokasi bantuan beras menjadi enam bulan. Sebelumnya, bantuan beras hanya diberikan pada Januari dan Februari 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, bantuan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini akan disalurkan enam kali untuk enam bulan. Pada periode pertama, bantuan itu tetap disalurkan pada Januari dan Februari.

”Kemudian bantuan beras untuk empat bulan berikutnya akan disesuaikan waktunya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pergerakan harga pangan, khususnya beras,” katanya.

Bantuan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini akan disalurkan enam kali untuk enam bulan.

Arief menjelaskan, bantuan beras itu akan diberikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP). Total beras yang bakal disalurkan selama enam bulan itu sekitar 960.000 ton.

Data penerima bantuan beras menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2,serta 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

Kebijakan itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 30 Desember 2024. Kebijakan itu juga telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Arief juga menyebutkan, program bantuan pangan berupa beras itu berandil menekan angka kemiskinan dan tingkat inflasi pada Maret 2023-Maret 2024. Dalam periode itu, jumlah penduduk miskin turun dari 25,9 juta orang menjadi 25,22 juta orang.

Inflasi beras yang mencapai titik tertinggi pada September 2023, yakni 5,63 persen, membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023. Demikian juga pada 2024, inflasi beras yang pernah mencapai 5,32 persen pada Februari berhasil ditekan menjadi 0,94 persen pada Juli 2024.