Nilai investasi sektor minerba sejak 2015 sampai 2024 mencapai sekitar 56 miliar dollar AS.
04 Des 2024 20:11 WIB · Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan kenaikan investasi dari target Rp 1.900 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 2.100 triliun pada tahun depan. Pemerintah optimistis kenaikan itu bisa dicapai dari kinerja program hilirisasi yang mayoritas disumbang sektor mineral dan batubara.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya pada akhir acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Pertumbuhan nilai investasi menjadi kunci ekonomi karena menyumbang 18 persen produk domestik bruto (PDB). Angka ini hanya kalah dari konsumsi masyarakat yang menyumbang lebih dari 50 persen.
”Salah satu yang tentu terus dikembangkan adalah hilirisasi dan juga pendalaman struktur dari supply chain, mulai dari upstream, downstream, dan midstream didorong,” ujarnya.
Hilirisasi yang menjadi salah satu fokus pemerintah ada di sektor mineral dan batubara (minerba), selain minyak dan gas bumi serta kehutanan dan kelautan. Dalam proyeksi jangka panjang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2040, sekitar 91 persen nilai investasi hilirisasi ada di sektor minerba dengan besaran 566,7 miliar dollar AS.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/12/04/222eb7a9-b27e-4b2f-9cb2-90ae108cde61_jpg.jpg)
Kementerian ESDM sejauh ini mencatat, nilai investasi sektor minerba sejak 2015 sampai 2024 sudah mencapai sekitar 56 miliar dollar AS. Investasi tersebut juga turut mendukung produksi minerba sebagai komoditas penghasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar, senilai Rp 173 triliun hingga 2023.
Pemerintah, kata Airlangga, telah mendukung industri untuk membangun hilirisasi minerba dengan berbagai program, di antaranya insentif tax holiday dan status proyek strategis nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 87 pabrik industri hilir atau smelter yang telah beroperasi dari total 172 smelter yang dibangun.
Airlangga juga mengingatkan industri untuk memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan dalam neraca minerba. Ia menyadari, pemerintah perlu mendukung kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan cadangan komoditas baru. Kegiatan ini perlu untuk menjaga harga dan ketahanan ekonomi ke depan.
”Kita harus menjaga agar pasar kita bisa menentukan harga yang lebih premium di market. Bukan kita menjadi price-taker (pihak yang tidak bisa menentukan harga) terus,” ungkapnya.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/09/23/03a35460-bd27-4bd5-ac6a-efea5f4d0691_jpeg.jpg)
Untuk menarik investasi, lanjutnya, pemerintah juga berupaya membangun kerja sama mineral strategis dengan negara-negara lain.
Airlangga menyebut, dalam pertemuan Roundtable Luncheon yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (21/11/2024), ada usulan dari Amerika Serikat agar mereka, Indonesia, Kanada, dan Australia bekerja sama dalam hal mineral kritis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang lebih awal berpidato di acara yang sama mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi yang bakal meningkatkan investasi. Pemerintah juga sedang menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk menghadirkan fleksibilitas bagi dunia usaha dan meningkatkan daya tarik investasi.
Hilirisasi, menurut Bahlil, menjadi hal penting dalam mendorong penciptaan nilai tambah komoditas. ”Juga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tidak ada cara lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, bahkan bisa sampai 7-8 persen. Salah satu mesin pertumbuhannya ialah hilirisasi,” ujarnya.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya dalam sambutannya menuturkan, pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa investasi yang diharapkan ialah yang berkualitas dan berkelanjutan. Artinya, hilirisasi dipastikan berlanjut ke industrialisasi.
”Kami tidak ingin investasi-investasi yang masuk ke Indonesia nanti, misalnya, hanya berhenti di produk-produk intermediate (antara). Kami ingin berkelanjutan dengan industrialisasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bambang mendorong sejumlah prinsip, di antaranya keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, transparansi, serta tata kelola yang baik. ”Kami minta prinsip-prinsip ESG (environmental, social, governance) diterapkan,” katanya.
Penulis:
Erika Kurnia, Aditya Putra PerdanaEditor:
Muhammad Fajar Marta