Pemilih Golput Meningkat, Parpol Didorong Berbenah Seleksi Kandidat

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pemilih yang memutuskan untuk menjadi golongan putih atau golput di Pilkada 2024 diprediksi meningkat. Sejumlah alasannya yaitu masyarakat yang kian lelah, meningkatnya kesadaran kritis publik, dan ketidaktersediaan kandidat yang mumpuni. Untuk itu, partai politik salah satunya dinilai perlu membenahi seleksi calon kepala daerah agar mengakomodasi keinginan warga.

Berdasarkan pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), terdapat sejumlah daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah dalam Pilkada 2024. Pemilih di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, yang menggunakan suaranya kurang dari 50 persen.

Selain itu, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Sumatera Barat relatif rendah dibandingkan dengan Pilpres 2024. Tingkat partisipasi pemilih sekitar separuh dari daftar pemilih tetap (DPT). Di TPS 5 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, misalnya, total pemilih yang hadir 272 orang. Padahal, jumlah DPT beserta pemilih tambahannya (DPTb) ada 531 orang dan 12 orang.

Sejumlah alasannya yaitu masyarakat yang kian lelah, meningkatnya kesadaran kritis publik, dan ketidaktersediaan kandidat yang mumpuni.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (29/11/2024), mengatakan, pendeknya jeda antara pemilu dan pilkada membuat banyak pemilih yang memutuskan golput. Rivalitas sengit dan perdebatan tanpa henti politisi di media sosial pun memicu kelelahan publik.

Di sisi lain, kesadaran kritis publik kian meningkat dalam melihat rekam jejak kandidat untuk memutuskan pilihannya. Apabila tidak ada yang menarik, misalnya, bagi pemilih muda, mereka akan skeptis dan cenderung golput.

”Faktor subyektivitas dari pemilih itu akan selalu ada. Terlebih kalau segmen demografis pemilih di daerah tersebut kebanyakan pemilih muda, mereka akan cenderung skeptis kalau paslon yang diusung tidak menarik di mata mereka,” ujarnya.

Salah satu pemicunya yaitu partai politik yang mengusung kandidat tidak sesuai aspirasi publik. Mereka bakal melihat kandidat yang diusung tidak representatif. Untuk itu, Pilkada 2024 seharusnya menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi partai politik (parpol).

Dalam menentukan dan menjaring kandidat kepala daerah, parpol harus melakukannya dari akar rumput. Secara perlahan, langkah itu bakal mengakomodasi kepentingan politik dan representasi masyarakat.

Faktor subyektivitas dari pemilih itu akan selalu ada. Terlebih kalau segmen demografis pemilih di daerah tersebut kebanyakan pemilih muda, mereka akan cenderung skeptis kalau paslon yang diusung tidak menarik di mata mereka.

”Soal nominasi paslon yang ke depannya juga perlu mengakomodasi aspirasi dari bawah,” kata Wasisto.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berpandangan, tingginya angka golput publik tak terlepas dari pilkada yang merupakan rangkaian terakhir dari pesta demokrasi. Perhatian publik terhadap pilkada menjadi lebih sedikit ketimbang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Adapun dugaan praktik politik uang masih terjadi terutama pada akhir masa kampanye dan mendekati hari pemungutan suara.

Lebih jauh, ada kejenuhan yang berkembang di masyarakat karena sudah terpapar informasi politik sejak akhir 2023 hingga sepanjang 2024. Ini memicu publik enggan berpartisipasi, termasuk mengikuti perkembangan pilkada.

”Karena memang sudah masifnya politik di Pilpres 2024, ya memang pilkada itu mendapatkan perhatian yang tidak sebesar ketimbang pemilu dan pilpres. Masyarakat tidak terlalu tertarik mengikuti perkembangan pilkada, kemudian ada kejenuhan di masyarakat yang sudah mendapatkan informasi politik selama pemilu dan pilpres,” tutur Wakil Ketua MPR itu.

Terlepas dari partisipasi masyarakat yang masih rendah, menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), secara keseluruhan pelaksanaan pilkada serentak 2024 cenderung berada pada tren positif dengan minimnya kesalahan teknis dan dugaan kecurangan dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Perludem dalam rilis Kamis (28/11/2024) menjelaskan, dugaan penyalahgunaan sumber daya negara baik berupa bansos maupun mobilisasi aparat juga cenderung menurun dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.