Pemilih PDI-P dan PKS Lebih Kritis pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Di balik tingginya apresiasi publik pada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertamanya, tetap ada sikap kritis yang muncul dari publik untuk mengimbanginya. Potret kritisisme itu lebih banyak terdeteksi dari pemilih PDI-P dan PKS.

Pemilih yang cenderung lebih kritis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera tersebut terbaca dari hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2025 ini.

Dari delapan partai politik yang ada di parlemen nasional hasil Pemilu 2024 lalu, hanya dari kedua parpol ini potensi kritisisme lebih tinggi muncul dibandingkan enam parpol lainnya.

Hal ini tampak dari porsi pemilih, antara yang puas dan tidak puas, dari kedua parpol ini yang relatif lebih kecil tingkat kepuasannya dibandingkan parpol lainnya.

Dari kelompok pemilih PKS, hanya 49,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pemerintah. Sisanya, sebanyak 50,6 persen menyatakan tidak puas.

Artinya, jika kita lihat dukungan riil dari kelompok pemilih PKS ini, yakni dengan mengurangi jumlah yang puas dengan yang tidak puas, angkanya justru mencapai -1,2 persen.

Sementara itu, dari kelompok responden pemilih PDI-P, sebanyak 74,3 persen menyatakan puas dan 26,7 persen responden lainnya menyatakan sebaliknya.

Selisih di antara keduanya mencapai 48,6 persen. Secara kualitas, angka ini menggambarkan dukungan riil pemilih PDI-P yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah di 100 hari pertamanya.

Sebaliknya, kelompok pemilih dari enam parpol lainnya, mereka yang menyatakan puas rata-rata di atas 50 persen. Apresiasi paling tinggi terekam dari kelompok pemilih PAN.

Sebanyak 96 persen pemilih partai ini menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Hanya 4 persen dari pemilih PAN yang tidak puas.

Jika dikurangi mereka yang tidak puas, kelompok pemilih PAN masih dominan puas pada kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di posisi berikutnya adalah pemilih Golkar. Dengan hanya kurang dari 10 persen resistensinya, jumlah pemilih Golkar yang mengapresiasi pemerintah masih mendominasi dibandingkan mereka yang tidak puas.

Gejala yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok pemilih Gerindra. Dari parpol yang dipimpin Prabowo Subianto ini, mayoritas pemilihnya memberikan apresiasi positif pada kinerja 100 hari pemerintah.

Hal yang sama juga terlihat di kelompok pemilih PKB, Demokrat, dan Nasdem yang selisih antara pemilih yang menyatakan puas dan tidak puas terhadap kinerja pemerintah relatif masih di atas 50 persen.

Artinya, masih lebih banyak mereka yang menyatakan puas kepada kerja-kerja pemerintah di tiga bulan pertama pemerintahan tersebut dibandingkan pemilih PDI-P dan PKS.

Pola serupa juga tampak terkait keyakinan responden bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini ke depan akan bisa lebih baik lagi kinerjanya. Lagi-lagi, kelompok pemilih PDI-P dan PKS tercatat memiliki tingkat keyakinan paling rendah dibandingkan pemilih dari enam parpol lainnya.

Kelompok pemilih PKS terekam paling rendah tingkat keyakinannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran ini. Mereka yang yakin mencapai 79,2 persen, sedangkan yang tidak yakin tercatat 20,8 persen.

Jika jumlahnya dikurangi dengan mereka yang tidak yakin, tingkat keyakinan pemilih PKS ini hanya berada di angka 58,4 persen.

Gejala yang sama juga terlihat dari kelompok pemilih PDI-P. Sebanyak 83,3 persen pemilih partai pemenang Pemilu 2024 ini meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya.

Sebaliknya, pemilih PDI-P yang tidak yakin tercatat di angka 16,5 persen. Selisih di antara keduanya menyisakan keyakinan sebesar 66,9 persen. Sekali lagi di kedua kelompok pemilih ini, yakni PKS dan PDI-P, sama-sama memiliki keyakinan yang paling rendah dibandingkan enam parpol lainnya.

Sementara itu, keenam parpol di luar PKS dan PDI-P memiliki tingkat keyakinan lebih dari 90 persen, bahkan jika dikurangi dengan pemilih yang tidak yakin pun, rata-rata keyakinan dari keenam parpol ini masih mencapai di atas 84 persen.

Hal ini makin menegaskan, kelompok responden pemilih PKS dan PDI-P cenderung lebih kritis kepada pemerintah dibandingkan kelompok pemilih dari enam parpol lainnya.

Setidaknya, jika kemudian dianalisis dalam sebuah kuadran yang menghubungkan antara tingkat kepuasan dan tingkat keyakinan pemilih parpol pada kinerja pemerintah, tampak pemilih PKS berada dalam kuadran kiri bawah, yakni kelompok pemilih yang tingkat kepuasan dan keyakinannya relatif rendah pada pemerintah.

Posisi yang relatif sama juga ditunjukkan oleh kelompok pemilih PDI-P yang juga berada di antara kuadran kiri bawah dan kiri atas. Sebab, di kelompok pemilih PDI-P, meskipun tingkat kepuasannya rendah, tingkat keyakinannya sedikit lebih tinggi dari kelompok pemilih PKS.

Potret sebaliknya justru terjadi di kelompok pemilih dari enam parpol parlemen nasional lainnya yang cenderung masuk ke dalam kuadran kanan atas, yakni pemilih yang memiliki kepuasan dan keyakinan yang relatif tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Di kuadran ini ada kelompok pemilih Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, dan Nasdem.

Dari data di atas, gejala pemilih PKS dan PDI-P memang terekam lebih kritis dan rendah apresiasinya pada kinerja pemerintah dibandingkan enam parpol lainnya. Tentu, pada akhirnya potret pemilih ini semestinya juga diikuti oleh sikap parpol pilihannya.

Namun, sejauh ini sikap parpol justru belum secara tegas memberikan sinyal, apakah mendukung penuh dengan masuk ke dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan.

Sejauh ini, PKS sendiri sudah menegaskan mendukung dan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan dari PKS ini pernah ditegaskan oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri saat bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara pada 11 Oktober 2024, sepekan sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden.

Bergabungnya PKS dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo ini menambah penguasaan kursi parlemen menjadi tujuh parpol dengan total 81 persen kursi DPR.

Meskipun menyatakan dukungan, sejauh ini belum ada kader PKS yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 lalu.

Sementara itu PDI-P juga belum menentukan bergabung atau tidak ke dalam pemerintahan. Meskipun demikian, PDI-P sudah menyatakan sikap untuk menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam perayaan hari ulang tahun ke-52 PDI-P pada 10 Januari 2015 lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada semua kadernya agar menjaga pemerintahan Prabowo Subianto dengan baik.

Rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto bisa jadi akan memperjelas sikap PDI-P terhadap pemerintahan hasil Pemilu 2024 tersebut.

Boleh jadi, pilihan politik parpol yang di satu sisi mendukung dan turut menjaga pemerintahan. Namun di sisi lain, tidak terlibat masuk di dalamnya, seperti halnya yang terjadi di PKS dan PDI-P, adalah bagian dari strategi parpol.

Sebuah strategi yang relatif berbanding lurus dengan ekspresi sikap pemilihnya dalam menilai dan meyakini kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. (LITBANG KOMPAS)