Zig-zag Melki di Jakarta demi Menambal Pemotongan Anggaran NTT

Kendati belum dilantik, Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih periode 2025-2030, Emanuel Melkiades Laka Lena sudah mendekati pimpinan beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta. Ia berusaha "menarik" berbagai program beserta anggaran ke Nusa Tenggara Timur.

Lobi Melki, sapaan Melkiades, kian gencar setelah pemerintah memotong anggaran untuk kementerian/lembaga dan transfer pusat ke daerah. Padahal, Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat bergantung dana dari pusat. Hingga Sabtu (15/2/2025), transfer daerah ke NTT yang sudah dipotong lebih kurang Rp 184 miliar. Belum ada penjelasan, berapa banyak lagi yang akan dipotong.

Pemotongan anggaran otomatis mengurangi besaran dana transfer daerah sebagaimana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Provinsi NTT tahun 2025 yang diserahkan Kementerian Keuangan pada Kamis (12/12/2024). Dalam DIPA itu, porsi transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 25,53 triliun.

Rinciannya, dana bagi hasil Rp 206,84 miliar, dana alokasi umum Rp 15,84 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 1,89 triliun, dana alokasi khusus nonfisik Rp 4,64 triliun, insentif fiskal Rp 239,31 miliar, dan dana desa Rp 2,69 triliun.

Melki kini sedang di Jakarta. Setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilu kepala daerah, ia menyatakan sudah menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

"Di setiap kementerian yang kami datangi, kami berdiskusi mengenai peluang program apa saja yang bisa dibawa ke NTT. Kami cocokkan dengan kebutuhan daerah yang tentu senapas dengan visi dan misi Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Melki.

Menurut dia, dengan adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, ratusan triliun rupiah berada di Jakarta. Dana itu ia sebut sebagai "rupiah yang tidak berKTP (kartu tanda penduduk)". Artinya, daerah mana saja berpeluang mendapatkannya.

Di NTT, katanya, ada peluang untuk mendorong kemandirian pangan sebagaimana visi Presiden Prabowo. Selama ini, NTT memasok beras dari luar daerah. Selain produksi beras ditingkatkan, pengembangan pangan lokal juga diperkuat. Begitu pula program lainnya.

Sebagai Gubernur, Melki meyakini, relasi personal serta jaringan politik yang ia miliki akan mempermudah komunikasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga. Melki saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar, partai yang berada dalam koalisi pimpinan Presiden Prabowo.

"Dan saya ini ketua tim pemenangan Pak Prabowo Subianto di NTT waktu Pilpres 2024 lalu," ujarnya dengan begitu percaya diri.

Selain itu, Melki punya relasi ke DPR RI sebagai salah satu penentu kebijakan pusat. Ia pernah menjabat wakil ketua pada komisi yang menangani urusan kesehatan periode 2019-2024. 

Pengajar ilmu pemerintahan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Esabius S Niron menilai, langkah dini yang diambil Melki merupakan bentuk prakondisi menjelang ia secara resmi memimpin NTT. Niron mengapresiasi langkah itu.

Menurut dia, lobi dan kreativitas kepala daerah sangat menentukan peluang mendapatkan program pusat. Ia melihat Melki punya peluang ke sana, tetapi tetaplah tidak mudah. "Sekarang kepala daerah ramai melobi anggaran ke pusat. Pertarungannya cukup sengit," katanya.

Beban utang pinjaman 

Pemotongan anggaran kian menekan NTT yang juga punya kewajiban membayar utang pinjaman daerah. Nilainya tidak sedikit, yakni Rp 210 miliar per tahun yang sudah langsung dipotong dari porsi transfer daerah. Ini berarti, dana yang mengalir ke NTT menyusut jauh.

Pemotongan anggaran berdampak pada penanganan berbagai persoalan dasar klasik di NTT. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia, pada tahun 2023, angka stunting atau tengkes di NTT mencapai 37,9 persen. Ini berarti, 4 dari 10 anak di NTT dalam keadaan stunting. NTT menempati peringkat atas daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik merilis, penduduk miskin Nusa Tenggara Timur per September 2024 mencapai 1,11 juta jiwa atau 19,02 persen dari jumlah penduduk. Sebaran kemiskinan di perdesaan sebesar 981.020 jiwa sedangkan perkotaan 126.910 jiwa. Garis kemiskinan yang ditetapkan Rp 533.944 per kapita per bulan. 

Tuti Lawalu, pengamat ekonomi di NTT berpendapat, butuh pengaturan keuangan yang benar-benar tepat sasaran dan efisien. Melihat perilaku aparatur sipil negara yang masih sering melakukan pemborosan, itu menjadi tantangan.

"Bagaimana mengatur uang yang sedikit ini untuk menangani persoalan yang besar. Harus diatur seefektif dan seefisien mungkin. Keteladanan pemimpin dengan mau hidup sederhana akan menjadi contoh yang baik," katanya. 

Publik NTT menanti dimulainya masa kepemimpinan Melki bersama wakilnya Johni Asadoma. Publik juga menunggu hasil lobi dan kreativitas Melki yang kini tengah zig-zag di Jakarta demi menambal pemotongan anggaran NTT.