Pemulihan Daerah Terdampak Bencana Sumatera Butuh Anggaran Rp 51,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai Rp 51,81 triliun. Kebutuhan anggaran ini bisa bertambah karena pendataan belum tuntas seluruhnya. Hingga kini, satuan tugas penanganan bencana juga masih terus berupaya memulihkan fasilitas dan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.

Kebutuhan anggaran hingga Rp 51,81 triliun itu rinciannya Rp 25,41 triliun untuk Aceh, Rp 12,88 triliun untuk Sumut, dan Rp 13,52 triliun Sumbar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan hal itu dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh, Aceh, Minggu (7/12/2025). Perkembangan penanganan pascabencana juga dilaporkan dalam rapat terbatas tersebut.

Suharyanto mengungkapkan, di Aceh terdapat tiga jembatan penghubung jalan nasional yang terputus dan saat ini tengah diperbaiki. Jaringan komunikasi juga sudah kembali normal di 15 dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Saat ini, upaya pemulihan masih terus dilakukan.

Adapun problem jaringan listrik, dari 23 kabupaten/kota, 81 persen di antaranya sudah kembali menyala. Jaringan listrik ditargetkan pulih sepenuhnya pada Senin (8/12/2025) pukul 12.00 WIB.

Perbaikan saluran air bersih juga masih terus diupayakan. Menurut Suharyanto, distribusi air bersih di daerah terdampak bencana di Aceh masih terkendala karena sumber airnya juga terkena banjir. Menyangkut pasokan bahan bakar minyak (BBM), masih ada daerah yang harus dipasok lewat udara, salah satunya Kabupaten Gayo Lues.

Sementara itu, fasilitas kesehatan sudah berangsur pulih. Dari 65 rumah sakit, 58 di antaranya sudah beroperasi kembali. Begitu pula puskesmas, sebanyak 251 dari total 309 puskesmas di daerah terdampak banjir dan tanah longsor sudah kembali memberikan pelayanan kesehatan.

Adapun jumlah rumah yang rusak, dari ringan hingga berat, mencapai 37.546 unit. Ditambah kerusakan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan hingga pertanian dan perkebunan milik masyarakat.

Suharyanto juga melaporkan, bantuan logistik yang sudah tersalurkan dari posko di Bandara Iskandar Muda Aceh sudah mencapai 166,8 ton. Selain itu, banyak pula bantuan yang langsung didistribusikan ke kabupaten/kota lain.

Di Sumut, Suharyanto melaporkan, sebagian wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara masih terisolasi. Oleh karena itu, bantuan masih harus didistribusikan dari udara. Sejumlah akses menuju daerah terisolasi juga terus dipulihkan.

Sementara itu, pasokan listrik sudah hampir seluruhnya pulih. Tinggal pasokan air bersih yang belum sepenuhnya pulih, utamanya di daerah Tapanuli Selatan.

Untuk wilayah Sumbar, kata Suharyanto, masih ada dua kabupaten yang jadi atensi khusus, yakni Agam dan Pesisir Selatan. Di dua kabupaten itu masih ada desa dan kecamatan yang terisolasi sehingga bantuan pun masih didistribusikan lewat udara.

Meski demikian, akses komunikasi dan pasokan listrik di Sumbar disebut sudah pulih seluruhnya. Tinggal pasokan air bersih yang belum pulih, terutama di 21 kecamatan di tujuh kabupaten/kota di Sumbar.

Adapun bantuan logistik yang sudah terdistribusikan ke beberapa wilayah terdampak bencana di Sumbar mencapai 98,8 ton.

Presiden Prabowo saat membuka ratas memberi atensi positif pada progres pemulihan pascabencana, di antaranya pembangunan jembatan bailey untuk menyambung akses yang terputus di Aceh yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama TNI.

”Saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam satu minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka,” ujarnya.

Ia juga memberi atensi pada banyaknya sawah, saluran irigasi, dan bendungan yang rusak. Selain itu, ia meminta agar kepala daerah melaporkan rumah-rumah warga yang rusak yang akan dibantu pemerintah untuk dibangun kembali.

”Namun, secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif dan responsif. Di beberapa tempat masih menjadi tantangan karena kondisi alam juga masih harus kita perhatikan,” ujarnya.

BNPB mencatat, banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mengakibatkan 975.000 orang harus tinggal di pengungsian. Hingga Minggu (7/12/2025), jumlah korban yang ditemukan meninggal mencapai 921 orang, sementara 392 orang lainnya masih hilang.

Selain menggencarkan penyaluran bantuan di daerah yang masih terisolasi, pemerintah juga mulai membangun hunian sementara (huntara) di sejumlah daerah yang relatif sudah pulih. Beberapa daerah dimaksud antara lain di Sumbar dan sebagian Sumut.

”Kami akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi tidak sama (pendekatannya), daerah-daerah yang sudah lebih baik bisa lebih dulu, masyarakat yang tinggal di pengungsian kita alihkan ke hunian sementara,” kata Suharyanto.

Kepada Presiden, Suharyanto mengusulkan agar tanggung jawab pembangunan huntara dibagi ke beberapa instansi, yakni TNI/Polri, BNPB, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rancangan huntara seluas 36 meter persegi pun telah dibuat dengan kebutuhan dana sebesar Rp 30 juta per unit. Adapun estimasi pembangunan sekitar enam bulan.

”Konsep kami, hunian sementara hanya untuk tinggal tidak lebih dari setahun. Setelah itu, baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, pembangunan huntara kerap terkendala persoalan lahan. Untuk itu, ia berharap para kepala daerah dapat mengoordinasikan kebutuhan lahan.

Presiden Prabowo sepakat, soal pembangunan huntara membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Ia pun meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kehutanan memeriksa status lahan yang berpotensi digunakan untuk dibangun huntara.

”Kalau perlu, HGU-HGU (hak guna usaha) bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting,” katanya.

Di ujung rapat, Presiden Prabowo meminta agar pasokan obat-obatan diprioritaskan. Begitu pula distribusi pakaian perlu diprioritaskan.

Presiden secara khusus meminta agar industri tekstil di Tanah Air digerakkan untuk membantu korban becana. Ia juga mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk menyumbang pakaian yang masih layak pakai.

Tak sebatas itu, Presiden juga mengingatkan agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pascabencana tidak dikorupsi. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengawasinya.

”Kita harus mengelola semua kekayaan kita sebaik-baiknya. Tidak boleh ada penyelewengan dan korupsi di semua entitas pemerintahan. Kita butuh setiap uang, kemampuan kita, untuk membantu rakyat. Saya ingatkan semua menteri, pejabat, pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang gunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras. Jangan pernah mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada jajarannya dari pusat hingga daerah yang telah bekerja sama menangani kondisi pascabencana. ”Dengan kerja sama, kekompakan, kita mampu menghadapinya,” tambahnya.