Pemulihan Lahan Pertanian di Sumatera Ditargetkan Kelar 1-2 Bulan

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Pertanian menargetkan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana ekologis di Sumatera bisa kelar dalam 1-2 bulan ke depan. Semua biaya rekonstruksi lahan pertanian itu bakal ditanggung pemerintah pusat.

Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah produsen beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi beras di Aceh sepanjang 2025 mencapai 1,01 juta ton atau meningkat 5,49 persen secara tahunan.

Potensi produksi beras di Sumut juga dipekirakan naik 24,34 persen secara tahunan menjadi 1,57 juta ton. Adapun Sumbar produksi berasnya diperkirakan sebanyak 791.676 ton atau naik 0,8 persen secara tahunan.

Per 4 Desember 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, sawah yang terdampak bencana ekologis di Sumut dan Aceh masing-masing seluas 33.000 hektar dan 119.000 hektar. Dari total luasan itu, sekitar 4.000 hektar mengalami puso atau gagal panen. Adapun untuk sawah di Sumbar yang terdampak bencana masih dalam proses pendataan.

Pemerintah akan mengambil alih pembangunan sawah sampai kembali seperti sebelum terdampak bencana. Sumber dananya berasal dari pemerintah pusat.

Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, Kamis (4/12/2025), mengatakan, sawah yang rusak total atau puso akibat bencana hanya sekitar 4.000 hektar. Luas sawah yang puso itu sangat kecil dibandingkan total luas tanam padi nasional yang mencapai 11 juta hektar.

Dengan kondisi tersebut, dampak bencana di Sumatera terhadap produksi pangan nasional dapat dipastikan tidak signifikan. Kerusakan sawah relatif kecil dan tidak memengaruhi produksi beras nasional.

“Stok beras pemerintah di Bulog juga berlebih, yakni mencapai 3,8 juta ton. Kami telah menyiapkan tambahan cadangan beras di daerah bencana sebanyak tiga kali lipat dari kebutuhan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.

Meskipun begitu, lanjut Amran, Kementan akan mendukung pemulihan lahan pertanian di tiga provinsi terdampak bencana. Pemulihan lahan itu akan dilakukan menyeluruh, yakni mencakup perbaikan irigasi, rehabilitasi lahan, penyediaan benih, hingga percepatan pengolahan tanah menggunakan alat dan mesin pertanian.

Pemerintah akan mengambil alih pembangunan sawah sampai kembali seperti sebelum terdampak bencana. Sumber dananya berasal dari pemerintah pusat.

Menurut Amran, penanganan di setiap lokasi terdampak bencana akan berbeda-beda sesuai tingkat kerusakan lahan pertanian. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah akan mencetak ulang sawah itu.

“Untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan. Pendekatan ini memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama,” katanya.

Amran menargetkan pemulihan lahan pertanian itu selesai dalam 1-2 bulan dengan menyesuaikan ketersediaan alat berat dan kesiapan administrasi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera merampungkan administrasi batas bidang lahan pertanian agar rekonstruksi dapat dimulai.

“Kami beri waktu 1-2 minggu untuk menyelesaikan administrasi patok bidang lahan pertanian. Pendataan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) juga terus berjalan agar kegiatan tanam dapat dimulai kembali pada minggu pertama Januari 2026,” kata Amran.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, pemerintah memang perlu menyiapkan strategi pemulihan jangka pendek dan menengah sektor pertanian di tiga provinsi terdampak bencana. Namun, pemulihan itu jangan hanya bertumpu pada pemulihan produksi beras, tetapi juga bahan-bahan pangan lain.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov berpendapat, Aceh, Sumut, dan Sumbar berkontribusi sekitar 9,6 persen produksi beras nasional. Ketiga daerah itu juga menjadi penopang pangan daerah-daerah lain di Sumatera.

Jika produksi pangan di ketiga provinsi itu terganggu, maka akan berimbas pada pasokan pangan baik di wilayah itu maupun wilayah sekitarnya. Produksi pangan itu tidak hanya berupa beras, tetapi juga bahan pangan lain dari sektor peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Untuk jangka pendek, lanjut Abra, masyarakat terdampak bencana masih bisa mengandalkan bantuan pangan, tertama beras. Apalagi, stok beras Perum Bulog saat ini sangat berlimpah, yakni sekitar 3,8 juta ton.

Namun, ke depan, mereka juga perlu dibantu untuk memulihkan sumber-sumber pangan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan pula startegi jangka menengah untuk memulihkan sejumlah sektor sumber pangan.

“Identifikasi berapa luas lahan pertanian dan sektor perternakan yang terdampak bencana. Lalu, tentukan langkah-langkah enam bulan atau satu tahun ke depan seperti apa. Ini bakal menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementan pada akhir tahun ini,” kata Abra di Jakarta.