Bencana di Sumatera Berpotensi Besar Ganggu Ketahanan Pangan Daerah

JAKARTA, KOMPAS – Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi besar mengganggu ketahanan pangan daerah. Bencana itu juga dapat memicu kerawanan pangan, lonjakan harga pangan pokok, dan gejolak sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan khusus untuk mencegahnya.

Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty menyatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/12/2025). Rapat tersebut digelar secara hibrida oleh Kementerian Dalam Negeri.

Telisa mengatakan, bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) perlu menjadi perhatian utama. Bencana ini berpotensi besar mengganggu ketahanan pangan di ketiga wilayah itu akibat gagal panen dan penurunan produksi.

Merujuk data Kementerian Pertanian, sekitar 27.000 hektar sawah di sejumlah daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana tergenang banjir. Sekitar 385 hektar di antaranya mengalami puso atau gagal panen (Kompas, 1/12/2025).

Menurut Telisa, hal itu bisa berdampak pada kerawanan pangan dan lonjakan harga komoditas pangan utama yang memicu gejolak sosial. Bahkan, gejolak sosial itu telah terjadi di sejumlah daerah yang mengalami keterlambatan bantuan pangan.

“Masyarakat sampai menjarah gudang Perum Bulog dan minimarket. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan khusus untuk mencegah potensi dampak sosial dan ekonomi dari bencana tersebut,” ujarnya.

Telisa menjelaskan, mobilisasi logistik pangan dan pembukaan akses jalan atau distribusi yang terhambat perlu dipercepat. Bulog perlu menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menahan lonjakan harga beras.

Selain itu, keluarkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) untuk menambah pasokan pangan. Jika kurang, realokasi CPPD dari daerah terdekat yang tidak terdampak bencana ke daerah-daerah terdampak bencana melalui kerja sama antardaerah.

Bencana di Sumatera bisa berdampak pada kerawanan pangan dan lonjakan harga komoditas pangan utama yang memicu gejolak sosial.

Telisa juga mengungkapkan, tim KSP telah terjun ke sejumlah lokasi bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Hasilnya, hambatan distribusi pangan terberat berada di Sumbar, yakni di Kabupaten Pasaman Barat, Tanah Datar, Agam, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan.

“Penyaluran distribusi pangan di daerah-daerah itu terlambat akibat akses jalan putus dan kendala medan di wilayah pegunungan. Untuk itu, percepatan rekonstruksi jalur logistik strategis sangat diperlukan untuk memobilisasi logistik pangan dan 118.000 paket makanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah meminta para distributor dan peritel di daerah yang tidak terdampak bencana turut memasok bahan pangan ke sejumlah daerah yang terdampak bencana terdekat. Kemendag juga tengah mendata pasar-pasar rakyat atau tradisional di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang terdampak bencana.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan, telah berkoordinasi dengan para distributor dan peritel di daerah yang tidak terdampak bencana. Mereka mengaku stok bahan pangan masih cukup hingga Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Para distributor dan peritel itu juga telah memobilisasi sebagian bahan pangan ke daerah-daerah terdekat yang terdampak bencana. Namun, mereka juga mengalami kendala penyaluran lantaran banyak akses jalan yang tidak dapat dilewati.

“Sebenarnya, mereka juga khawatir pasokan pangan di sejumlah wilayah yang tidak terdampak bencana di Sumatera terhambat jika akses jalan yang terdampak bencana tidak segera dibuka atau diperbaiki,” tuturnya.

Budi juga mengungkapkan Kemendag tengah mendata pasar-pasar rakyat atau tradisional yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemendag bersama pemerintah daerah akan memantau dan membantu pemulihan aktivitas pasar itu.

“Namun, kalau ada pasar-pasar yang rusak akibat bencana, kami tidak bisa langsung membangunnya karena tidak ada anggaran pembangunan pasar. Namun, kami akan mengoordinasikannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkapnya.

Bulog dan ID Food bakal mendapatkan kuota DMO Minyakita sebesar 35 persen dari total DMO tahunan.

Selain itu, lanjut Budi, Kemendag akan menjamin ketersediaan pasokan Minyakita (minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat) di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Saat ini, stok Minyakita di Bulog dan ID Food masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terdampak bencana tersebut.

Bahkan, pasokan Minyakita ke Bulog dan ID Food bakal bertambah banyak menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ini mengingat kedua perusahaan milik negara itu bakal mendapatkan kuota DMO (kewajiban memasok kebutuhan domestik) Minyakita sebesar 35 persen dari total DMO tahunan.

“Proses harmonisasi regulasi barunya telah selesai dan tinggal diundangkan saja. Regulasi itu diharapkan dapat diterapkan 14 hari setelah diundangkan atau sekitar pertengahan Desember 2025,” katanya.

Regulasi baru itu merupakan revisi atau pengganti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Regulasi baru itu memperkuat peran badan usaha milik negara, yakni Bulog dan ID Food, dalam penyaluran Minyakita.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (2/12/2025), Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bambang Wisnubroto, menyatakan, selama ini, pasokan Minyakita dari hasil DMO ke Bulog dan ID Food sekitar 8 persen atau 14.262 ton. Melalui regulasi baru itu, stok Minyakita kedua BUMN itu bisa mencapai sekitar 63.000 ton atau minimal 35 persen dari rerata DMO Minyakita pada 2025, yakni 178.000 ton.