Penanganan Bencana di Sumatera, 11 Helikopter Dikerahkan ke Daerah Terisolasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mengupayakan langkah evakuasi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta pengiriman logistik bantuan hingga ke area yang terisolasi akibat bencana alam tersebut. Salah satu ikhtiar itu ditunjukkan dengan pengiriman sebelas helikopter ke daerah-daerah bencana.

”Semua sedang fokus ke evakuasi, pembukaan jalan, dan mendorong logistik sampai titik terdalam,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana, Sabtu (29/11/2025).

Untuk itu, penanganan bencana dipercepat dengan mengerahkan sebelas helikopter dari Jakarta menuju wilayah terdampak. ”Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Sebanyak sembilan helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025. Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan. ”Dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” tambahnya.

Semua helikopter, lanjutnya, difokuskan untuk operasi distribusi logistik secara terus-menerus, terutama menuju daerah-daerah yang terisolasi dan kawasan yang akses daratnya terputus. Seluruh operasi udara ditempuh dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat beberapa jalur yang terputus di Sumatera Utara. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik. Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan dengan mengerahkan alat berat.

Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi, hingga perkembangan informasi di lapangan. BNPB mendatangkan solusi berupa penyediaan alat penyedia jaringan internet Starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian ataupun di posko penanganan darurat.

”Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan, Jumat (28/11/2025) malam.

Di Aceh, jalur transportasi juga lumpuh di beberapa titik. Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.

Sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total di jalan nasional ataupun jembatan. Jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

Untuk komunikasi darurat, perangkat Starlink juga sudah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Beberapa wilayah lain juga akan mendapat fasilitas serupa.

Adapun di Sumatera Barat, lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi di jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.

Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR, Maman Imanulhaq, mendorong BNPB, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat lainnya untuk memperkuat koordinasi demi mempercepat proses evakuasi korban, pencarian warga yang hilang, pembukaan akses jalan dan jaringan komunikasi, serta distribusi bantuan yang memadai.

Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan, dapat terpenuhi dengan cepat. Ia juga meminta agar pendataan kerusakan rumah, lahan pertanian, serta infrastruktur dapat dilakukan secara akurat sebagai dasar bagi percepatan bantuan dan rehabilitasi jangka panjang.

Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, ia mengingatkan agar bencana di Sumatera tidak hanya dilihat sebagai akibat fenomena alam semata. Kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan pusat menjadi faktor yang memperparah situasi.

”Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR ini.

Selain itu, penting pula bagi para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, untuk memperkuat mitigasi bencana.

Penguatan mitigasi di antaranya melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas badan penanggulangan bencana daerah, serta evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan.

Maman juga menekankan perlunya revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan masif, penataan ulang ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana, serta peningkatan alokasi anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan dari bencana.

”Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis untuk mencegah bencana serupa terus berulang di masa mendatang. Kita harus bergerak cepat, bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” ujarnya.