Iran Tegaskan Garis Merah yang Tak Bisa Dilanggar dalam Perundingan Nuklir

WASHINGTON, SELASA — Di tengah perundingan nuklir Iran-Amerika Serikat, Teheran menegaskan, ada garis merah yang tidak boleh dilanggar. Delegasi kedua negara menggambarkan pembicaraan putaran pertama di Oman berjalan baik dan akan bertemu lagi pada putaran berikutnya.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Selasa (15/4/2025), menyebutkan, kemampuan militer Iran tidak bisa diutak-atik. ”Keamanan nasional serta pertahanan dan kekuatan militer termasuk garis merah bagi Republik Islam Iran, tidak bisa didiskusikan atau dinegosiasikan dalam kondisi apa pun,” kata juru bicara IRGC, Mohammad Naini, dikutip televisi milik negara, IRIB.

Sementara Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan pernyataan perdana mengomentari perundingan nuklir Iran-AS. ”Pembicaran itu satu dari selusin berkas yang ditindaklanjuti Kementerian Luar Negeri. Kami tidak terlalu optimistis atau pesimistis soal itu. Bagaimanapun, ini proses yang diputuskan dan langkah-langkah pertamanya telah terlaksana dengan baik,” ujar Khamenei dalam pertemuan dengan anggota parlemen.

Para pejabat Iran dan AS bertemu di Muscat, Oman, Sabtu (12/4/2025), membahas program nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witfkoff dalam pembicaraan ”tidak langsung”, menurut media dan pejabat Iran.

Ini pembicaraan level tertinggi kedua negara soal program nuklir Iran sejak perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) terhenti tahun 2015. JCPOA menawarkan keringanan sanksi internasional bagi Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir.

Teheran mendekati pembahasan itu secara hati-hati dan meragukan akan adanya kesepakatan dengan AS. Sebab, AS menghendaki Iran menghentikan sama sekali program nuklirnya. Iran bersikukuh pengembangan nuklir digunakan untuk kepentingan sipil dan damai.

Iran juga curiga terhadap Presiden AS Donald Trump. Trump meninggalkan JCPOA saat periode pertama pemerintahannya pada 2018. Sebelum pembicaraan berlangsung, Trump bahkan melontarkan ancaman akan menyerang Iran jika perundingan tidak mencapai kesepakatan.

Sejak menjabat lagi pada Januari 2025, Trump menetapkan kembali kampanye ”tekanan maksimum” atas Iran. Pada Maret lalu, ia mengirim surat kepada Khamenei, meminta pembicaraan nuklir sembari memperingatkan kemungkinan aksi militer jika Iran menolak.

Khamenei mengatakan, secara keseluruhan Teheran memandang ”sangat pesimistis” terhadap AS. Dia menilai AS tidak seharusnya mengaitkan urusan nasionalnya dengan perundingan nuklir. ”Ke depan, (perundingan) harus fokus. Garis merahnya jelas bagi kami dan pihak lawan, perundingan mungkin atau tidak mungkin mencapai hasil,” ujarnya.

Pada Senin, di hadapan wartawan, Trump mengatakan soal Iran. ”Saya akan menyelesaikan masalah itu. Itu mudah bagi saya,” katanya.

Meski demikian, Trump memperlihatkan pendekatan berbeda. Ia tampaknya menginginkan AS dan Iran mencapai kesepakatan, khususnya mencagah Iran memiliki senjata nuklir. Salah satunya terlihat dari pernyataan pada 11 April, sehari sebelum perundingan nuklir.

Laporan The New York Times menyebutkan, dalam penerbangan di Air Force One, Trump menyatakan ia berharap perundingan di Oman berujung pada kesepakatan. ”Saya ingin Iran menjadi negara yang luar biasa, hebat, dan bahagia, tetapi mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” katanya.

Pada Februari, Trump menyatakan hal senada. ”Saya ingin kesepakatan dengan Iran tentang nonnuklir. Saya lebih suka itu daripada membombardirnya habis-habisan,” katanya dalam wawancara dengan The New York Post, dilansir dari laporan CNBC.

Adapun Witkoff mengatakan, perjanjian diplomatik bergantung pada penyelesaian secara teperinci seputar verifikasi program pengayaan uranium dan persenjataan Iran. ”Ini akan banyak membahas tentang verifikasi program pengayaan, kemudian pada akhirnya verifikasi persenjataan. (Verifikasi) itu termasuk rudal, jenis rudal yang mereka simpan, dan pemicu bom,” katanya dalam wawancara di Fox News.

Media Inggris, The Guardian, menyebut pernyataan Witkoff sebagai upaya Pemerintah AS memetakan kemampuan nuklir Iran yang sesungguhnya. Ini sama dengan maksud JCPOA 2015.

Nader Itayim, editor Teluk di Argus Media, dilansir CNBC, mengatakan, maksud AS dalam perundingan nuklir adalah membongkar seluruh program nuklir Iran atau sekadar memastikan dengan verifikasi bahwa tidak ada persenjataan nuklir dalam program Iran.

 ”Saya pikir Donald Trump telah sangat jelas selama dua, tiga minggu terakhir khususnya: tidak boleh ada persenjataan (nuklir). Persenjataan adalah garis merah itu,” kata Itayim.

Ryan Costello, Direktur Kebijakan di National Iranian American Council, mengatakan, negosiasi yang tampaknya mengarah ke jalan yang positif harus dilindungi dari para pihak yang ingin menggagalkannya. ”Setiap pihak harus menahan diri. Bagi AS, ini bisa berarti mengurangi ancaman militer. Presiden Trump juga harus memastikan Israel tidak bertindak di belakang pemerintahan dan melakukan langkah-langkah provokatif yang dapat menggagalkan negosiasi, termasuk sabotase, seperti yang kita lihat pada 2021,” tuturnya.

Menlu Araqchi dilaporkan akan berkunjung ke Rusia pada pekan ini menjelang putaran kedua perundingan program nuklir Iran. Juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghei, mengatakan, dalam pertemuan, Araqchi secara khusus akan membahas perkembangan terbaru hasil perundingan di Oman dengan koleganya, yakni Menlu Rusia Sergei Lavrov.

Rusia adalah salah satu pihak dalam pakta nuklir Iran tahun 2015. Moskwa mendukung hak Teheran untuk memiliki program nuklir sipil.

Ini pertemuan kedua antara Iran dan Rusia. China hadir dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi, untuk pertemuan kali ini, belum ada kejelasan apakah Beijing akan turut serta.

Pertemuan dengan Rusia penting karena Iran dan Rusia telah meratifikasi perjanjian kemitraan strategis untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. ”Perjanjian tersebut membawa hubungan Rusia dan Iran ke tingkat yang baru,” kata Ketua Duma (Majelis Rendah) Vyacheslav Volodin, dilansir Moscow Times.

Pakta yang ditandatangani pada awal Januari oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertujuan mempererat kerja sama di sejumlah bidang, antara lain pertahanan, intelijen, perdagangan, dan energi nuklir. Salah satu ketentuan utama perjanjian adalah kesepakatan untuk melawan ancaman bersama, pertukaran informasi intelijen, dan menahan diri membantu negara agresor jika salah satu negara diserang musuh.

Emil Avdaliani, profesor hubungan internasional Universitas Tsibilisi di Georgia, dilansir dari laman Stimson Center, menilai, hubungan erat Rusia dan Iran adalah untuk meningkatkan tekanan terhadap AS. Kedua negara membutuhkan satu sama lain karena keduanya adalah obyek sanksi ekonomi AS dan sekutu Barat. (AP/AFP/Reuters)