Pengangguran Meningkat, Ada Apa dengan Perekonomian RI?

Mengapa jumlah penganggur di Indonesia cenderung naik?

Jumlah penganggur di Indonesia naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025, bertambah sekitar 83.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi alarm keras bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun tipis menjadi 4,76 persen, kelompok usia muda tetap mendominasi pengangguran, dengan TPT usia 15-24 tahun mencapai 16,16 persen.

Lesunya konsumsi rumah tangga menjadi faktor kunci yang membayangi perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB), tetapi kini pertumbuhannya stagnan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan otomatis kehilangan daya beli sehingga memperlemah roda ekonomi nasional secara menyeluruh.

Apa penyebab tingginya jumlah penganggur usia muda?

Mismatch keterampilan menjadi biang utama tingginya jumlah penganggur usia muda di Indonesia. Lulusan SMK dan SMA mendominasi jumlah penganggur karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang terus berubah. Sementara tren industri beralih ke digitalisasi dan otomatisasi, sistem pendidikan masih stagnan.

Program pemerintah seperti School-to-Work Transition dan LISTRAF diharapkan menjembatani kesenjangan ini. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan pasar kerja masa kini. Pelatihan harus menyasar teknologi baru, soft skill, bahasa asing, hingga kewirausahaan agar generasi muda tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakannya.

Jika masalah ini tidak segera diatasi, bonus demografi akan menjadi beban demografi. Jutaan anak muda produktif bisa terjebak dalam siklus menganggur yang berkepanjangan. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang arah pendidikan vokasi dan memastikan program pelatihan benar-benar berbasis permintaan industri yang nyata.

Bagaimana tren PHK di Indonesia?

Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2023 hingga awal 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan melampaui masa sebelum pandemi. Sepanjang Januari hingga 23 April 2025, tercatat 24.036 orang terkena PHK. Namun, serikat pekerja meyakini angka ini jauh di bawah realitas karena banyak perusahaan melakukannya secara diam-diam tanpa melapor ke dinas ketenagakerjaan.

Sektor tekstil menjadi contoh nyata. Industri ini terpukul pandemi dan tak kunjung pulih karena melemahnya permintaan global dan tingginya persaingan. Banyak pabrik tidak sanggup membayar utang dan harus mengurangi karyawan. Ketika PHK terjadi tanpa terdata, negara kehilangan pijakan akurat untuk menyusun kebijakan perlindungan kerja.

Tanpa transparansi dan data yang valid, intervensi pemerintah akan keliru sasaran. Pemerintah perlu menegakkan pelaporan PHK secara ketat dan menyelamatkan sektor padat karya dengan dukungan insentif serta pelatihan ulang. Jika tidak, krisis PHK diam-diam ini akan menjadi bom waktu bagi ketenagakerjaan nasional.

Bagaimana pengangguran bisa memicu ketimpangan dan ancaman sosial?

Di sejumlah wilayah, seperti Papua Barat, tingginya angka pengangguran berkorelasi langsung dengan meningkatnya kriminalitas. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan, rasa frustrasi dan ketidakadilan sosial meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa pengangguran bukan hanya isu ekonomi, melainkan juga keamanan dan kesejahteraan sosial.

Stagnasi belanja pemerintah turut memperburuk situasi. Pada triwulan I-2025, belanja pemerintah justru terkontraksi 1,38 persen, padahal belanja negara semestinya menjadi alat counter-cyclical saat ekonomi melemah. Minimnya intervensi fiskal membuat program perlindungan sosial dan penciptaan kerja tak berjalan optimal.

Kelas menengah kini terancam turun ke bawah, kehilangan akses pendidikan dan kesehatan. Jika pemerintah tidak segera mengalihkan fokus pembangunan ke sektor tenaga kerja dan perlindungan sosial, risiko ketidakstabilan akan semakin besar.

Mengapa Indonesia tertinggal dalam penyerapan tenaga kerja di ASEAN?

IMF memprediksi tingkat pengangguran Indonesia naik menjadi 5 persen pada 2025, tertinggi di antara negara ASEAN-5. Sementara Vietnam, Thailand, dan Singapura mencatatkan tingkat pengangguran jauh lebih rendah, Indonesia justru diproyeksikan mengalami kenaikan lagi pada 2026. Hal ini mencerminkan rendahnya efektivitas Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

Investasi yang masuk ke Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung padat modal, bukan padat karya. Modernisasi industri lambat, keterampilan tenaga kerja kurang kompetitif, dan perang dagang global justru lebih menguntungkan negara tetangga. Sementara itu, transformasi pendidikan vokasi Indonesia belum berjalan masif.