Pengendalian Banjir di Jakarta Tetap Jadi Prioritas, Tak Terdampak Pemangkasan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pengendalian banjir di Jakarta dipastikan tetap menjadi prioritas di tengah pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sejumlah infrastruktur pengendali banjir, seperti kolam retensi dan waduk, dipastikan tetap dibangun.

Sembari mengebut pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi potensi banjir ketika musim hujan datang lebih cepat pada tahun ini. Pompa-pompa banjir dan sistem drainase dioptimalkan agar banjir cepat surut.

Sebagai gambaran, Kali Krukut dan Kali Mampang meluap saat hujan deras pada Rabu (29/10/2025) sore. Luapan air berujung banjir di 35 RT dan satu ruas jalan dengan ketinggian 10-70 sentimeter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta melaporkan banjir surut pukul 22.00 WIB.

”Genangan (banjir) di Jakarta pasti ada. Enggak mungkin hujan terus enggak ada genangan sama sekali,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Kamis (30/10/2025) seusai meninjau pembangunan Jakarta Sewerage Development Project di Jakarta Utara.

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi Jakarta akan merespons banjir dengan baik dan cepat. Sebagaimana yang ia janjikan berulang kali, semua pompa disiagakan sebelum banjir datang.

Untuk mengantisipasi banjir, Pemprov Jakarta antara lain menyiagakan pompa, mengeruk badan air, dan sistem drainase serta waduk. Langkah ini dimulai sedari awal Oktober di tengah musim hujan yang datang lebih cepat tahun ini.

Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air Jakarta per 17 Oktober 2025, terdapat 560 unit pompa stasioner di 191 lokasi dan 627 unit pompa mobile di lima wilayah administratif. Sementara pengerukan waduk, situ, embung, serta sungai dan saluran penghubung hingga pertengahan Oktober mencapai 704.523 meter kubik dari 1.788 titik.

Secara terpisah, Komisi D DPRD DKI Jakarta memastikan program pengendalian banjir tak terdampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat kepada Jakarta. Anggaran yang ada dioptimalkan agar program tetap berjalan.

DPRD Jakarta memastikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tetap berjalan, yakni polder atau kolam retensi di 13 lokasi, kemudian waduk/situ/embung di 3 lokasi, dan prasarana/sarana sungai di 9 lokasi masuk dalam quick wins dan program prioritas berdasarkan paparan Strategi Reposturing RAPBD 2026.

Pemprov Jakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar sebagian pembiayaan dialihkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembiayaan ini meliputi pengadaan tanah MRT Jakarta, pembangunan rusunawa, dan infrastruktur pengendali banjir.

Ketua Komisi D DPRD Jakarta Yuke Yurike mengatakan, anggaran di tingkat dinas dan suku dinas mencukupi untuk program utama pengendalian banjir. Ini termasuk tindak lanjut atas berbagai aduan warga, musrenbang, dan aspirasi legislatif.

Selain itu, ada pemeliharaan alat berat untuk pengerukan dan perbaikan saluran air juga harus dijaga dan optimalisasi seluruh proyek tahun jamak (multiyears).

Pemprov Jakarta, misalnya, akan membebaskan 738 bidang tanah untuk kelanjutan normalisasi Kali Ciliwung. Proyeknya dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2027.

Selain normalisasi Kali Ciliwung, berlangsung optimalisasi waduk/situ/embung dan penerapan sistem polder. Terdapat 47 waduk/Situ/embung sebagai tempat penampungan sementara untuk mengurangi limpasan air.

Berikutnya ada 52 polder dari target 70 polder dalam masterplan pengendalian banjir. Polder-polder ini merupakan sistem untuk membantu suatu area mengalirkan air dengan cara dipompa.

Terakhir dengan adopsi sistem SCADA (supervisory control and data acquisition). Teknologi ini untuk memantau dan mengendalikan sistem pompa secara otomatis dari jarak jauh, serta mengumpulkan data secara waktu nyata (real time) yang berguna dalam pengembangan pemodelan banjir, membantu analisis, dan early warning system (EWS).

Upaya-upaya pengendalian banjir penting agar Jakarta makin layak huni. Apalagi, menurut lembaga riset dan konsultan ekonomi internasional, Kearny, metropolitan ini masih harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan, resiliensi kota melalui pengelolaan banjir dan ruang hijau, serta menyiapkan talenta dalam bidang akal imitasi atau kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk masuk top kota global.

Jakarta naik ke peringkat ke-71 kota global berdasarkan Global Cities Index 2025 oleh Kearney. Sebelumnya kota ini menempati urutan ke-74 ke ke-71 dari 158 kota.

Global Cities Index mengukur lima dimensi standar, yakni aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.

Kenaikan tersebut mencerminkan kemajuan daya saing melalui kerja teknokratik dan kolaborasi masyarakat pada satu sisi. Namun, di sisi lain masih ada banyak pekerjaan rumah.

Jakarta disebut unggul dalam dimensi business activity (naik 3 posisi) melalui konektivitas transportasi publik (91-92 persen) dan perdagangan regional yang didukung proyek MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Sementara dimensi human capital naik 2 posisi. Ini membaik seiring aksesibilitas tenaga kerja dan pelatihan vokasi. Namun, Jakarta masih harus mengejar dimensi information exchange (adopsi digital), cultural experience (wisata berkelanjutan), dan political engagement (partisipasi global).

Kearney menekankan tiga enabler kunci, yaitu energi terbarukan, resiliensi kota (pengelolaan banjir, ruang hijau), dan talenta siap AI. Pemprov Jakarta mengupayakan ketiga hal di atas melalui program solar panel, normalisasi sungai, dan pelatihan digital.