Pengerahan Garda Nasional Picu Tudingan Trump Terabas Hukum

Tanpa persetujuan Gubernur California Gavin Newsom, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan hampir 5.000 tentara ke negara bagian itu. Hukum AS mengatur ketat pengerahan tentara untuk urusan sipil di dalam negeri.

Pada Senin (9/6/2025) malam waktu Los Angeles atau Selasa pagi WIB, Trump memerintahkan pengiriman 2.000 anggota Garda Nasional lagi ke Los Angeles dan sekitarnya. Sebelumnya, mulai hari Minggu, 1.700 anggota Garda Nasional dan 700 marinir dikerahkan ke Los Angeles, California.

LA memang sedang diguncang kerusuhan terkait protes penangkapan imigran. San Francisco, kota di California yang berada 500 kilometer di barat laut LA, juga diguncang protes karena isu serupa. Kota-kota di sejumlah negara bagian lain juga diguncang protes soal imigran.

Keputusan Trump itu menuai kritik, bahkan ada tuduhan bahwa itu tindakan diktator. Newsom menegaskan tidak pernah meminta pengerahan Garda Nasional. Ia menuding pengerahan itu tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan. Ia juga meminta kendali Garda Nasional dikembalikan ke negara bagian.

Hukum AS menyatakan pengerahan harus melalui permintaan dari gubernur negara bagian. ”Tindakan itu pelanggaran serius kedaulatan negara bagian,” katanya.

Pemerintah California kini menggugat Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Mereka dituding melanggar kewenangan pemerintah negara bagian. California meminta kepada Departemen Pertahanan (Pentagon) menarik Garda Nasional.

Wali Kota LA Karen Bass mengatakan, meskipun ada kerusuhan di LA, situasi masih terkendali. Sebab, kejadian berlangsung hanya di beberapa titik yang bisa dikelola.

Bass menyebut, LA jadi percobaan pemerintah federal untuk merampas kewenangan pemerintah daerah. Ia menyanggah LA diserbu pendatang ilegal dan kriminal. Semua baik-baik saja sampai pemerintah federal ikut campur dengan mengerahkan tentara.

Saat ini, pasukan Garda Nasional tidak bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Mereka bertugas menjaga obyek-obyek vital federal di LA.

Unjuk rasa dan kerusuhan ditangani kepolisian setempat. Di tengah liputan, polisi memaksa awak CNN meninggalkan lokasi unjuk rasa. Sebagian awak itu malah ditahan.

”Letakkan tangan di belakang (punggung),” kata seorang polisi kepada jurnalis CNN yang sedang melakukan siaran langsung di LA, Jason Carrol. Perintah itu dituruti tim CNN, lalu mereka dibawa polisi menjauhi lokasi liputan.

Bagi Kolonel (Purn) Kurt Schlicter, Trump bertindak sesuai hukum. ”Presiden memiliki kewenangan yang cukup besar, termasuk kewenangan berdasarkan undang-undang, untuk mengerahkan pasukan militer federal guna membantu misi seperti ini,” ujar pria yang kini jadi pengacara di LA itu kepada FoxNews.

Saat kerusuhan LA 1992, ia menjadi salah seorang anggota Garda Nasional yang dikerahkan untuk memadamkan kerusuhan. Waktu itu, Presiden George HW Bush memakai Undang-undang Antipemberontakan sebagai dasar pengerahan Garda Nasional ke LA.

Memang, lanjut Schlicter, tetap ada perdebatan hukum soal pengerahan Garda Nasional untuk mengatasi kerusuhan. Pengerahan itu dipandang sebagai wujud penggunaan militer untuk penegakan hukum sipil.

Soal ini, AS punya aturan yang disebut UU Posse Comitatus. Disahkan pada 1878, intinya UU itu mengharuskan persetujuan parlemen sebagai dasar pengerahan militer untuk terlibat dalam penegakan hukum sipil. Penegakan hukum sipil, menurut UU itu, mengutamakan aparat dan sumber daya daerah.

Pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil selalu membawa risiko besar. Karena itu, UU Posse Comitatus perlu diamendemen untuk semakin membatasi pelibatan militer. Demikian kajian Brennan Center for Justice, lembaga di Fakultas Hukum New York University.

Walau berstatus cadangan, Garda Nasional adalah bagian dari militer AS. Perekrutan dan pelatihannya menjadi wewenang pemerintah federal. Akan tetapi, pengerahannya harus berdasarkan permintaan dari gubernur.

Hal ini karena para anggota Garda Nasional sehari-hari menjadi warga sipil. Mereka jadi militer pada jadwal tertentu saja.

Alur pengerahannya, gubernur meminta kepada presiden. Setelah itu, presiden memerintahkan menhan memobilisasi Garda Nasional di negara bagian tempat permintaan datang.

Setiap yang menerima panggilan mobilisasi harus segera melapor ke markas setempat. Mereka akan diperbantukan ke Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Pengerahan Garda Nasional lazimnya hanya apabila suatu kota atau negara bagian sedang dilanda makar.

Untuk LA, Trump menggunakan Kode 10 dari Kanun AS. Kode itu mengatur soal angkatan bersenjata. Presiden bisa mengirimkan tentara, dalam hal ini anggota Garda Nasional, untuk menjaga aset dan pegawai federal. Alasannya, petugas imigrasi dan gedung federal jadi sasaran kerusuhan terkait protes deportasi imigran ilegal.

Unjuk rasa bermula dari masyarakat menentang keputusan Trump merazia dan mendeportasi imigran ilegal. Sejumlah warga AS dari komunitas kulit berwarna menjadi korban salah tangkap agen-agen ICE. Demikian pula dengan mahasiswa dan pekerja asing yang berada di AS dengan izin tinggal sah.

Di beberapa lokasi, unjuk rasa bereskalasi menjadi kerusuhan. Pelaku kerusuhan membakar mobil taksi nirpengemudi Waymo dan memecahkan kaca-kaca pertokoan. Kerusuhan ini sudah dipadamkan oleh polisi yang menangkap 42 pelaku.

Dekan Fakultas Hukum Universitas California Berkeley Erwin Chemerinsky mengatakan, tidak ada landasan hukum bagi Trump menurunkan Garda Nasional California dan memerintahkan militer campur tangan dalam urusan domestik. ”Unjuk rasa menentang perilaku Badan Imigrasi dan Cukai (ICE) tidak bisa digolongkan sama dengan pemberontakan ataupun upaya makar,” tulisnya dalam kolom opini harian LA Times.

Keributan di LA, menurut Cheminsky, belum sampai tahap makar. Ia menyebut Trump melanggar UU Posse Comitatus. ”Semua pihak mengatakan, pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di California serta LA masih berjalan baik. Ini membuktikan tidak ada kelumpuhan maupun darurat makar,” paparnya.

Cheminsky menuturkan, ada area abu-abu yang berisiko disalahgunakan. UU Antipemberontakan sudah berumur 200 tahun. Di dalamnya tidak ada penjabaran rinci mengenai pemberontakan, makar, dan kekerasan di dalam negeri. Tidak ada definisi ataupun batasan resmi mengenai skala persoalan-persoalan itu.

UU itu tidak pernah direvisi karena nyaris tidak pernah digunakan. Selama ini, selalu pengadilan di tingkat wilayah ataupun negara bagian yang mendefinisikan suatu keadaan sudah meningkat keparahannya menjadi ancaman publik dan pemerintah atau tidak.

Pandangan serupa juga mengenai pengerahan 700 anggota marinir ke LA. Langkah itu dinilai berlebihan oleh para pakar hukum. Tindakan Pentagon melanggar UU Posse Comitatus.

Seperti disampaikan Schlicter, bukan kali ini saja Garda Nasional dikerahkan untuk mengatasi kerusuhan di LA. Selepas pembebasan empat polisi berkulit putih yang menganiaya Rodney King, pria kulit hitam, LA dilanda kerusuhan pada 1992.

Keputusan itu dituding tidak adil dan sarat diskriminasi rasial. Protes merebak dan berujung pada kerusuhan selama enam hari. Korbannya antara lain 60 orang tewas dan 2.000 lain cedera.

Kerusakan tercatat di 1.000 bangunan dengan kerugian 1 miliar dollar AS. Ada 4.000 lokasi kebakaran. Kepolisian setempat kesulitan mengendalikan situasi.

Maka, Gubernur California Pete Wilson dan Wali Kota LA Tom Bradley mengontak Presiden Bush. Mereka meminta agar Gedung Putih memerintahkan Pentagon mengerahkan Garda Nasional California. ”Kami membantu pemerintah negara bagian dan kota, sesuai permintaan mereka, untuk menegakkan aturan dan menghentikan tragedi ini,” kata Bush, dikutip oleh majalah Time edisi 29 April 1992.

Keadaan berhasil distabilkan per 4 Mei 1992. Layanan publik, termasuk bank, kembali dibuka. Garda Nasional berjaga-jaga sampai tanggal 14 Mei dan kemudian kembali ke tempat masing-masing. Adapun tentara yang dikirim oleh Pentagon khusus untuk tambahan pasukan penjaga kembali ke barak sejak 9 Mei.

Jika LA 1992 ada permintaan dari daerah, maka LA 2025 mirip kejadian di Montgomery, Alabama, pada 1965. Presiden Lyndon B Johnson mengabari Gubernur Alabama George Wallace soal pengerahan itu. ”Saya mengerahkan Garda Nasional guna memastikan Anda memenuhi kewajiban sebagai pemerintah,” demikian bunyi telegram Johnson kepada Wallace.

Pada 20 Maret 1965, pegiat hak asasi manusia Martin Luther King Jr memimpin aksi damai membela hak-hak kaum kulit hitam AS. King beserta pendukungnya, termasuk warga kulit putih, bersiap berjalan kaki dari kota Selma ke Montgomery di Alabama. Aksi itu sudah dikabulkan oleh pengadilan federal Alabama.

Wallace tidak setuju dengan gagasan kesetaraan hak kulit putih dan kulit hitam. Ia mendukung pemisahan hak warga kulit putih dan kulit berwarna.

Maka, meski pengadilan mengizinkan aksi King Jr, Wallace menyatakan tidak akan menjamin peserta aksi itu. Polisi tidak akan ikut campur kalau parade diserang pihak lain.

Johnson tidak tinggal diam. Berulang kali ia mengingatkan Wallace, sebagai gubernur, melindungi semua warga negara. Wallace tak menanggapi. Maka, Johnson mengirimkan Garda Nasional.

Johnson mengatakan, penolakan pemerintah daerah melindungi warganya atas dasar perbedaan ras dan haluan politik adalah pemberontakan terhadap demokrasi AS. Selain itu, kalkulasi keadaan menunjukkan risiko pecahnya kekerasan akibat serangan terhadap para pengunjuk rasa oleh kelompok rasialis.

Risiko ini oleh Johnson dipakai sebagai landasan mengaktifkan UU Antipemberontakan. Ia pun menyuruh Pentagon menurunkan Garda Nasional Alabama dan mengawal jalanan sepanjang Selma ke Montgomery.

Berdasarkan arsip Media Publik AS (APM), sejak 18 Maret 1965, Johnson sudah berusaha membujuk Wallace memperketat keamanan. Ia memperingatkan Wallace bahwa pengerahan Garda Nasional adalah pilihan terakhir yang sejatinya tidak disukai Gedung Putih. Akan tetapi, Wallace bergeming dan Johnson pun bertindak.

Sebelum 1965, Presiden Dwight Eisenhower juga mengerahkan Garda Nasional pada 1957. Latar belakang persoalannya juga mengenai rasialisme dan segregasi. Pengadilan Negara Bagian Arkansas memutuskan, memisahkan sekolah dan sistem pendidikan berdasarkan warna kulit tidak sah.

Mirip dengan Wallace, Gubernur Arkansas Orval Faubus juga seorang rasialis. Ia memerintahkan agar sekolah-sekolah menutup pintu dari murid-murid kulit berwarna. Kerusuhan pecah di kota Little Rock ketika para wali murid kulit berwarna menuntut sekolah memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka.

Eisenhower memerintahkan Faubus agar menuruti keputusan pengadilan, tetapi Faubus menolak. Eisenhower lalu menerapkan UU Antipemberontakan dengan landasan eksekutif negara bagian mencederai yudikatif dan hak-hak asasi manusia.

Garda Nasional Arkansas diturunkan pada September 1957 untuk mengawal sekolah-sekolah. Mereka bertugas memastikan murid-murid kulit berwarna memperoleh hak atas pendidikan dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Mereka menjalankan tugas sampai akhir tahun ajaran 1957-1958. (AP/AFP)