Penutupan Selat Hormuz Berpotensi Pengaruhi Ekspor-Impor RI

JAKARTA, KOMPAS — Iran yang tengah berkonflik dengan Amerika Serikat dan Israel resmi menutup Selat Hormuz pada 28 Februari 2026. Penutupan selat itu berpotensi menghambat perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara yang berada di Selat Hormuz dan Timur Tengah.

Perdagangan itu mencakup sektor minyak dan gas bumi (migas) serta nonmigas. Dampak terbesarnya diperkirakan terjadi pada impor migas RI dari sejumlah negara itu. Ini mengingat Indonesia juga merupakan negara pengimpor neto atau net importer migas.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan, selama ini, perdagangan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk di kawasan Selat Hormuz, mencakup sektor migas dan nonmigas. Beberapa negara itu antara lain Iran, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Qatar.

”Namun, berapa persen yang mungkin akan terganggu akibat penutupan Selat Hormuz tentunya perlu dikaji lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Selat Hormuz merupakan pintu gerbang Teluk Persia. Selat itu merupakan jalur utama ”raja-raja” minyak dan gas (migas) dunia, seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, dalam perdagangan migas.

Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan, pada 2023 minyak mentah yang diangkut melewati selat itu rata-rata 20 juta barel per hari. Volume tersebut hampir 30 persen dari total perdagangan minyak dunia.

Sekitar 70 persen minyak mentah itu ditujukan ke negara-negara di Asia, seperti China, India, dan Jepang, yang merupakan pembeli terbesarnya.

Kendati infrastruktur pipa alternatif tersedia, penyalurannya melalui jalur darat sangat terbatas. Dari 20 juta barel minyak mentah per hari, hanya sekitar 4,2 juta barel atau seperempatnya yang dapat dialihkan melalui pipa jalur darat milik Arab Saudi dan UEA (Kompas, 13/6/2025).

Kendati belum ada kajian dampaknya, Ateng memberikan gambaran mengenai perdagangan migas dan nonmigas Indonesia dengan beberapa negara tersebut. Di sektor migas, total impor migas Indonesia pada Januari 2026 sebesar 891,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 150,25 triliun.

Dari total nilai itu, impor migas RI dari Iran hanya senilai 0,42 juta dolar AS. Selain itu, RI juga mengimpor migas dari Arab Saudi senilai 267,4 juta dolar AS, UEA 200,6 juta dolar AS, Qatar 1,8 juta dolar AS, dan Oman 67,9 juta dolar AS.

”Dari negara-negara itu, Arab Saudi dan UEA berkontribusi paling besar terhadap total impor migas Indonesia, masing-masing sebesar 8,84 persen dan 6,34 persen,” kata Ateng.

Ateng juga menunjukkan total nilai serta sejumlah komoditas ekspor dan impor nonmigas Indonesia dengan Iran, Oman, dan UEA pada 2025. Ekspor nonmigas RI ke Iran sebesar 249,1 juta dolar AS dengan komoditas utamanya adalah buah-buahan, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewan/nabati.

Impor RI dari Iran senilai total 8,4 juta dolar AS. Komoditas impornya terutama buah-buahan, besi dan baja, serta mesin dan peralatan mekanis.

Untuk ekspor RI ke Oman, lanjut Ateng, senilai total 428,8 juta dolar AS dengan komoditas utamanya seperi lemak dan minyak hewan/nabati, kendaraan dan suku cadang, dan mineral. Sementara impor RI dari Oman senilai total 718,8 juta dolar AS yang didominasi besi dan baja, bahan kimia organik, serta garam, belerang, batu, dan semen.

“Adapun ekspor RI ke UEA senilai total 4,0 miliar (Rp 67,5 triliun). Komoditas utamanya adalah logam mulia dan perhiasan, lemak dan minyak hewan/nabati, serta kendaraan dan suku cadang. Untuk impornya senilai total 1,4 miliar dolar AS yang didominasi logam mulia dan perhiasan, aluminium dan barang daripadanya, serta garam, belerang, batu, dan semen,” katanya.

Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, biaya tinggi perdagangan maritim, dan resesi global.

Ahli perdagangan internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengemukakan, perdagangan migas bakal terdampak paling besar dari penutupan Selat Hormuz. Ini mengingat jalur perdagangan maritim di selat itu melayani pengangkutan sekitar 20 juta barel per hari minyak mentah.

Jumlah volume itu sekitar 20 persen dari total permintaan minyak mentah global. Jumlah itu juga mencakup sekitar 31 persen minyak mentah yang diangkut melalui laut.

Menurut Fithra, pengalihan pengangkutan minyak mentah dari jalur laut ke darat hanya akan sedikit mengurangi dampak penutupan Selat Hormuz. Ini mengingat kapasitas pipa minyak jalur darat di Arab Saudi dan UEA masing-masing hanya 5 juta barel per hari dan 1,5 juta barel per hari.

”Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, biaya tinggi perdagangan maritim, dan resesi global,” katanya.

Fithra menyimulasikan skenario durasi penutupan Selat Hormuz beserta dampaknya ke harga minyak, perdagangan maritim, dan penurunan produk domestik bruto (PDB) dunia. Pertama, penutupan Selat Hormuz selama 1-3 hari akan menyebabkan harga minyak mentah dunia 80-85 dolar AS per barel.

Penutupan itu hanya berdampak minim pada penundaan pengiriman minyak mentah dan perpindahan rute perdagangan maritim. Dengan begitu, dampaknya terhadap penurunan PDB dapat diabaikan.

Kedua, lanjut Fithra, penutupan Selat Hormuz selama sepekan bakal membuat harga minyak di kisaran 90-100 dolar AS per barel. Penutupan itu bakal menyebabkan biaya asuransi logistik melonjak dan pengiriman minyak mentah terhenti. Kondisi itu bakal menurunkan sekitar 0,1 persen dari PDB dunia.

Ketiga, penutupan Selat Hormuz selama dua minggu akan membuat harga minyak mentah tembus 100-120 dolar AS per barel. Hal itu juga akan memicu penimbunan minyak mentah dan perang penawaran importir minyak mentah di Asia. PDB dunia bisa tergerus 0,3 persen.

”Keempat, jika Selat Hormuz ditutup selama sebulan. Harga minyak mentah bakal melonjak menjadi 120-150 dolar AS per barel dan memicu resesi global. PDB dunia bakal tergerus sekitar 0,5 persen hingga 1 persen,” kata Fithra.

Menurut Fithra, jika harga minyak mentah Brent menembus 90 dolar AS per barel selama lebih dari lima hari perdagangan berturut-turut, Pemerintah RI harus mengaktifkan mekanisme penyesuaian subsidi bahan bakar yang telah disetujui sebelumnya. Hal itu guna mencegah guncangan inflasi yang diteruskan kepada konsumen.

Selain itu, penyangga subsidi pertalite dan solar yang ada harus segera ditinjau. Ini mengingat jika harga minyak mentah tembus 100 dolar AS per barel, tambahan beban fiskal yang harus ditanggung bisa sebesar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun per tahun.

”Kementerian Keuangan harus menyiapkan analisis sensitivitas APBN yang direvisi untuk minyak pada patokan harga 85 dolar AS per barel, 100 dolar AS per barel, dan 120 dolar AS per barel,” katanya.

Fithra juga merekomendasikan agar Pemerintah RI mempercepat diversifikasi energi. Ketergantungan impor minyak Indonesia yang saat ini mencapai 40 persen dari konsumsi nasional menciptakan kerentanan langsung terhadap gangguan di Hormuz.

Pemerintah juga harus mempercepat program konversi gas domestik menjadi tenaga listrik dan mempercepat persetujuan peraturan untuk blok eksplorasi migas hulu baru, khususnya di Laut Natuna dan koridor Indonesia Timur.

Pengadaan darurat cadangan minyak strategis juga harus dipertimbangkan jika harga minyak mentah Brent tetap di bawah 85 dolar AS per barel selama dislokasi pasar awal.