Penyakit Kian Merebak Pascabencana, Lebih dari 10.000 Kasus ISPA dan Penyakit Kulit Dilaporkan

Sebanyak 10.455 kasus ISPA dan 10.763 kasus penyakit kulit dilaporkan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

10 Des 2025 13:42 WIB · Kesehatan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Oleh Deonisia Arlinta

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera mulai terserang penyakit. Setidaknya ada lebih dari 10.000 warga yang tertular infeksi saluran napas akut atau ISPA dan lebih dari 10.000 warga terkena penyakit kulit.

Mengutip data Kementerian Kesehatan per 8 Desember 2025, terdapat 10.455 kasus ISPA dan 10.763 kasus penyakit kulit di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan laporan pada 4 Desember 2024 dengan 3.801 kasus ISPA dan 3.746 penyakit kulit. Selain itu, sejumlah penyakit lain juga banyak dilaporkan, yakni diare dan demam.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman, saat dihubungi pada Rabu (10/12/2025), mengatakan, potensi peningkatan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, ISPA, leptospirosis, dan demam berdarah dengue, menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pascabencana di Sumatera. Risiko penyakit tersebut terjadi karena akses untuk mandi, cuci, dan kakus serta air bersih yang tidak memadai, juga tempat tinggal dan lingkungan sekitar yang kurang layak.

Karena itu, upaya pengendalian penyakit terus diperkuat, antara lain dengan pengasapan (fogging) pada daerah dengan lonjakan vektor penyebab dengue dan pemberian disinfeksi pada area yang tergenang. Layanan kesehatan lingkungan juga diperkuat melalui monitoring tempat penampungan air, sanitasi darurat, dan drainase di area pengungsian, serta edukasi perilaku hidup bersih sehat dan promosi kesehatan berbasis masyarakat.

”Di pengungsian dan sekitar pemukiman ada pos kesehatan atau puskesmas yang sudah bisa beroperasi untuk mengatasi masalah kesehatan mereka. Masyarakat juga diimbau sebisa mungkin menjaga kesehatan diri dan lingkungan untuk mencegah terkena penyakit,” tutur Aji.

Quote

Potensi peningkatan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, ISPA, leptospirosis, dan demam berdarah dengue, menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pascabencana di Sumatera.

Selain penanganan penyakit, layanan kesehatan juga difokuskan pada kelompok rentan. Data menunjukkan, di Aceh setidaknya terdapat 104.623 bayi, 100.108 anak balita, 394.250 ibu hamil, 2.380 ibu menyusui, 459.428 warga lansia, 17.077 disabilitas, dan 545 pasien hemodialisis.

Sementara di Sumatera Utara terdata 212 bayi, 1.990 anak balita, 568 ibu hamil, 390 ibu menyusui, 2.584 warga lansia, 22 disabilitas, dan 4.011 pasien hemodialisis. Untuk di Sumatera Barat, terdata 5.515 bayi, 22.678 anak balita, 1.774 ibu hamil, 3.703 ibu menyusui, 25.017 warga lansia, 202 disabilitas, dan 45 pasien hemodialisis.

Penyakit terbanyak di Aceh per 8 Desember 2025
Penyakit terbanyak di Provinsi Sumatera Utara per 8 Desember 2025
Penyakit Provinsi Sumatera Barat per 8 Desember 2025

Aji menyampaikan, kurangnya air bersih serta jaringan listrik yang mati di sejumlah daerah juga menjadi kendala di lapangan. Selain itu, beberapa lokasi kabupaten ataupun kota kini masih terisolasi karena akses jalan yang terputus. Bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan genset puskesmas dan distribusi logistik pun masih sulit didapatkan.

Fasilitas kesehatan

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, rumah sakit akan menjadi fokus intervensi dalam pemulihan layanan kesehatan. Dalam dua sampai tiga minggu ke depan, seluruh rumah sakit di lokasi terdampak bencana diharapkan sudah bisa kembali beroperasi.

Hingga 8 Desember 2025 masih ada lima rumah sakit di Provinsi Aceh yang belum beroperasi, yakni RSUD Muda Sedia, RS Pertamina Rantau, RSU Prima Inti Medika, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, dan RSUD Tanjung Pura. Namun, pada 9 Desember 2025, RSUD Muda Sedia sudah bisa beroperasi secara terbatas untuk layanan IGD.

Ketua Bidang Lembaga Kemanusiaan dan Tanggap Bencana, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Muhammad Iqbal El Mubarak menilai, fasilitas pelayanan kesehatan di lapangan belum pulih. Banyak rumah sakit yang masih kotor, tidak memiliki air bersih, dan belum bisa menjalankan layanan kesehatan dasar.

”Tidak sedikit fasilitas kesehatan yang masih lumpuh. Jangan lihat membaik karena air sudah surut. Percepatan pemulihan harus dilakukan,” katanya.

Menurut Iqbal, kebutuhan akan akses air bersih saat ini paling mendesak untuk dipenuhi. Tidak adanya akses air bersih dapat berdampak panjang bagi masyarakat. Air bersih sangat dibutuhkan, terutama untuk kebersihan kesehatan reproduksi pada perempuan.

Petugas mengevakuasi warga yang sakit di tengah kepungan banjir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk diberikan penanganan lebih lanjut, Sabtu (29/11/2025). Tanjung Pura dikepung banjir akibat meluapnya Sungai Batang serangan sejak Selasa dan hingga Sabtu belum surut. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Ia menyampaikan, pemulihan di sektor kesehatan amat penting dalam fase tanggap darurat bencana. ”Sektor kesehatan itu yang paling menentukan. Kalau sektor kesehatannya sudah stabil, kondisi tanggap darurat itu bisa lebih cepat diselesaikan,” ucap Iqbal.

Secara terpisah, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Tjandra Yoga Aditama menuturkan, potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular patut diantisipasi pascabencana banjir di Sumatera. Itu terutama penyakit yang ditularkan Zoonotic leptospira penyebab leptospirosis, Salmonella typhi penyebab tifoid, Vibrio cholerae penyebab kolera, hepatitis A, dan parasit lainnya.

Ia menambahkan, air banjir perlu diwaspadai karena bisa membawa feses manusia, limbah berbahaya, dan patogen berbahaya dari hewan. Ketiga hal tersebut juga dapat menjadi sumber penyakit.

Menurut Tjandra, situasi penyakit menular dapat memburuk jika tidak ada akses air bersih dan sanitasi yang memadai. ”Kita amat berharap agar jangan sampai terjadi kejadian luar biasa penyakit menular pada bencana besar yang kini terjadi. Pemerintah perlu memberi perhatian besar pada kegiatan pengendaliannya,” ujarnya.


Kerabat Kerja

Penulis:

Deonisia Arlinta
 | 

Editor:

Adhitya Ramadhan
 | 

Penyelaras Bahasa:

Galih Rudanto