Ada Peluang Indonesia di Tengah Perang Dagang AS-China

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia apabila cermat bisa mengambil celah di perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Jaringan bisnis global China yang sangat luas bisa membantu mendongkrak ekspor produk Indonesia.

”Tekanan terhadap China sedang kuat dari AS dan Uni Eropa. Di saat yang sama, daya beli masyarakat China sendiri masih lesu,” kata peneliti isu ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional Maxsensius Tri Sambodo di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Produk-produk China sedang berkurang daya saingnya di pasar negara-negara Barat. Ditambah pula Presiden AS Donald Trump menetapkan tambahan tarif impor 20 persen atas produk-produk dari China. Walhasil, barang-barang China yang masuk ke AS ada yang biaya tambahannya mencapai 70 persen.

Di dalam negeri China, harga barang relatif masih tinggi. Perekonomian belum pulih dari ambruknya raksasa properti Evergrande yang menelan tabungan serta investasi masyarakat China. Kelesuan ditambah pula oleh pandemi Covid-19.

China juga membalas AS dengan menetapkan tarif impor 15 persen atas komoditas pertanian AS. Akan tetapi, mereka harus berhati-hati agar jangan sampai memukul AS ini menyakiti rakyat sendiri.

”China sebagai negara besar memiliki perkembangan teknologi yang tak bisa diremehkan. Mereka juga berinvestasi di negara-negara lain yang kemudian menjadi proksi untuk mengakses pasar Barat,” kata Maxsensius.

Di Indonesia, investasi besar China ada di Vietnam dan Indonesia. Berdasarkan data Pemerintah Indonesia 2024, Hong Kong dan China adalah sumber investasi nomor dua dan tiga. Peringkat satu diduduki Singapura.

Maxsensius mengatakan, Indonesia harus benar-benar bisa mengambil keputusan berbasis data yang kuat. Pertama, Indonesia memastikan investasi dari China bertambah, terutama di sektor-sektor berteknologi lanjut. Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan bioteknologi serta farmasi adalah sektor kerja sama yang kuat.

Investasi jenis ini membantu kemampuan Indonesia bersaing di dunia. Produk-produk Indonesia mutunya meningkat dan menambah kapasitas serta jangkauan ekspor. Di sini kolaborasi mengakses jaringan global China sangat penting.

Kedua, Indonesia juga harus mengantisipasi risiko China melakukan dumping produk. Mengingat lesunya konsumsi masyarakat China, mereka bisa menjual produk-produknya ke Asia Tenggara dengan harga sangat murah dan mematikan industri lokal.

”Caranya, pemerintah bisa melakukan pembatasan terbatas. Strategi pelindungan ini diizinkan oleh WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” kata Maxsensius.

Produk-produk berteknologi tinggi yang tidak berhenti di Indonesia saja diizinkan masuk. Produk ini yang bisa menambah kemampuan dan daya saing Indonesia. Misalnya, produk elektronik dan kendaraan listrik yang bisa diadaptasi untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri.

Sebaliknya, impor produk China yang berteknologi rendah diatur secara ketat. Produk ini yang akan memakan produk Indonesia apabila peredarannya tidak diatur.

Sementara itu, di Beijing, Partai Komunis China baru menuntaskan Kongres Dua Sesi. Acara ini terdiri dari Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan Konferensi Dewan Penasihat Politik Rakyat China (CPPCC). Kongres mengumumkan pertumbuhan ekonomi 5 persen di awal tahun 2025.

Meskipun begitu, para pengamat menilai, pertumbuhan ekonomi itu susah dicapai jika mengandalkan kondisi pasar. Pemerintah China meminjam lebih banyak uang ke bank. Tujuannya untuk memberi rabat kepada konsumen yang menukarkan mobil lama dengan yang baru. Dana pinjaman juga dikucurkan ke pasar properti dan menolong pemerintah daerah.

Di Kongres itu, PKC juga setuju untuk memberi lebih banyak ruang kepada sektor swasta. Mereka diberi pagu pinjaman dana dan surat berharga lebih banyak. Secara bisnis, pemerintah juga memberi swasta lebih banyak keleluasaan walaupun belum menjelaskan bentuknya.

Sepuluh provinsi terkaya dipercaya memimpin pertumbuhan ekonomi China. Melansir kantor berita nasional China, Xinhua, 10 provinsi ini menyumbang 60 persen produk domestik bruto China, padahal luas total mereka tidak sampai 20 persen dari luas negara China.

Sepuluh provinsi itu adalah Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Henan, Hubei, Sichuan, Shanghai, Fujian, dan Hunan. China memiliki total 31 provinsi.

Kota Hangzhou di Provinsi Zhejiang terkenal sebagai pusat teknologi. Alibaba dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) DeepSeek bermarkas di sana. Mereka didapuk untuk menjadi pelopor di bidang penyerapan AI di dalam konsumsi produk sehari-hari untuk meningkatkan mutu layanan.

Provinsi Guangdong selaku pusat otomotif mengembangkan berbagai kendaraan masa depan yang efisien. Produksinya juga otomatis, mengandalkan robot dengan AI sehingga cepat dan tepat di dalam pengerjaannya.

Selain itu, China memperkuat kerja sama regional mereka. Sichuan dan Chongqing memiliki skema berbagi listrik guna meningkatkan jangkauan pasar kedua wilayah. Guangdong melakukan kolaborasi administrasi dengan Hong Kong dan Makau.

”Kita memberantas persaingan tidak sehat antarprovinsi dan menjaring pasar lebih besar,” kata Yang Decai, penasihat politik China dari Universitas Nanjing kepada Xinhua.

Menteri Perdagangan China Wang Wentao mengatakan, China akan terus melawan perang dagang AS. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, perilaku egois hanya merugikan semua.

Salah satu kritik ialah persaingan tidak sehat di dalam negeri akibat komoditas serupa terlalu banyak. Contohnya di industri panel surya. Subsidi pemerintah menghasilkan banyak perusahaan rintisan.

”Tapi, semua perusahaan itu memiliki strategi sama sehingga persaingannya negatif,” kata Direktur Utama Xiaomi Lei Jun. (AP)