Perang Iran dan Konsekuensi yang Terabaikan

Perhatian terhadap perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran hampir seluruhnya terfokus pada aspek militer, siapa yang menguasai udara, berapa banyak fasilitas yang dihancurkan, atau seberapa besar kemampuan balasan Iran. Namun, fokus pada dinamika militer justru berisiko menutupi aspek yang sama pentingnya, yakni konsekuensi sosial dan politik perang tersebut di dalam Iran sendiri. Dalam banyak konflik, hasil di medan perang tidak selalu menentukan siapa yang memperoleh keuntungan politik terbesar di dalam negeri.

Alasan yang melatarbelakangi perang ini sendiri tidak pernah sepenuhnya jelas. Narasi resmi AS-Israel berbicara tentang ancaman keamanan dan isu nuklir Iran, tetapi tujuan strategis operasi militer tersebut tetap kabur. Banyak pengamat mencatat bahwa keputusan menyerang Iran tampak selaras dengan kebutuhan politik domestik para pemimpinnya. Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, konflik regional besar dapat mengalihkan perhatian dari tekanan politik dan hukum yang dihadapinya di Israel; bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, konfrontasi militer dengan Iran diproyeksikan sebagai bukti ketegasan kepemimpinan di panggung internasional.

Namun, jika Republik Islam Iran mampu bertahan dari perang ini tanpa mengalami kekalahan menentukan, konflik tersebut justru dapat memperkuat posisinya di dalam negeri. Serangan dari luar akan menyempitkan ruang bagi kritik internal. Dalam situasi negara diserang, perbedaan pendapat dengan mudah dicap sebagai sikap yang melemahkan bangsa. Bahkan kelompok-kelompok yang sebelumnya kritis terhadap pemerintah akan menghadapi tekanan untuk menahan diri dan menunda kritik mereka. Dalam situasi seperti ini, institusi keamanan negara—terutama Garda Revolusi, yang konon menguasai lebih dari sepertiga perekonomian Iran—kemungkinan akan memperbesar pengaruh politik dan ekonominya.

Keluhan masyarakat Iran—terutama generasi muda—sebenarnya cukup konkret. Tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang terus melonjak, korupsi yang merajalela sampai ke tingkat pemuka agama, dan jatuhnya nilai rial telah membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. Banyak anak muda terdidik merasa tidak memiliki masa depan. Selain itu, berbagai pembatasan dan pengawasan sosial oleh aparat negara, pembatasan internet, serta represi terhadap kritik menambah frustrasi generasi tersebut.

Ketidakpuasan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak 2009, Iran telah mengalami serangkaian gelombang protes nasional yang menunjukkan pola ketegangan politik berulang. Gerakan Hijau tahun 2009 memprotes dugaan kecurangan pemilu. Demonstrasi pada 2017-2018 serta 2019 menyebar ke sejumlah kota dan memicu protes besar yang ditanggapi dengan represi keras. Tahun 2022–2023, kematian Mahsa Amini memicu gerakan Woman, Life, Freedom yang mengguncang negara. Gelombang terbaru pada 2025-2026 kembali disebabkan krisis ekonomi dan jatuhnya nilai rial. Rangkaian protes ini menunjukkan bahwa ketegangan sosial di Iran bersifat struktural.

Posisi berbagai kelompok etnis juga menjadi bagian penting dari dinamika politik domestik. Iran adalah negara dengan keragaman etnis yang signifikan, termasuk komunitas Kurdi, Azeri, Arab, Baluchi, dan Turkmen. Di beberapa wilayah, terutama di daerah perbatasan, kelompok-kelompok ini telah lama mengeluhkan marginalisasi ekonomi, diskriminasi politik, dan pendekatan keamanan yang keras dari negara. Ketidakpuasan semacam ini tidak selalu bermuara pada tuntutan separatisme, tetapi sering kali memperlihatkan ketegangan antara tuntutan otonomi lokal dan keinginan negara untuk mempertahankan kontrol pusat yang kuat.

Bagi dinamika politik di Iran sendiri, dampak perang kemungkinan tidak sesederhana yang dibayangkan oleh para penggagasnya. Selama beberapa dekade, oposisi terhadap garis keras dalam sistem politik Iran sering datang dari dalam kerangka Republik Islam sendiri. Arus reformis berusaha memperluas ruang politik melalui pemilu dan perubahan institusional. Upaya ini jarang berhasil, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari peta politik Iran.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan di jalanan sering kali terdengar lebih radikal daripada agenda reformis tersebut. Di kota-kota besar seperti Teheran, Isfahan, atau Shiraz, demonstrasi kerap mengekspresikan penolakan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Banyak slogan tidak lagi berbicara tentang perbaikan sistem, melainkan tentang perlunya perubahan mendasar. Namun, energi politik di jalanan tidak disertai kesepakatan mengenai bentuk sistem pengganti yang diinginkan bersama.

Sangat mungkin bahwa politik jalanan di kota besar tidak selalu mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat. Salah satu kelompok yang secara historis sangat penting dalam sejarah politik Iran adalah kelas pedagang tradisional atau ”bazaari”. Pada masa revolusi 1979, jaringan bazaar memberikan dukungan ekonomi dan sosial yang sangat penting bagi gerakan yang akhirnya menggulingkan monarki Pahlavi. Hubungan antara ulama dan pedagang bahkan menjadi salah satu fondasi sosial utama Republik Islam pada masa awal berdirinya.

Kini, hubungan itu menjadi lebih ambigu. Banyak pedagang bazaar mengeluhkan inflasi tinggi, jatuhnya nilai rial, dan sanksi internasional yang mempersulit perdagangan. Namun, kepentingan utama mereka adalah stabilitas usaha dan kepastian aturan ekonomi. Mobilisasi politik yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan berkepanjangan cenderung tidak menarik bagi kelompok ini.

Perbedaan ini bahkan lebih jelas jika kita melihat wilayah perdesaan dan kota-kota kecil. Banyak komunitas di luar kota besar bergantung pada subsidi negara, bantuan sosial, atau jaringan patronase yang terkait dengan institusi Republik Islam. Bagi mereka, persoalan paling mendesak berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, dan layanan publik.

Fragmentasi sosial ini menjelaskan mengapa gelombang protes di Iran dapat begitu keras di kota-kota besar, tetapi kurang berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Tanpa koalisi lintas kelas, mobilisasi politik cenderung meletus pada saat-saat tertentu, tetapi sulit berkembang menjadi proyek politik yang koheren.

Dalam konteks seperti ini, perang dapat memperkuat aparat keamanan negara dan meningkatkan sentimen nasionalisme defensif yang dimanfaatkan rezim. Jika Iran mampu bertahan dari perang ini tanpa mengalami kekalahan lebih menyeluruh, pemerintah dapat mengklaim bahwa ia berhasil mempertahankan kedaulatan negara dan mengecap oposisi sebagai pengkhianat bangsa.

Sebaliknya, langkah memulai perang dapat berbalik menjadi salah perhitungan bagi Trump. Perang yang berkepanjangan pasti membawa konsekuensi ekonomi dan politik bagi Amerika Serikat sendiri. Gangguan terhadap perdagangan minyak global dapat menaikkan harga energi dan memperburuk inflasi dalam negeri. Selain itu, biaya militer yang meningkat serta jatuhnya korban di pihak tentara Amerika bisa membentuk opini publik semakin negatif terhadap perang yang tiba-tiba dimulai itu. Dampaknya bisa terasa langsung pada pemilu paruh waktu bulan November yang akan datang, dengan kerugian yang mungkin diderita Partai Republik.

Namun, terlepas dari siapa yang pada akhirnya dapat mengklaim kemenangan—apakah Washington, Tel Aviv, atau Teheran—biaya jangka panjang perang ini akan ditanggung oleh rakyat Iran sendiri. Perang berisiko memperkeras represi negara, memperdalam ketegangan sosial, dan melukai aspirasi generasi muda Iran untuk kehidupan yang lebih bebas dan sejahtera. Dalam arti itu—bahkan jika para elite politiknya dapat menyatakan kemenangan—masa depan yang semakin runyam bagi rakyat Iran tampaknya menjadi konsekuensi perang yang paling pasti.

Vedi R Hadiz, Professor of Asian Studies dan Redmond Barry Distinguished Professor, Asia Institute, University of Melbourne