Instabilitas Iran dan Bayang-bayang Intervensi Amerika Serikat

Gelombang demonstrasi di Iran menjadi sumber perdebatan terbaru di kalangan pengkaji hubungan internasional. Ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan: pertama, bagaimana membaca situasi tersebut, dan apakah Amerika Serikat akan melakukan intervensi seperti yang mereka lakukan di Venezuela.

Instabilitas politik dan sosial sebenarnya bukan barang baru di Iran. Ameneh Mehvar (2023) dari lembaga pemantau konflik independen ACLED sudah mendokumentasikan dengan baik data demonstrasi anti-pemerintah di Iran selama periode 2016 hingga 2022. Dalam berbagai telaah, gelombang demonstrasi tersebut sering dibaca sebagai persoalan domestik semata, baik itu kegagalan tata kelola, represi politik, atau konflik elite.

Telaah tersebut tidak sepenuhnya salah, namun harus diberikan catatan bahwa Iran selama ini berada di bawah tekanan eksternal yang kuat, terutama sanksi ekonomi AS yang berkontribusi memperparah krisis ekonomi Iran, mempersempit ruang fiskal negara, dan pada akhirnya memicu instabilitas sosial-politik.

Selain itu, profil anggaran Iran juga memperlihatkan adanya tren peningkatan untuk sektor pertahanan dan keamanan. Clément Therme (2024) menulis peningkatan drastis tersebut didorong oleh kebutuhan untuk memastikan keamanan Iran di tengah situasi kawasan yang bergejolak, terutama akibat aktivitas militer dan intelijen Israel. Peningkatan ini yang kemudian berkontribusi pada pemotongan subsidi pemerintah untuk beberapa sektor, termasuk energi. Padahal kebutuhan energi domestik Iran tercatat tidak mengalami penurunan.

Data dari sejumlah lembaga informasi energi seperti CEIC, BP, maupun EIA mencatat bahwa di tahun 2005, pasokan energi Iran mencapai sekitar 1,2-1,3 juta barel per hari, namun angkanya secara perlahan meningkat dan di tahun 2024 mencapai 1,9-2 juta barel per hari.

Sementara itu, ekspor minyak Iran yang dahulu stabil di angka 2 juta barel per hari menurun drastis pada 2020 dan 2021 sebelumnya akhirnya kembali stabil setelah dua tahun tersebut. Penurunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keputusan AS keluar dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA) dan penerapan kebijakan ”maximum pressure”.

Penegakan sanksi oleh AS pada periode tersebut relatif ketat, termasuk di sektor perkapalan, asuransi, dan finansial. Selain itu, pandemi Covid 19 juga berkontribusi menekan permintaan global dan mengganggu rantai pasok energi. Terakhir, tekanan domestik di Iran sendiri juga meningkat sehingga kapasitas produksi dan distribusi tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya.

Terlepas dari gangguan pada pasokan tersebut, ada satu tren ekspor minyak yang khas. Ekspor minyak Iran hampir sepenuhnya terkonsentrasi pada satu pasar, yaitu China. Pada tahun 2021, misalnya, diperkirakan 70–90 persen minyak Iran mengalir ke China, baik secara langsung maupun melalui jalur terselubung (EIA, 2025; Shokri, 2025). Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran struktural dari pasar yang relatif terdiversifikasi menuju ketergantungan pada satu pembeli utama.

Meski demikian, secara kuantitatif, Iran bukanlah pemasok minyak terbesar bagi China. Rusia, Arab Saudi, dan Irak tetap mendominasi pasokan minyak China. Namun, signifikansi Iran terletak pada karakter pasokannya.

Khan (2026) dan Meizlish dan Ghasseminejad (2025) menggambarkan bahwa minyak Iran sebagai penjaga stabilitas pasokan atau strategic buffer supply bagi China. Hal ini mengingat minyak Iran bisa diperoleh dengan harga diskon, berada di luar rezim Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan dapat dimobilisasi melalui mekanisme non-konvensional saat pasar global terguncang. Dalam volatilitas geopolitik dan potensi gangguan pasokan global, karakter ini memberikan nilai strategis yang tidak tercermin dalam angka volume semata.

Distribusi minyak Iran ke China sendiri dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk menyiasati sanksi. Beberapa modus yang diidentifikasi oleh para akademisi antara lain: penggunaan teapots, ship-to-ship transfer atau floating storage, relabeling, shadow fleet, perusahaan perantara, dan tentunya lebih dilakukan skema pembayaran non-dolar AS.

Sejak AS keluar dari JCPOA, jaringan ini semakin terinstitusionalisasi dan melibatkan aktor-aktor keamanan Iran. Sebagai konsekuensi, meski volume absolutnya terbatas, minyak Iran tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi China.

Dalam logika ini, tekanan AS terhadap Iran tidak bisa dilepaskan dari rivalitas sistemik AS dan China. Sanksi terhadap Iran bukan semata instrumen menekan perkembangan Iran sebagai kekuatan regional atau upaya memastikan keamanan regional, terutama Israel. Namun, tekanan AS juga ditujukan untuk membatasi ruang manuver Cina dalam mengamankan pasokan energi murah dan fleksibel. Iran, dengan demikian, pada dasarnya berada di kelindan antara konflik regional di kawasan Timur Tengah dan kompetisi kekuatan besar.

Pertanyaan berikutnya adalah, apa konsekuensi yang dapat muncul dari situasi tersebut? Benarkah Iran akan dengan mudah menjadi korban intervensi AS? Berkaca data dari data-data intervensi eksternal, baik data intervensi militer, intervensi melalui operasi tertutup atau intelijen, hingga intervensi politik dan ekonomi atau finansial, nampak satu pola yang menarik.

Secara global, AS lebih sering menggunakan intervensi tidak langsung, seperti proksi politik, tekanan ekonomi, dan operasi tertutup. Namun, Timur Tengah merupakan pengecualian. Di kawasan ini, pendekatan koersif dan penggunaan kekuatan militer lebih sering dilakukan oleh AS. Dalam catatan data tersebut, Iran menempati posisi unik. Negara ini paling sering menjadi target intervensi, tetapi bukan sasaran utama intervensi militer terbuka.

Setidaknya ada tiga alasan yang menjelaskan mengapa intervensi militer ke Iran cenderung berbahaya. Pertama, biaya eskalasinya terlalu tinggi. Secara umum, kajian O’Rouke (2018) menyebut bahwa intervensi militer tidak terlalu disukai karena biayanya, baik itu biaya finansial maupun reputasi, terlalu besar jika dibandingkan dengan opsi tertutup. Kedua, risiko regional terlalu besar, dan implikasinya terhadap pasar energi global terlalu serius. Hal ini terkait dengan signifikansi Selat Hormuz yang dikendalikan Iran sebagai titik sumbat (choke point) penting dalam distribusi minyak global.

Selain itu, temuan dari dataset intervensi tersebut juga menunjukkan bahwa alasan kemanusiaan, mengingat alasan ini yang paling sering dipropagandakan saat ini, menjadi alasan yang paling kurang sering digunakan. Sebaliknya, alasan yang lebih sering dipakai untuk melakukan intervensi adalah kebutuhan untuk menjamin keamanan kolektif, atau, dengan kata lain, adanya serangan militer terhadap mitra aliansi AS di kawasan.

Dari penjelasan tersebut, instabilitas di Iran memang tidak dapat dilepaskan dari tekanan eksternal yang terstruktur dan berkepanjangan. Tidak hanya terkait dengan Israel, tekanan tersebut juga berkelindan dengan pertarungan geopolitik global yang lebih rentan dan memiliki konsekuensi struktural yang lebih luas dan panjang. Selama Iran tetap memainkan peran strategis dalam stabilitas pasokan energi China, tekanan AS kemungkinan besar akan terus berlanjut.

Mengingat intensitas tekanan AS saat ini sudah relatif tinggi, dan hanya menyisakan sedikit ruang bagi opsi koersif non-militer, maka sebaiknya negara-negara menahan diri untuk mengurangi provokasi. Apalagi, Iran juga dapat menjadikan peran krusial mereka dalam pasokan minyak global, karena gangguan semacam ini akan menambah beban negara-negara lain yang memiliki ketergantungan pada distribusi minyak yang melalui Selat Hormuz. Sebaliknya, belum tentu langkah weaponization tersebut akan mengganggu AS.

Broto Wardoyo, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia