Perang Iran-Israel Ancam Pasokan Energi dan Keuangan Negara

JAKARTA, KOMPAS — Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel memicu lonjakan harga minyak mentah dunia serta ancaman penutupan Selat Hormuz. Jika hal itu terjadi, distribusi minyak dan gas ke sejumlah negara akan terhambat. Ini berisiko mengganggu pasokan minyak, menaikkan beban subsidi energi, serta menekan kondisi fiskal Indonesia.

Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulya Azof mengatakan, salah satu dampak paling besar dari konflik Iran-Israel yang kini ditambah keterlibatan Amerika Serikat (AS) adalah pada sektor energi minyak dan gas (migas). Hal ini akan dirasakan oleh pelaku utama bisnis energi di sektor hilir, seperti PT Pertamina (Persero).

Salah satu kilang terbesar Indonesia, Kilang Cilacap, misalnya, masih sangat bergantung pada impor atau suplai minyak mentah jangka panjang dari Saudi Aramco, perusahaan migas milik Arab Saudi. Distribusi energi nasional dari Kilang Cilacap akan terganggu apabila pengapalan dari fasilitas Aramco di Ras Tanura tersendat akibat eskalasi konflik.

”Kalau Selat Hormuz ditutup, akses kita ke minyak mentah terganggu. Kita harus cari sumber baru dan itu berarti beli dengan harga spot (harga pasar pada perdagangan saat ini) yang lebih mahal,” ujar Aris, Senin (23/6/2025).

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur paling strategis dalam perdagangan energi dunia. Lebih dari 17 juta barel minyak mentah, atau sekitar 20 persen produksi minyak global, melintasi jalur ini setiap hari. Selain minyak, lebih dari 25 persen ekspor gas alam cair (LNG) dunia juga melalui selat tersebut.

Kondisi konflik yang memburuk membuat harga minyak Brent global nyaris menyentuh 80 dollar AS per barel (sempat menyentuh 79 dollar AS pada Senin ini). Jika ketegangan geopolitik tak mereda, bukan tak mungkin harga minyak mendekati ambang psikologis 100 dollar AS.

Terus naiknya harga minyak otomatis berdampak langsung pada biaya pembelian minyak mentah yang harus ditanggung Pertamina sebagai pengelola kilang nasional.

Aris mengatakan, lonjakan harga minyak mentah dunia tidak hanya memengaruhi aspek operasional bisnis energi, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap beban subsidi energi nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beban subsidi itu bertambah karena harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) atau gas bumi cair di Indonesia dihitung dengan mengacu pada Harga Indeks Pasar (HIP), yang turut dipengaruhi oleh harga global dan Contract Price Aramco (CPA).

”Kalau HIP naik, otomatis biaya subsidi akan naik. Ini akan berisiko membebani APBN kita. Sementara itu, kalau subsidi tidak naik, harga jual ke masyarakat yang harus disesuaikan dan itu berisiko memicu inflasi,” kata Aris.

Pertamina akan mencari sumber pasokan lain yang lebih aman.

Saat ini, Indonesia masih menanggung subsidi dan kompensasi untuk Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram. Menurut Aris, kebutuhan LPG nasional pada tahun 2025 diperkirakan 8,3 juta metrik ton dengan 83 persen di antaranya berasal dari impor yang sebagian besar juga mengikuti harga CPA Aramco.

Kondisi ini akan menempatkan pemerintah pada dilema fiskal. Di satu sisi, mempertahankan harga energi agar tetap terjangkau bagi masyarakat itu memerlukan alokasi subsidi yang besar. Di sisi lain, penyesuaian harga energi berisiko mendorong inflasi, yang bisa melemahkan daya beli masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso kepada Kompas, Senin, mengatakan, proporsi impor minyak mentah Pertamina dari Timur Tengah sekitar 19 persen. Pada 2024, total realisasi impor minyak mentah Pertamina sekitar 348.000 BOPD.

Menyikapi situasi global saat ini, Pertamina mengantisipasi dengan memonitor kapal-kapal Pertamina secara intensif. ”(Selain itu), menyiapkan pengalihan rute kapal ke jalur aman, antara lain melalui Oman dan India,” kata Fadjar.

Jika nanti memang ada kendala pada pasokan dari Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, Pertamina akan mencari sumber pasokan lain yang lebih aman. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menjamin keberlangsungan rantai pasok energi nasional.

Krisis geopolitik saat ini juga menyoroti kelemahan struktural sektor energi nasional, khususnya pada sisi gas alam. Aris mengungkapkan, selama ini Indonesia masih bergantung pada distribusi gas melalui jaringan pipa, terutama dari Sumatera bagian tengah ke Jawa bagian barat dan wilayah industri lainnya.

Ke depan, kebutuhan akan gas cair (LNG) juga akan semakin meningkat, sementara infrastruktur pendukungnya belum siap.

”Kalau pakai pipa cukup dari titik satu ke titik lainnya, tapi LNG butuh tiga infrastruktur, yakni pabrik likuifaksi, kapal tanker LNG, dan fasilitas regasifikasi. Saat ini, kita masih tertinggal dalam progress membangun itu,” kata Aris.

Ia menilai, keterlambatan pengembangan infrastruktur LNG akan semakin memperparah dampak dari gangguan pasokan global akibat konflik Timur Tengah. Dibandingkan gas pipa, distribusi LNG lebih mahal dan kompleks sehingga membuat ketahanan energi nasional menjadi rapuh dalam situasi krisis.

Gangguan pada sektor energi ini dikhawatirkan menjalar ke sektor industri manufaktur yang sangat bergantung pada kestabilan pasokan energi. Kenaikan harga bahan bakar, gangguan suplai, hingga penyesuaian tarif impor, bisa berdampak pada biaya produksi dan harga jual.

”Industri seperti pupuk, baja, dan tekstil itu sangat bergantung pada energi. Kalau harga gas dan BBM naik, bukan hanya beban operasional yang meningkat, bahan baku juga ikut terdampak,” ujar Aris.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempercepat diversifikasi pasokan energi, mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan, serta memperkuat infrastruktur cadangan energi strategis agar lebih siap menghadapi gejolak geopolitik.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menegaskan, jika konflik terus bereskalasi dan menyebabkan penutupan Selat Hormuz, lonjakan harga minyak mentah global tak terhindarkan. Bahkan, jalur alternatif sekalipun dinilai tak mampu menggantikan peran strategis Selat Hormuz.

Minyak mentah yang dikirim dari negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait, melewati jalur tersebut. Penutupan Selat Hormuz akan mengganggu rantai pasok global.

Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), total produksi minyak (minyak mentah, petroleum liquid, dan biofuel) dunia pada 2023 adalah 101,81 juta barel per hari (BOPD). Lima negara asal Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Irak, UEA, Iran, dan Kuwait, masuk 10 besar produsen dengan total produksi 26,61 juta BOPD atau berkontribusi 26,13 persen.

”Kalaupun digunakan jalur-jalur alternatif, tidak akan mampu memenuhi seperti halnya Selat Hormuz. Jadi, jika penutupan Selat Hormuz benar terjadi, pasokan akan berkurang tiba-tiba dan akan menyebabkan kenaikan harga minyak secara signifikan,” katanya. Ia berharap hal itu tak terjadi karena akan menimbulkan gejolak hebat.

Dampaknya pada Indonesia akan amat terasa pada sektor hilir migas. Apabila harga minyak masih di bawah 82 dollar AS per barel, sebagaimana ditetapkan dalam asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025, situasi masih relatif aman. Namun, jika naik hingga 90-100 dollar AS per barel, beban keuangan negara akan membengkak.

”Memang penerimaan negara (dari minyak) meningkat karena itu. Tapi di saat bersamaan menjadi beban,” katanya.

Saat ini, produksi (minyak) nasional harian hanya sekitar 600.000 BOPD, sedangkan kebutuhan dalam negeri 1,6 juta BOPD. Artinya, Indonesia masih mengimpor 1 juta BOPD minyak.

”Menaikkan harga BBM juga banyak pertimbangannya. Sebab (kalau naik), kita acap kali ribut, meski seharusnya memang adaptif dengan dinamika harga minyak global,” ujar Hadi.

Aris dan Hadi sama-sama mendorong pemerintah untuk menyusun strategi mitigasi jangka pendek dan panjang, termasuk menjaga pasokan untuk pembangkit listrik, sektor industri strategis, serta mengamankan anggaran subsidi negara agar tidak jebol.

”Pemerintah harus punya kesiapan fiskal dan mekanisme kontrol harga yang adaptif. Jangan sampai beban ini meledak di tengah masyarakat dan menimbulkan gejolak baru,” ujar Aris.

Pemerintah juga perlu mengkaji ulang asumsi ICP atau harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2025 yang kini masih di kisaran 82 dollar AS per barel. Jika realisasi harga minyak melampaui itu, perlu dilakukan penyesuaian asumsi fiskal dan kebijakan energi secara cepat dan terukur.