Perang Tak Perlu Membuang Peluru

Berbagai senjata dan aneka produk pertahanan dipamerkan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 11-14 Juni 2025. Pameran itu menunjukkan aneka peralatan perang terbaru.

Meski digelar pada 2025, kegiatan itu tetap dinamai Indo Defence 2024 Expo and Forum. Indo Defence memang lazimnya digelar setiap tahun genap. Kegiatan itu salah satu upaya Indonesia menunjukkan perkembangan kemampuan dan industri pertahanan.

Pengembangan pertahanan dilakukan sejumlah pihak, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). ”Sinergi dengan semua kementerian dan lembaga bahwa sekarang konsep pertahanan dan keamanan bukan hanya urusan Kemhan, tetapi semua pihak,” kata Wakil Kepala BRIN Laksamana Madya (Purn) Amarulla Octavian.

Sejak Perang Dunia II usai, sistem keamanan nasional berkembang. Sebagian negara tidak lagi cukup mengembangkan pertahanan nasional mandiri. Ada yang membentuk aliansi seperti Pakta Warsawa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan aliansi Inggris-Amerika Serikat-Australia (AUKUS).

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan keamanan bertambah. Sebab, ada kejahatan lintas negara, sebaran wabah, pencemaran skala besar, sampai krisis iklim yang membawa ancaman pada negara dan kawasan.

Medium perang juga tidak hanya di darat, laut, dan udara. Kini mediumnya mencakup luar angkasa dan siber.

”BRIN mengembangkan sistem pertahanan antisenjata. Misalnya, sistem deteksi debu nuklir dan radiasi melalui satelit,” kata Amarulla.

Ancaman keamanan negara dan kawasan semakin berkembang. Karena itu, tidak bisa lagi menggunakan pandangan pertahanan konvensional. Rancangan strategis pertahanan keamanan harus melibatkan studi rekayasa sosial. Literasi aksara, keuangan, digital, alam sekitar, sampai pola hidup sehat kini bagian dari konsep pertahanan.

Potensi konflik selalu terbuka dan di kawasan ada tantangan geopolitik yang semakin membesar. Di Asia Tenggara, Laut China Selatan adalah wilayah yang selalu dipantau ketat perkembangannya. Indonesia dan kawasan Asia Tenggara berada di tengah tarikan geopolitik AS-China.

Sekarang, memang China banyak dipersoalkan karena pengerahan kapal penjaga pantainya. Di sisi lain, AS telah lebih dulu membangun pangkalan militer di sejumlah negara Indo-Pasifik.

Dalam dua tahun ini, AS tengah mengembangkan pangkalan tambahan di Filipina dan Papua Niugini. AS juga telah punya pangkalan di Jepang, Korea Selatan, sampai Australia dan Guam.

Amarulla juga menyinggung soal aspek penting di luar senjata. Sejak dulu, telekomunikasi adalah aspek terpenting di dalam pertahanan. Secanggih apa pun persenjataan, apabila sistem komunikasi tersendat, pertahanan tidak akan maksimal.

”Sekarang ini, bahkan tidak perlu membunuh dan membuang-buang peluru. Cukup melumpuhkan lawan dengan mematikan komunikasi dan energinya,” kata Amarulla.

Contohnya ialah kemampuan TNI AL mematikan sistem kelistrikan kapal lawan. Tanpa listrik, mereka tidak akan bisa memakai senjata dan hanya mengapung di atas lautan.

Sistem telekomunikasi digital walaupun canggih dan praktis juga sejatinya mudah dilumpuhkan. Bisa diretas, bahkan dilumpuhkan langsung melalui satelitnya.

Oleh sebab itu, sistem komunikasi analog tetap harus dijaga. ”Sayangnya, di Indonesia telepon-telepon umum sudah tidak ada. Di Inggris dan China, misalnya, masih dirawat dengan baik karena sewaktu-waktu bisa menjadi sistem komunikasi ketika konflik,” kata Amarulla.

Aspek lain yang paling penting adalah manusianya. Watak, keterampilan, dan wawasan orang di balik senjata adalah hal terpenting di konsep perang.

Kemampuan tempur tentara harus mencakup penguasaan teknologi dan sikap pembelajar seumur hidup. Secanggih apa pun teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), kepandaian serta kebijaksanaan manusia selalu menjadi kunci pengambilan segala keputusan.

Bagi Amarulla, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI perlu dipandang sebagai dorongan terus belajar. Demikian pula dengan gagasan kesiapsediaan purnawirawan. Hal ini umum diterapkan, antara lain, di AS, Singapura, dan Taiwan.

Amarulla menerangkan, purnawirawan tetap harus siap siaga menghadapi risiko konflik selama 15 tahun sejak pensiun. Purnawirawan wajib menjaga kebugaran fisik dan lapor diri ke komando rayon militer secara berkala. Purnawirawan juga wajib merawat seragam dan segala atribut militernya.

”Kita harus berpikir dengan cara lain. Kekurangan anggaran untuk alutsista semestinya bisa diimbangi dengan pelatihan peningkatan kapasitas personel,” kata Amarulla.