Percepat Program MBG, Anggaran Perlu Ditambah Rp 100 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis atau MBG saat ini sudah mencakup 2 juta penerima di 38 provinsi. Dukungan dari koperasi di desa-desa dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran program MBG. Namun, dukungan anggaran yang diperlukan untuk salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu pun perlu ditambah sekitar Rp 100 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat tertutup terkait pengembangan Agrinas dan Badan Gizi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025) sore. Hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Selain itu, hadir pula Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir, dan Direktur Utama Agro Industri Nasional (Agrinas) Rauf Purnama.

Seusai rapat, Budi Arie menjelaskan, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian akan mendukung program MBG. ”Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan koperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” katanya.

Produksi pangan lokal pun terus dikuatkan, termasuk sumber protein seperti ayam dan telur. Namun, menurut Sudaryono, apabila produksi susu nasional sudah semakin baik, susu bisa menjadi bagian dari MBG.

Saat ini susu produksi lokal baru sekitar 20 persen dari kebutuhan. Adapun sisanya masih diimpor.

Namun, kata Sudaryono, pengusaha wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri. ”Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impor dan kuota impornya bisa kami bekukan atau kami tahan,” ujarnya.

Ke depan, Presiden Prabowo meminta impor susu bisa ditekan dan sebaliknya produksi susu lokal bisa dinaikkan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah menargetkan untuk mendatangkan 2 juta sapi indukan ke Indonesia.

”Sudah ada 167 perusahaan yang commit (berkomitmen) untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi, negara tidak mengeluarkan APBN, tapi mereka berinvestasi. Sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tutur Sudaryono.

Badan Gizi Nasional, tambah Dadan, akan bersinergi dengan koperasi-koperasi, terutama koperasi petani, peternak, dan penyedia bahan pangan di desa-desa. Sebab, Presiden Prabowo berharap koperasi di Indonesia bisa dioptimalkan untuk membangkitkan ekonomi desa.

MBG, menurut Dadan, saat ini sudah melayani lebih dari 2 juta penerima di 38 provinsi. Program yang dimulai 6 Januari ini pada tiga bulan pertama menargetkan untuk bisa melayani 3 juta penerima,

Secara bertahap, jumlah penerima ditambah. Dalam lima tahun, jumlah penerima ditargetkan bisa mencapai 82,9 juta orang.

Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun, lanjutnya, sampai April, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember ditargetkan 17,5 juta penerima.

Karena banyak laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan program ini, Presiden Prabowo meminta Badan Gizi untuk mempercepat distribusi MBG.

”Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta (penerima) untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima). Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun,” paparnya.

Jika tahun depan percepatan dimulai, kata Dadan, diperlukan alokasi Rp 28 triliun per bulan.

Namun, kesuksesan program MBG terdiri atas tiga faktor, yakni anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Ketika anggaran sudah dialokasikan pemerintah, sumber daya manusia juga perlu segera disiapkan.

Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta (penerima) untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan.

Saat ini, ujar Dadan, baru dididik 2.000 tenaga dan masih akan disiapkan 30.000 orang lainnya. ”Sebanyak 30.000 (tenaga) yang akan dididik ini baru akan selesai pendidikannya di akhir Juli. Jadi, baru akan siap di awal Agustus,” tambahnya.

Ia mengatakan, tidak mungkin langsung menugaskan seorang yang baru lulus di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Sebab, harus ada orientasi lapangan. Selain itu, petugas SPPG harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lain-lain. Karena itu, diperkirakan SDM baru akan siap melayani pada bulan September.

Adapun persiapan infrastruktur terkait dengan jalinan kemitraan dengan sejumlah pihak, mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Layanan MBG pada bulan Ramadhan juga akan disesuaikan. Jika siswa berpuasa, makanan bisa dibawa pulang. Adapun siswa yang tidak berpuasa bisa mengonsumsi makanan di tempat yang terpisah dari teman-temannya yang berpuasa.

Menu makanannya pun akan diatur supaya lebih tahan lama, seperti telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, dan buah. Makanan seperti bubur kacang hijau atau kolak juga dimungkinkan sepanjang komposisi gizi tetap mencakup protein, karbohidrat, dan serat.

Selain itu, kemasan ramah lingkungan akan disiapkan. Siswa perlu mengembalikan kemasan keesokan harinya. ”Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” ujarnya.

Untuk siswa di kawasan mayoritas non-Muslim, MBG berjalan seperti biasa dengan mempertimbangkan siswa Muslim yang berpuasa. ”Nanti kami akan evaluasi setelah berjalan satu minggu. Apakah di daerah yang non-Muslim sama seperti pada umumnya atau diberikan treatment (perlakuan) khusus,” kata Dadan.