Perekrutan Tamtama untuk Sektor Selain Pertahanan Dikhawatirkan Hambat Profesionalisme TNI

JAKARTA, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat disebut bakal merekrut tamtama yang jumlahnya mencapai 24.000 orang. Rencana pembentukan batalion khusus yang bertugas pada sektor selain pertahanan, seperti pertanian, peternakan, dan kesehatan, pun disikapi secara kritis oleh publik. Tugas-tugas itu dinilai berpotensi menghambat profesionalisme prajurit sebagai alat pertahanan negara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana tak menampik ihwal rencana perekrutan prajurit sebanyak 24.000 orang pada tahun 2025. Angka sebanyak itu, sebut dia, tidak muncul secara tiba-tiba. Terjadi peningkatan minat generasi muda disertai kebutuhan kesatuan untuk menambah pasukannya.

”Perlu saya jelaskan bahwa animo pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit TNI AD justru meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini tecermin dari data pendaftaran calon tamtama TNI AD 2025 yang mencapai 107.366 orang, dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang,” kata Wahyu, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (7/6/2025).

Kalau tentaranya sibuk dalam urusan lain yang justru bukan alat pertahanan, mereka enggak fokus. Nanti akhirnya terjadi penurunan kapabilitas. Itu yang menurut saya bisa fatal risikonya.

Besarnya animo itu, lanjut Wahyu, juga dibuktikan dari realisasi perekrutan yang secara konsisten melampaui target alokasi formasi. Selama lima tahun terakhir, capaian penerimaan TNI AD selalu lebih dari 100 persen. Bahkan, capaiannya menyentuh 114,4 persen pada tahun 2023.

Dari aspek kebutuhan personel, Wahyu menuturkan, perekrutan itu selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara yang termuat dalam Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan. Untuk keperluan itu, kesatuan sedang menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif atas berbagai potensi ancaman dari setiap wilayah di negeri ini.

”Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar, dan akan memiliki kompi-kompi, yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyu.

Sedikitnya terdapat empat kompi yang akan dibentuk, yaitu kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Kompi pertanian ditugaskan untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional.

Kompi peternakan bertugas memperkuat penyediaan protein hewani. Kompi medis bertindak sebagai ujung tombak pelayanan kessehatan masyarakat dan penanganan bencana. Adapun kompi zeni akan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana, khususnya di daerah tertinggal dan rawan bencana.

Dengan pendekatan itu, menurut Wahyu, prajurit TNI AD tidak melulu dituntut siap tempur. Namun, hendaknya mereka juga bisa menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

”Jadi, sudah tergambar dari rencana pengembangan organisasi TNI AD tersebut tentunya akan membutuhkan banyak personel prajurit baru melalui rekrutmen prajurit, khususnya tamtama,” kata Wahyu.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menyoroti rencana TNI AD memasukkan prajurit ke sektor-sektor nonpertahanan itu. Ia menilai langkah itu tak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara, yang menggariskan TNI sebagai alat negara pada bidang pertahanan. 

Walaupun demikian, Beni tak memungkiri jika ada celah bagi TNI mengisi sektor nonpertahanan. Hal itu dimungkinkan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hanya saja, dalam konteks itu, para prajurit sebatas diperbantukan, atau menjalankan tugas keduanya. 

”Tugas-tugas perbantuan itu tugas kedua. Bukan tugas pokok utama sebagai alat pertahanan negara. Jadi, percuma jika membuat batalyon bukan untuk pertahanan, tetapi untuk sektor-sektor selain pertahanan, seperti pertanian dan peternakan. Itu disayangkan karena akan membuang-buang uang,” kata Beni.

Bahkan, sebut Beni, situasinya akan menjadi paradoks bagi Presiden Prabowo Subianto jika tetap memberlakukannya. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Perekrutan prajurit besar-besaran untuk menjalankan kerja di luar tugas utamanya seakan mendiskriminasi kementerian dan lembaga yang terdampak efisiensi. 

Jika kebijakan itu tetap diberlakukan, kekhawatiran utama Beni ialah terhambatnya profesionalisme TNI. Terlalu banyak peran di luar tugas berpotensi membuat prajurit melupakan tugas utamanya seperti latihan tempur hingga taktik perang. Terlebih lagi, calon yang akan direkrut itu kelak adalah para prajurit muda yang sebenarnya membutuhkan banyak latihan pertahanan.

”Kalau tentaranya sibuk dalam urusan lain yang justru bukan alat pertahanan, mereka enggak fokus. Nanti akhirnya terjadi penurunan kapabilitas. Itu yang menurut saya bisa fatal risikonya,” kata Beni.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, tugas-tugas nonpertahanan sebenarnya juga bagian dari menjaga pertahanan. Dicontohkannya, urusan pertanian menjadi bagian dari ketahanan pangan. Oleh karena itu, para prajurit juga bisa menjalankan tugas-tugas tersebut.

Di sisi lain, Dave meyakini tugas-tugas selain pertahanan itu tidak akan menggerus profesionalisme TNI. Pasalnya, para prajurit akan dilatih sesuai tugas utamanya. Hanya saja, nantinya bakal diberi tugas-tugas lain guna mengakselerasi target-target pemerintah.

”TNI sudah terlatih dan terbiasa untuk memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu, termasuk juga di bidang yang sekarang ditugaskan,” kata Dave, yang juga politisi dari Partai Golkar itu.