Tak ingin bergantung pada tambang nikel, sejumlah perempuan menanam di kebun. Mereka bertahan di antara lingkungan yang kian rusak.
15 Nov 2024 15:13 WIB · Lingkungan
Sejumlah perempuan sekaligus ibu di Torobulu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berjuang melawan kerusakan lingkungan di tanah tempat mereka hidup. Mereka menanam sayuran dan berbagai tanaman agar tidak bergantung pada pertambangan. Aktivitas pertambangan nikel yang berlangsung bertahun-tahun membuat lingkungan mereka kian terdegradasi.
Di bawah terik, Darniati (29) mengambil selang panjang menuju kebun yang dikelolanya di Desa Torobulu, Konawe Selatan, pertengahan Oktober lalu. Setelah menunggu lebih dari semenit, air mengalir pelan mengairi bidang tanah yang telah ditanami berbagai sayuran.
Kangkung, sawi, terong, cabe, dan tomat tersebar di bidang yang telah dibentuk. Di lahan seluas hampir satu hektar itu, juga ada tanaman jagung yang baru berumur beberapa minggu.
Sayuran ini adalah penghidupan ibu dua anak ini selama hampir satu tahun terakhir. Saban pagi, ia segera bangun dan menyiangi tanaman. Selain menyiram, ia juga mencabut rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman.
Sesekali, di saat matahari begitu terik, ia kembali menyiram sayuran, utamanya yang baru ditanam. Hal itu ia lakukan agar tanaman tidak layu dan mati. Kegiatan itu kembali ia lakukan saat sore menjelang.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/15/88cc01dc04cd69145e0cd5c0cbee00af-DSC08224.jpeg)
”Awalnya menderita, apalagi tidak punya pengalaman berkebun. Setelah dijalani ternyata bisa dan tidak harus bergantung pada tambang (nikel),” tuturnya. ”Sudah pernah panen jagung dan kangkung. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari.”
Berkebun, Darni menceritakan, mulai ia lakukan saat sang suami, Usman (32), berhenti bekerja di perusahaan tambang yang berada di dekat kampung mereka. Selama lima tahun, Usman bekerja sebagai operator alat berat di PT Wijaya Inti Nusantara. Namun, karena protes akan keselamatan kerja yang sering diabaikan, sang suami berhenti.
Tidak hanya itu, keluarga ini juga protes soal pertambangan yang kian dekat dengan perumahan warga. Lokasi penambangan bahkan hanya berjarak beberapa langkah dari sebuah sekolah dasar, tempat anaknya bersekolah.
Sejak saat itu, mereka getol melakukan aksi penolakan tambang. Terlebih lagi, saat itu sejumlah warga menggagas aliansi warga menolak tambang yang kian dekat dengan lingkungan. Pasangan suami istri ini ikut bergabung.
”Udara sesak, anak-anak sakit. Ini tidak bisa dibiarkan, sudah sangat mengganggu dan mengancam kesehatan,” katanya.
Di tengah berbagai kecaman dan intimidasi yang ia dapatkan, keluarga kecil ini memutuskan membuka ladang. Lahan tersebut berjarak sekitar 500 meter dari rumah mereka. Seorang kerabatnya meminjami lahan.
Tidak hanya untuk berkebun, mereka juga membangun rumah panggung sederhana. Rumah berukuran 6x3 meter itu tidak memiliki kamar. Di situ, keluarga kecil ini menetap selama hampir satu tahun terakhir.
Menanam, tutur Darni, membuatnya lebih menghargai kerja keras dan upaya bersama. Ia rutin mengambil kotoran kelelawar di gua ujung kampung yang digunakan untuk pupuk kandang. Tanpa bantuan dari pemerintah, ia berusaha sendiri untuk kebutuhan berkebun.
Pertama kali panen jagung, ia mendapatkan hasil sebesar Rp 1 juta. Ia memasarkan hasil jualannya ke tetangga, juga lewat media sosial. Terakhir, panen kangkung dan cabe miliknya berhasil menyisihkan Rp 800.000.
Warga lainnya, Aulia (31), merasakah manfaat yang sama dengan menanam dan berkebun. Sayuran di halaman rumah panggung dadakannya tampak tumbuh sekitar setengah meter. Cabai, tomat, sawi, berjejer di lahan seluas setengah hektar.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/15/e750f97e7c4a71b8e5a27c515aee2dfb-DSC08237.jpeg)
Serupa dengan Darni, tetangganya, keputusan berkebun juga didasari hal yang sama. Mereka ingin agar warga bisa berdaya dan tidak bergantung pada aktivitas pertambangan yang kian hari kian merusak.
Setelah membersihkan lahan, sang suami, Anwar (30), lalu mulai membuat bedeng dan menanam bibit sayuran. Ia saat itu baru saja melahirkan anak keduanya yang kini berusia enam bulan. Di sela-sela merawat anak, ia ikut membantu menyiram dan menyiangi tanaman. Terlebih lagi, suaminya saat ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kendari dan baru pulang setiap dua pekan sekali.
Setelah beberapa waktu, tanaman mulai subur dan siap panen. Kini, ia bisa memanen cabe setiap tiga hari. Rerata, ia bisa mendapatkan tiga kilogram cabe yang dihargai Rp 30.000 per kilogram. Untuk tomat, ia pernah panen dengan nilai hingga Rp 300.000.
”Tapi, untuk tomat, kita mau ganti baru. Biar lebih bagus,” katanya.
Aktivitas berkebun seperti langkah baru bagi sebagian masyarakat. Sekitar 400 warga menjadi pekerja di perusahaan tambang di wilayah ini. Ratusan lainnya adalah nelayan atau pedagang.
Pertambangan di wilayah Torobulu berlangsung sejak pertengahan 2000-an. Saat itu, satu perusahaan mulai membuka lahan untuk pertambangan nikel. Mereka mengolah di kawasan yang jauh dari pemukiman dan sumber air bersih warga.
Namun, beberapa tahun kemudian, perusahaan tersebut berhenti beroperasi dan beralih kepemilikan. Medio 2016, perusahaan yang baru mulai kembali beroperasi. Saat itu, demam nikel mulai terjadi seiring program hilirisasi yang digagas pemerintah. Perusahaan yang masuk adalah PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), menggantikan perusahaan sebelumnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/15/43cfc07e7f809913f123169b53d7b432-DSC08229.jpeg)
Dilansir dari data Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, PT WIN memegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dengan luas 1.931 hektar. Izin tersebut berlaku mulai dari November 2019 hingga November 2029.
Setelah perusahaan melakukan produksi, suara protes mulai terdengar. Terlebih lagi, perusahaan membuka lahan kian dekat ke permukiman. Debu dan polusi suara menjadi makanan sehari-hari. Penyakit saluran pernapasan terus menerpa masyarakat.
Puncaknya terjadi pada akhir 2023. Saat itu, perusahaan akan mengolah di daerah Simpang Tiga Torobulu yang dekat dengan permukiman. Sejumlah warga mengadang dan ribut dengan perusahaan. Mereka mempertanyakan langkah perusahaan yang mengolah lahan tanpa sosialisasi ke masyarakat. Mereka juga menanyakan pengelolaan amdal yang dilakukan perusahaan.
Ujungnya, sebanyak 32 orang dilaporkan dengan tuduhan menghalang-halangi investasi. Sebanyak 16 di antaranya adalah perempuan. Setelah pemeriksaan, dua warga, yaitu Haslilin dan Andi Firmansyah, menjadi tersangka meski kemudian bebas di pengadilan tingkat pertama. Kasusnya masih berlanjut.
Bukannya melemah, warga kian intens untuk mempertahankan lingkungan.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/15/2177999769655fb7de1e1644e39d8cbe-DSC08188.jpeg)
Ayuniah Muis (29), salah satu warga yang turut dilaporkan, menyampaikan, para perempuan yang tergabung dalam aliansi berperan tidak kalah pentingnya dengan laki-laki. Mereka tergerak untuk keberlangsungan lingkungan dan masa depan.
Para perempuan tidak hanya duduk dan di belakang layar. Namun, mereka ikut diskusi, menambah pengetahuan, dan turut dalam aksi. Tidak hanya aksi protes, tetapi berbagai upaya untuk menjaga lingkungan. Salah satunya, menanam di kebun sebagai bentuk ketidakbergantungan pada tambang.
”Kami semua khawatir akan kondisi lingkungan yang bersih. Apalagi, cara perusahaan menambang yang begitu ugal-ugalan membuat lingkungan kian rusak,” tuturnya menambahkan.
Riset Plan International dan kaum muda dari tiga negara di Asia Pasifik, yakni Indonesia, Nepal, dan Australia, awal tahun ini juga mengungkap dampak besar krisis iklim terhadap akses pendidikan anak perempuan dan perempuan muda.
Dalam riset tersebut, para penulis berkonsultasi dengan lebih dari 500 anak muda berusia 10-24 tahun yang mayoritas anak perempuan di Indonesia, Nepal, dan Australia. Dari jumlah tersebut, 154 orang berasal dari Indonesia.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2024/11/15/772fab4b7bfd75d56b951503abdea20f-DJI_0103.jpeg)
Sepertiga kaum muda yang menjadi responden mengatakan, sekolah mereka telah ditutup, rusak, atau hancur karena bencana yang disebabkan perubahan iklim tahun lalu. Hampir separuhnya mengaku merasa tidak aman dalam perjalanan ke dan dari sekolah karena bencana terkait iklim (Kompas, 29/3/2024).
Hingga Jumat (15/11/2024), pihak PT WIN yang dihubungi tidak kunjung memberikan respons. Project Manager PT WIN M Nuriman Djalani yang dihubungi juga tidak banyak merespons permintaan wawancara. Ia berlasan sedang ada acara dan akan menghubungi kembali. Daftar pertanyaan yang dikirimkan tidak dijawab. Hal serupa juga dilakukan Kasman Ruddin dari Humas PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang dihubungi berulang kali dan tidak memberikan jawaban.
Penulis:
Saiful Rijal YunusEditor:
Maria Susy BerindraPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra