Ekonomi Melambat, Pekerja Terdidik Rentan Menganggur

JAKARTA, KOMPAS —  Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu peningkatan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Kelompok ini juga cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah terkena pemutusan hubungan kerja.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, Rabu (14/5/2025), di Jakarta, menyampaikan pandangan tersebut. Perlambatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, terutama di sektor formal yang mempekerjakan banyak kelompok pekerja berpendidikan menengah ke atas. 

Dalam kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintahan, aktivitas jasa lain, pertambangan -penggalian, serta keuangan dan asuransi mengalami penurunan. Karakteristik tenaga kerja di sektor-sektor itu ialah berketerampilan tinggi dan cukup berpendidikan. 

”Situasi itulah yang menjelaskan fenomena mengapa saat ini cenderung terjadi peningkatan pengangguran untuk kelompok pekerja berpendidikan menengah ke atas. Lalu, pekerja dengan latar belakang pendidikan seperti itu relatif lebih tidak fleksibel untuk mendapatkan pekerjaan kembali ketika terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujarnya. 

Teguh menyebutkan, mereka juga biasanya memiliki cukup bantalan tabungan/pesangon sehingga akan cenderung menjadi pemilih dalam mencari pekerjaan. Selain itu, memang tidak banyak lowongan pekerjaan yang buka. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan pada triwulan I-2025 adalah 4,87 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan I-2024 yang sebesar 5,11 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 sejalan dengan adanya stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2025 berbanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2024.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2025 tumbuh 4,89 persen secara tahunan. Sementara pada triwulan I-2024 pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga tercatat sedikit lebih tinggi, di level 4,91 persen.

Berdasarkan laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 yang dirilis BPS, jumlah penganggur di Indonesia selama setahun terakhir bertambah sekitar 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025.

Dilihat dari sisi pendidikan, distribusi tingkat pengangguran berlatar belakang pendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 mencapai 13,89 persen. Angka ini naik dibandingkan Februari 2024, yaitu 12,12 persen. 

Tingkat pengangguran pekerja tamatan sekolah menengah atas (SMA) pada Februari 2025 mencapai 28,01 persen, turun dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 29,29 persen. 

Kemudian, tingkat pengangguran pekerja tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) pada Februari 2025 mencapai 22,37 persen, turun tipis dibandingkan Februari 2024, yaitu 22,54 persen. 

Selanjutnya, tingkat pengangguran berlatar belakang sekolah menengah pertama (SMP) pada Februari 2025 ialah 16,20 persen, naik sedikit dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 16,04 persen. 

Adapun distribusi tingkat pengangguran dari tamatan SD ke bawah pada Februari 2025 mencapai 17,09 persen, turun dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 17,59 persen. 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI lewat laporan seri analisis makroekonomi ”Indonesia Economic Outlook Q2–2025” mencoba membandingkan kondisi ekonomi beserta ketenagakerjaan selama periode krisis besar, seperti krisis keuangan Asia (Asian financial crisis) pada 1997-1998, krisis keuangan global (global financial crisis) pada 2008, dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022.

Salah satu peneliti LPEM UI dalam laporan itu, Jahen F Rezkitingkat, menyebutkan, pencapaian pendidikan pekerja memainkan peran penting dalam memahami kelompok yang paling terdampak oleh pengangguran dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi dan krisis.

Dalam situasi kemerosotan ekonomi, laporan itu mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk individu dengan pendidikan menengah dan tinggi cenderung meningkat lebih tajam dibandingkan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

Sebagai gambaran, saat terjadi krisis 1998, TPT untuk lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (sarjana) masing-masing sebesar 10,95 persen dan 11 persen. Sementara TPT untuk individu yang tidak memiliki pendidikan formal ataupun hanya berpendidikan dasar jauh lebih rendah, masing-masing 1,04 persen dan 2,7 persen. 

Pola yang sama muncul selama krisis 2008. Laporan LPEM UI itu menyebut TPT untuk kelompok terdidik mencapai 11–12 persen, sedangkan TPT untuk kelompok yang kurang terdidik tetap di bawah 6 persen. 

”Perlambatan pertumbuhan ekonomi mengurangi permintaan pekerja dan sekarang yang terdampak paling banyak adalah skilled workers. Situasi ini biasanya diikuti dengan kenaikan sektor informal. Dengan kata lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan lebih banyak good jobs,” tutur Jahen, saat dikonfirmasi, Rabu. 

Dalam laporan LPEM UI disebutkan, pertanian secara historis telah menjadi sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Selama krisis keuangan Asia, khususnya, sektor pertanian mengalami peningkatan lapangan kerja yang signifikan, menyediakan jaring pengaman bagi pekerja yang terkena PHK dari sektor lain.

Seiring berjalannya waktu, lapangan kerja pertanian cenderung menurun, sedangkan jasa yang terutama bernilai tambah rendah tumbuh. Akan tetapi, pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran. Sebab, itu berarti transisi ke sektor industri bernilai tambah tinggi berjalan lambat dan tidak memadai. 

Teguh menyebutkan, efek perlambatan pertumbuhan ekonomi dan krisis ekonomi ke pasar ketenagakerjaan itu sebenarnya mirip-mirip. Khusus untuk krisis, dia memang menganjurkan supaya melihat asal sumber dari mana. 

”Krisis 1998 banyak berdampak ke sektor finansial sehingga pekerja yang high skilled dengan keterampilan itu yang terpukul. Kalau kondisi Indonesia sekarang belum krisis ya,” ucapnya. 

Lebih jauh, Teguh melanjutkan, ada faktor lain yang memengaruhi situasi Indonesia sekarang, yakni ketidaksesuaian antara arah ekonomi dan pendidikan. Pendidikan menengah dan tinggi cenderung fokus pada capaian kuantitas, seperti angka partisipasi kerja secara kasar, dibandingkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

”Kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia sebenarnya levelnya cocok untuk mendukung aktivitas manufaktur. Akan tetapi, perekonomian bergerak ke arah jasa,” katanya. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar membenarkan bahwa sejumlah lembaga pendidikan tinggi sering kali masih berorientasi umum. Tidak menukik pada pemberian keterampilan yang sesuai kebutuhan arah ekonomi. 

Salah satu fungsi serikat pekerja, menurut dia, ialah adaptif dengan kondisi perekonomian dan memfasilitasi kebutuhan keterampilan pekerja supaya bertahan di berbagai situasi pasar kerja. Namun, fungsi tersebut kerap kali terlupakan. 

”Seharusnya memang ada upaya ke arah sana, bahkan ketika anggotanya masih berstatus bekerja (karyawan),” kata Timboel. 

Ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (5/5/2025), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperkenalkan School to Work Transition melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga. Program ini merupakan integrasi pelatihan dan pemagangan berskala nasional yang dirancang untuk menekan angka pengangguran muda, terutama pekerja tamatan SMK. 

Dia menyebut tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19-24 tahun. Sebab, ada ketidaksesuaian antara jurusan pendidikan dan kebutuhan industri. Maka, fokus program itu mencakup pengembangan keterampilan masa depan, seperti elektronik dan kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan pelatihan bahasa, soft skill, dan kewirausahaan.

”Beberapa jurusan SMK memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata,” ucap Yassierli. 

Sebagai contoh, jurusan maritim (ketidaksesuaian 23,4 persen), energi dan pertambangan (22,4 persen), kesehatan dan jasa sosial (22,2 persen), teknologi informasi komunikasi (20,3 persen), serta teknologi dan rekayasa 17,7 persen. 

Kementerian Ketenagakerjaan juga mengembangkan berbagai upaya pencegahan PHK. Misalnya, pembuatan peta risiko PHK, sinkronisasi data bulanan ketenagakerjaan, penguatan koordinasi dengan dinas, kualitas mediator hubungan industrial, dan pengawas ketenagakerjaan.