Pernyataan ”Situasi Terkendali” dan Paradoks Penanganan Bencana Sumatera

Pada sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto terus menyatakan situasi terkendali setelah terjadinya bencana ekologis yang melanda bagian utara Sumatera. Namun, pernyataan itu memunculkan paradoks jika dibandingkan dengan kondisi bencana di lapangan yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat hingga tiga pekan terakhir.

Presiden menyampaikan situasi di Sumatera makin baik dan terkendali. Dalam kunjungannya ke lokasi bencana di Sumatera, Presiden mengangguk setuju sewaktu dijawab oleh anak buahnya bahwa situasi membaik. Ia pun mendapatkan laporan dari salah satu menterinya yang bilang bahwa jaringan listrik sudah 93 persen pulih pada pekan lalu. Faktanya, gelap gulita masih melanda di sebagian besar wilayah Aceh.

Saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu, Presiden kembali menegaskan hal serupa. ”Situasinya terkendali. Saya monitor terus,” ujarnya. Ia menekankan bahwa bencana hanya terjadi pada tiga dari 38 provinsi di Indonesia dan situasinya masih terkendali. 

Ia lantas menanggapi seruan banyak pihak yang meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional. ”Ada yang teriak-teriak ini ditetapkan bencana nasional. Kita sudah kerahkan di tingkat provinsi, jadi situasi terkendali,” ujarnya sebagai sinyal enggan menetapkan status bencana nasional.

Pemerintah pusat, kata Presiden, terus memantau secara intensif perkembangan di daerah terdampak bencana. Ia juga menyebut tak perlu ada bantuan dari dunia internasional. ”Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara tetangga. Saya terima kasih konsen Anda, tapi kami mampu. Indonesia mampu atasi ini,” ungkapnya.

Pernyataan ”situasi terkendali” yang dilontarkan Presiden beredar luas di media sosial dan menuai banyak komentar negatif. Warganet mengkritik pernyataan itu. Ada pula yang menyayangkan mengapa Presiden menerima bulat-bulat laporan dari anak buahnya.

Publik pun jadi bertanya seberapa serius pemerintah pusat menangani bencana di Sumatera. ”Apakah pemerintah tak mampu menakar beratnya sebuah bencana, atau jangan-jangan, memang tak punya empati,” kata Masri, Juru Bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu.

Bencana ekologis itu telah menimbulkan kehancuran masif di banyak wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (17/12/2025) siang, bencana itu menelan 1.053 korban jiwa dan 200 korban masih hilang. Sebanyak 7.000 korban luka-luka dan jutaan warga kini mengungsi karena rumahnya tersapu banjir dan longsor.

Dengan kondisi itu, apa yang disampaikan Kepala Negara dan para pejabat dinilai paradoks dengan situasi di lapangan setelah bencana. Lalu, separah apa sebenarnya kondisi di wilayah terdampak bencana?

Saat ini, tujuh kabupaten telah menyatakan tidak mampu lagi menangani bencana yang melanda, sedangkan 28 kabupaten masih menyatakan status darurat bencana. Situasi ini mendorong banyak kalangan, mulai dari ulama hingga cendekia, meminta Presiden menetapkan status bencana nasional. Desakan menyeruak karena mereka melihat sendiri kemampuan daerah yang terbatas dan langkah lamban pemerintah pusat.

Apakah pemerintah tak mampu menakar beratnya sebuah bencana, atau jangan-jangan, memang tak punya empati.

Selain itu, mereka mendesak Pusat membuka keran bagi dukungan internasional. Ketua Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala, Aceh, Izarul Machdar, menilai, jika berkaca dari pengalaman penanganan bencana tsunami tahun 2004 silam, bantuan internasional jauh lebih efektif dan cepat menyasar para korban.

Izarul meyakini, dengan masuknya bantuan internasional, daerah-daerah pedalaman yang hingga kini belum terjamah bantuan pemerintah dapat segera memperoleh bantuan. Begitu pula dalam penanganan kesehatan, air bersih, hingga penyediaan hunian darurat bagi korban. Proses pemulihan pun bisa ditangani dengan cepat sehingga tidak perlu sampai ada korban meninggal di pengungsian akibat tak tertangani.

Hingga kini, korban meninggal di pengungsian terus berjatuhan. Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin mengatakan, ada puluhan warga terdampak bencana yang akhirnya meninggal di tenda-tenda pengungsian. Hal itu karena mereka tidak mendapatkan layanan medis dan obat-obatan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Dana Anak-Anak PBB (Unicef), dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Namun, bantuan tidak bisa masuk karena belum ada persetujuan pemerintah pusat.

Akibatnya, sudah lebih dari sepekan ini warga memasang bendera putih sebagai tanda menyerah dan situasi darurat. Bendera putih berkibar di berbagai titik jalan di Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga sepanjang jalan nasional antara Banda Aceh dan Medan. ”Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. 

Murthalamuddin menyampaikan, bendera putih dikibarkan sebagai penanda bahwa bukan hanya warga yang menyerah mengatasi dampak bencana, pemerintah daerah dan provinsi pun sudah kewalahan. Bendera putih menjadi bentuk ekspresi warga yang butuh pertolongan segera atau sinyal SOS karena terdampak bencana sangat parah.

”Pemerintah daerah sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi sumber daya kami sangat terbatas. Karena itu, kami meminta dukungan penuh dari semua pihak agar penanganan tanggap darurat maupun pemulihan lebih optimal,” ungkapnya.

Upaya mitigasi yang tidak segera dilakukan akhirnya kian mengancam warga penyintas bencana. Bencana susulan pun terjadi lagi. Di Sumbar, bencana banjir bandang kembali terjadi di Batu Busuak, Kota Padang. Akibatnya, akses terputus dan ratusan warga kini terisolasi.

Zalhendri (51), Ketua Pemuda Batu Busuak, mengatakan, air bah dari Batang Kuranji kembali melanda daerah Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Minggu (14/12/2025). Tidak hanya menghantam rumah, banjir bandang juga memutus akses jalan satu-satunya ke Batu Busuak. ”Jalan keluar-masuk ke Batu Busuak putus total. Debit air terlalu besar. Ada 300-400 keluarga terisolasi di dalam,” katanya.

Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Tommy Adam mengatakan, bencana berulang dapat terjadi kembali karena minimnya mitigasi pascabencana.

Pada pekan lalu, Walhi Sumbar sempat memberi peringatan mengenai adanya ancaman besar bencana berulang di wilayah Koto Kaciak dan Koto Gadang. Peringatan itu semestinya diantisipasi cepat.

Krisis bahan makanan dan energi kian meluas, khususnya di Aceh. Tak hanya terjadi di lokasi-lokasi bencana, krisis terus menyebar ke daerah yang tidak terdampak langsung.

Bahkan di Banda Aceh yang tidak mengalami bencana banjir, masyarakat ikut mengalami krisis listrik dan air bersih serta kelangkaan gas. Akibatnya, warga yang sudah belasan jam mengantre tak kunjung mendapatkan pasokan elpiji.

Penderitaan warga kian perih karena nyaris semua harga bahan makanan naik dua-tiga kali lipat. ”Sekarang, harga nasi telur sudah naik dari biasanya Rp 10.000 per porsi menjadi Rp 20.000. Kalau tiap hari harus beli, kami tidak sanggup,” ujar Khairani (65), warga Lambaro, Aceh Besar.

Dampak bencana kali ini pun disebut sejumlah orang jauh lebih parah dibandingkan tsunami 2004. Mengapa? Khairani yang merupakan penyintas tsunami mengenang ketika tsunami melanda, bantuan dari mana-mana cepat datang sehingga warga tidak menderita lama.

”Setelah tsunami, kami tidak sempat lapar ataupun antre bahan pokok seperti sekarang ini,” ujarnya.  

Situasi kelangkaan bahan makanan dan energi tersebut paradoks dengan rapat antarkementerian yang sedianya digelar pada Selasa (16/12/2025) kemarin. Rapat itu untuk membahas penanganan bencana ekologis di Sumatera. Rapat dipimpin Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Namun, rapat hanya berlangsung 30 menit. Rupanya rapat dibatalkan tanpa menghasilkan keputusan apa pun. Itu karena dari lima menteri dan tiga kepala lembaga yang dijadwalkan hadir, hanya satu orang yang hadir. ”Seberapa serius pemerintah pusat menangani bencana di Sumatera?” ujar Masri.