Persetujuan Paris, AS, dan Kita

Amerika Serikat (AS) keluar dari Kesepakatan Paris. Ini sudah ketiga kalinya AS keluar dari kesepakatan internasional mengenai iklim.

Akan tetapi, baru kali ini keluarnya AS dari kesepakatan iklim membuat Pemerintah Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di kesepakatan itu. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertanyakan kenapa Indonesia tetap ikut di Persetujuan Paris (Paris Agreement/ PA) bila AS tidak. Utusan Khusus yang juga adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahkan mengatakan PP tak lagi relevan bagi Indonesia.

Agak aneh bertanya seberapa relevan PA bagi Indonesia, di saat banyak tempat sedang dilanda bencana hidroklimat luar biasa secara hampir berbarengan.  Walau PA mungkin belum sempurna, dia adalah langkah penting dari kerja sama dunia dalam menghadapi krisis iklim yang kian parah.

Sepanjang sejarah, AS memang tak pernah mau mengikat diri pada perjanjian internasional mana pun, dengan beberapa pengecualian.  Mandat luar negerinya terlalu sempit untuk bisa bernegosiasi terlalu banyak.  Contohnya, AS tak pernah, dan menjadi satu-satunya negara yang tak menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD). 

Bahwa AS menandatangani dan akhirnya meratifikasi PA, sebetulnya sebuah pengecualian ketimbang sesuatu yang biasa.

Agak aneh bertanya seberapa relevan PA bagi Indonesia, di saat banyak tempat sedang dilanda bencana hidroklimat luar biasa secara hampir berbarengan. 

Seberapa penting AS?

Seberapa penting AS ada di PA untuk Indonesia?  Penting, tapi juga tidak penting-penting amat.  Pada 2023, AS menyumbang 5,9 miliar ton (gigaton/ GT) emisi CO2, sekitar 12,6 persen emisi dunia, di bawah China (14 GT, 32,9 persen) sebagai pengemisi terbesar saat ini. 

Walau cukup besar dan masih menduduki tempat kedua dunia, emisi AS sesungguhnya memperlihatkan penurunan dari 7 GT pada 2000.  Empat dari 13 tahun antara 2010 dan 2023 (2016-2020), AS berada di luar PA.  Keluarnya AS dari PA hanya bisa dilakukan melalui proses exit selama empat tahun (2016-2020), di mana selama periode Trump emisi AS turun dari 6,1 GT menjadi 5,6 GT. 

Empat bulan setelah AS resmi keluar, Presiden Biden memasukkan AS kembali ke PA di 2021.  Emisi 2020-2023 malah naik dari 5,6 GT ke 5,9 GT.

Saat AS keluar dari PA, China dan Uni Eropa segera mengambil alih kepemimpinan iklim dunia dengan cukup agresif.  China memang masih menjadi sumber emisi terbesar dunia saat ini, tapi sebagai sebuah negara, China pada 2024 justru telah mencapai target energi terbarukan yang seharusnya dicapai pada 2030. Enam tahun lebih cepat, dan telah memasang pembangkit surya dan bayu paling banyak sedunia. 

Emisi China meningkat rata-rata 7,4 persen per tahun pada 2000-2011, tetapi melambat menjadi 1,6 persen per tahun pada 2011-2023.  Jadi, terlepas dari keluar-masuknya AS ke perjanjian iklim dunia, keekonomian memperlihatkan bahwa energi terbarukan telah meninggalkan energi fosil cukup jauh.  Tahun lalu, 30 persen kapasitas pembangkit listrik dunia adalah terbarukan. 

Indonesia sebetulnya memiliki alasan domestiknya sendiri untuk melanjutkan transisi ke energi terbarukan dari sistem energi yang merupakan salah satu sistem energi terkotor dunia dan tetap ada di dalam PA.

Saat ini, batubara masih menguasai dua-pertiga sumber listrik Indonesia dengan tiga-perempatnya ada di Jawa, pulau terpadat di Indonesia.  Dengan 20-an pembangkit batubara di sekitarnya, Jakarta menjadi salah satu kota dengan udara terkotor dunia, bahkan pernah terkotor.  Ini saja sudah jadi alasan kuat untuk menghentikan ketergantungan pada batubara.

Indonesia juga akan terpental dari potensi keuntungan perdagangan karbon yang, bila dilakukan sebagai bagian dari pasar compliance, akan jauh lebih besar ketimbang yang saat ini dilakukan secara sukarela.  Bila didesain dengan baik, pasar karbon compliance ini bisa dimanfaatkan untuk transisi energi.

Indonesia juga memenuhi lebih dari setengah pasokan nikel dunia.  Nikel adalah mineral kritis (critical mineral) yang sangat dibutuhkan dunia untuk bertransisi ke energi bersih, terutama sebagai bahan baku baterai untuk peralatan elektronik, kendaraan listrik, dan pembangkit listrik terbarukan yang intermitten.  Melemahnya komitmen dunia atas transisi energi akan melemahkan pula permintaan atas mineral kritis.

Tak terbendung

Studi yang kami lakukan menggunakan model system dynamic memperlihatkan transisi ke energi bersih akan menguntungkan ekonomi Indonesia.  Memang membutuhkan investasi tambahan, tapi ini investasi, bukan sumbangan sukarela.

Jadi, dia akan memberikan return on investment.  Dengan tambahan investasi di energi hijau yang padat karya, lebih banyak lapangan kerja yang terbuka, lebih banyak kemiskinan diatasi, dan lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dihasilkan.

Alasan lain untuk tetap berada di dalam PA adalah bahwa PA bukan cuma mengurusi mitigasi—penurunan emisi—melainkan juga adaptasi—mengelola dampak dari perubahan iklim itu sendiri.  PA membuat negara-negara di seluruh dunia, maju ataupun berkembang, memberikan komitmen terbaiknya untuk menghindari bencana besar akibat krisis iklim.

PA bertujuan menahan naiknya suhu bumi jauh lebih kecil daripada 2 derajat celsius, dan sebisanya tidak melampaui 1,5 derajat celsius. Tahun lalu, untuk pertama kalinya rata-rata suhu bumi telah melampaui 1,5 derajat celsius.   

Dalam situasi menajamnya geopolitik-ekonomi dunia saat ini, terutama dengan penerapan tarif pada perdagangan internasional oleh AS ke beberapa negara termasuk China, dan keluarnya AS dari PA, tidak bijak untuk Indonesia mengabaikan PA dan terseret dalam ”genderang” yang dimainkan AS. 

Beberapa analis bahkan memperlihatkan bagaimana transisi energi sudah tidak lagi bisa dibendung.  Keekonomiannya telah mengambil alih kepemimpinan.  Kepemimpinan Eropa dan China saat ini telah memperkuat dan mempercepatnya.

Sebagai negara besar, Indonesia justru bisa menjadi penengah yang efektif.  Ikut-ikutan dengan AS justru akan membuat situasi yang lose-lose.  

Indonesia justru bisa bekerja sama dengan negara progresif lain.  Keluarnya AS dari PA akan sedikit menjadi tantangan dunia, tapi tidak akan membuatnya menjadi tidak relevan. 

Kita pernah memiliki perjanjian iklim yang tetap berjalan baik tanpa AS.  Kita pernah menjadi pemimpin yang bisa diandalkan untuk dan oleh negara-negara berkembang.  Kita pernah berada di situasi ini dan melaluinya dengan baik.

Agus Sari, Pengamat Lingkungan. Chief Executive Officer Landscape Indonesia