Pertama Kalinya, AS Cerai dari Eropa di DK PBB

NEW YORK, SENIN — Aliansi Amerika Serikat dengan Eropa berakhir dramatis. Untuk pertama kalinya sejak perang Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, AS menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyalahkan Rusia atas invasi ke Ukraina.

Penolakan AS bersama Rusia terhadap resolusi DK PBB dijatuhkan pada Senin (24/2/2025) malam waktu New York, AS, atau Selasa waktu Indonesia. Tepat pada peringatan tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Resolusi itu memerintahkan Rusia menarik seluruh pasukan dari Ukraina.

Bersama AS dan Rusia, ada 17 negara yang menolak resolusi tersebut. Beberapa di antaranya ialah Israel, Mali, Korea Utara, Burkina Faso, Hongaria, Haiti, Palau, Belarus, Nikaragua, dan Sudan.

Selain mereka, ada 65 negara yang memilih abstain. Mereka, antara lain, terdiri dari China, India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Vietnam, dan Argentina.

Kecuali Vietnam, semua negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Timor Leste, Australia, Jepang, dan Korea Selatan adalah bagian dari 93 negara yang mendukung resolusi itu.

Melansir sejumlah media nasional China, Presiden China Xi Jinping menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin setelah resolusi disahkan oleh DK PBB. ”Sejarah tidak akan mengubah fakta China dan Rusia adalah tetangga yang baik, kita melewati suka dan duka bersama,” katanya.

Selain resolusi pertama yang ditolak oleh AS dan Rusia, juga ada resolusi kedua. Resolusi ini dirumuskan oleh AS. Isinya singkat, yaitu mengenai dukacita terhadap para korban perang di Ukraina. Tidak disinggung bahwa asal mula perang ialah invasi Rusia ke Ukraina.

”Resolusi ini menyasar perdamaian di Ukraina, aspek terpenting yang harus kita perhatikan,” kata Penjabat Wakil Tetap AS untuk PBB Dorothy Shea.

Resolusi kedua itu akhirnya yang diterima di DK PBB. Akan tetapi, Perancis, Inggris, Yunani, Denmark, dan Slovenia memilih abstain. Inggris dan Perancis selaku anggota tetap DK PBB apabila menolak resolusi akan membawa keadaan kembali ke titik nol. Oleh sebab itu, mereka memilih abstain.

”Perdamaian yang langgeng itu cuma jika berkeadilan. Penyerang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Rusia dan Ukraina tidak bisa disamakan posisinya,” kata Wakil Tetap Inggris untuk PBB Barbara Woodward.

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa. Ia berpidato di hadapan DK PBB sebelum mereka melakukan pemungutan suara.

Pada intinya, perang di Ukraina tidak sebatas tentang Ukraina. ”Perang ini menguji kita semua atas keyakinan dan komitmen terhadap prinsip negara merdeka dan berdaulat yang hidup bebas tanpa ketakutan akan diserang,” ucapnya.

Sementara DK PBB menggelar rapat di New York, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Perancis Emmanuel Macron bertemu di Washington DC. Trump mengatakan, ia senang perang di Ukraina semakin mendekati akhir. Akan tetapi, Macron memperingatkan bahwa perdamaian tidak diperoleh dengan menyerahkan Ukraina.

Dalam jumpa pers seusai pertemuan dengan Macron, Trump mengungkapkan bahwa Putin tidak keberatan apabila pasukan perdamaian dari Eropa dikirim ke Ukraina.

”Ya, kami sudah mengobrol soal itu. Bagi dia (Putin), selama perang selesai, ada pasukan perdamaian itu tidak apa-apa,” kata Trump.

Ia menekankan kembali pembayaran utang Ukraina kepada AS. Washington selama tiga tahun perang mengirim dana dengan jumlah total 180 miliar dollar AS untuk Ukraina. Ini di luar persenjataan. Niat Trump ialah agar Ukraina memberi konsesi logam tanah jarang senilai 500 miliar dollar AS.

Sementara itu, Macron tetap berprinsip bahwa perdamaian tidak boleh mengorbankan Ukraina. Ia mengatakan, dirinya dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berencana ke Ukraina. Starmer akan bertemu dengan Trump di Washington DC pada Kamis (27/2/2025).

”Kami melihat ini langkah awal untuk perdamaian,” ujar Macron.

Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan siap mundur dari jabatannya apabila itu harga yang harus dibayar untuk perdamaian. Kyiv tetap menyertakan persyaratan pengembalian wilayah-wilayah yang diduduki oleh Rusia.

Adapun soal Ukraina tidak boleh bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Zelenskyy mengatakan, ia mundur supaya Ukraina bisa bergabung. Kesiapannya untuk mundur tidak lepas dari tekanan Trump agar memperoleh konsesi logam tanah jarang. (AP/REUTERS