Pertamina Akan Maksimalkan Pemanfaatan Minyak Mentah Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina Persero berjanji untuk memaksimalkan pemanfaatan minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri sebagai komitmen swadaya energi Indonesia. Sementara itu, kebutuhan impor yang masih harus dipenuhi akan dilanjutkan dengan evaluasi tata kelola produksi dan perdagangannya.

Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3/2025), menyampaikan, mereka mendapatkan mandat swasembada energi dari pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Mereka didorong untuk memaksimalkan penyerapan minyak mentah dalam negeri.

”Dengan demikian, ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor kita akan kurangi ataupun tidak ada karena kita akan olah di dalam negeri,” ungkap Simon.

Kendati demikian, ia mengakui, Indonesia saat ini masih harus mengekspor 40 persen minyak mentah.

Dalam hal minyak mentah, Pertamina mampu memproduksi sekitar 400.000 barel per hari. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia mampu memproduksi 600.000 barel minyak mentah per hari. Adapun kebutuhan minyak menyentuh 1,6 juta barel sehari.

Dengan kebutuhan impor yang besar, Simon mengatakan, Pertamina akan memperbaiki tata kelola produksi dan perdagangan mereka. Ini terlebih setelah adanya pengungkapan kasus pelanggaran hukum dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang menyeret beberapa pejabat Pertamina oleh Kejaksaan Agung.

Kasus itu terkait dugaan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak produksi dalam negeri pada periode 2018-2023. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun, terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker Rp 2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp 21 triliun.

”Dengan kejadian ini, tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian ESDM, tentunya kita akan mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini,” kata Simon.

Wakil Direktur Pertamina Wiko Migantoro pada kesempatan sama mengungkapkan strategi mereka untuk mengurangi impor minyak mentah dengan menegosiasikan ekspor produksi dalam negeri. Ia menyebut, pada 2024, mereka mengekspor minyak mentah sekitar 70.000 barel per hari.

”Kita masih punya PR untuk bernegosiasi dengan KKSK (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) lainnya yang masih menjual minyaknya di luar negeri. Tentu saja dengan dukungan pemerintah kita berharap dapat kesepakatan komersial sehingga minyak-minyak ini dapat diolah di dalam negeri melalui kilang kita. Ini tentu saja akan mengurangi impor minyak mentah dan produk kilang,” tuturnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu, menyampaikan, mereka juga telah menerapkan perubahan mekanisme izin impor BBM sebagai bentuk pembenahan tata kelola migas dan swasembada energi.

Pemerintah mengatur agar izin impor yang sebelumnya diberikan untuk satu tahun penuh kini menjadi terbatas per enam bulan. ”Sekarang izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus, kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya. 

Selanjutnya, menutup keran ekspor minyak agar produksi dalam negeri hanya diolah di Indonesia. ”Kita mendorong untuk membangun refinery (kilang). Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita,” kata Bahlil.

Di sisi lain, ia mengakui, Indonesia masih terkendala peningkatan cadangan minyak dalam negeri. Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun tempat penampungan dan kilang BBM yang lebih besar.