Pertaruhan Besar di New York

Hajatan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai pekan ini. Di tengah dinamika dunia yang didominasi perang, perebutan pengaruh, serta krisis perekonomian dan iklim, Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB terasa menjadi ajang pertaruhan besar.

Bagi Indonesia, khususnya, sidang tahun ini istimewa. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun, pemimpin negara hadir di Aula Sidang Umum di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di depan delegasi anggota PBB.

Selama satu dekade, Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pendahulu Prabowo, Joko Widodo, tidak pernah sekali pun hadir di New York. Ia hanya pernah ”hadir” secara virtual saat pandemi Covid-19 melanda.

Kehadiran Prabowo menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia. Ini forum multilateral terbesar. Di sinilah akan diuji pengaruh dan peran Indonesia di kancah internasional. Sebagai negara dengan kekuatan menengah, Indonesia berpotensi menggalang negara-negara sejenis untuk menyuarakan isu-isu krusial dunia.

Sebelum berpidato di hadapan sidang, Prabowo dijadwalkan menghadiri pertemuan yang membahas Solusi Dua Negara pada Senin (22/9/2025). Agenda ini dinantikan dan menyedot perhatian. Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina, maka di forum ini Indonesia bisa memperkuat posisinya untuk terus menyuarakan dukungan itu.

Pertemuan yang diinisasi Arab Saudi dan Perancis itu disebutkan akan diikuti oleh pengakuan sejumlah negara terhadap negara Palestina. Menjelang pertemuan Solusi Dua Negara, Pemerintah AS melarang kehadiran Presiden Palestina Mahmoud Abbas di New York.

Laman lembaga pemikir Brookings, Jumat (19/9/2025), menyebutkan, implikasi larangan terhadap Abbas menembus jauh di luar Palestina. Ada peringatan bagi negara-negara yang akan memberikan pengakuan terhadap Palestina, seperti Australia, Belgia, Kanada, dan Perancis.

Meski demikian, tampaknya negara-negara itu akan tetap memberikan pengakuan. Sudah 147 negara yang kini mengakui Palestina. Pengakuan dari negara-negara Eropa itu bersifat simbolis. Pada akhirnya, Presiden AS Donald Trump pun gagal mengancam mereka.

AS pernah melakukan hal serupa, yakni kala Presiden Ronald Reagan pada 1988 melarang pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat datang ke New York dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Tindakan AS direspons dengan sesi khusus di Geneva, Swiss. Akhirnya, Reagan membuka dialog dengan Palestina.

Brookings mengungkapkan, tindakan Trump kali ini bisa jadi akan diikuti sesi khusus di Geneva. Sayangnya, sesi khusus itu sepertinya tidak akan diikuti perubahan kebijakan dari pihak mana pun seperti pada 1988.

Namun, setidaknya pengakuan negara-negara Eropa menjadi penting. Menurut Alanna O’Malley, profesor tata pemerintahan global Universitas Erasmus di Rotterdam, Belanda, ada tekanan terhadap AS, sekaligus meningkatnya tekanan bagi Israel.

”Pengakuan Perancis akan penting karena itu berarti satu-satunya negara Eropa yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB kini mengakui negara Palestina,” katanya, dikutip Al Jazeera.

Yang perlu dicermati adalah dampak dari pengakuan di PBB. Israel telah mengancam akan melakukan tindakan yang belum pernah mereka lakukan di Gaza jika ada pengakuan bagi Palestina. Pasukan darat Israel sudah merangsek ke Kota Gaza dan warga sudah mulai kembali dievakuasi.

Terlepas dari agenda besar itu, Sidang Majelis Umum PBB diperkirakan masih menghadapi masalah-masalah yang sama. Yang menyeruak tentu saja agenda reformasi PBB. Dengan Trump mencabut dukungan dan sumbangan pada sejumlah badan dan kesepakatan PBB, langkah PBB ke depan akan semakin berat.

Organisasi ini sudah kerap dinilai tak punya taji dalam menghadapi isu-isu global. Sudah muncul banyak pertanyaan, apakah PBB akan mampu menjalankan perannya jika menghadapi persoalan tambahan berupa kurangnya dana.

Sejauh ini belum ada negara yang bersedia atau mampu ”menggantikan” AS dalam mendanai PBB. China telah lama berupaya meningkatkan pengaruhnya di PBB, salah satunya dengan mendanai misi penjaga perdamaian.

”Saya kira banyak negara di belahan Bumi selatan, seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan Indonesia, sampai batas tertentu memandang ini bukan krisis multinasional. Ini kesempatan merombak sistem tata kelola global agar lebih tepat sasaran, dan untuk melayani rakyat mereka secara lebih langsung karena mereka mewakili sebagian besar penduduk dunia,” ujar O’Malley.

Tinggal menanti kiprah negara-negara itu, termasuk Indonesia, untuk mengambil bagian dari pertaruhan besar di New York.