Abbas Ikut Sidang PBB lewat Telekonferensi, Prabowo Hadir di New York

NEW YORK, KOMPAS — Anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat, Presiden Palestina Mahmoud Abbas bisa mengikuti sidang Majelis Umum lewat telekonferensi. Sementara Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir di New York, Amerika Serikat.

Wartawan Kompas, Laraswati Ariadne Anwar, pada Sabtu (20/9/2025) dini hari di New York melaporkan, Prabowo dijadwalkan datang sebelum rangkaian sidang dimulai. Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB dijadwalkan dimulai pada Selasa (23/9/2025).

Pada Jumat (19/9/2025) sidang Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat Abbas boleh ikut lewat telekonferensi video. Ada 145 negara mendukung persetujuan itu.

Kesepakatan itu menyikapi keputusan AS tidak menerbitkan visa bagi Abbas dan sejumlah pejabat Palestina. Akibatnya, Abbas tidak bisa ikut rangkaian sidang MU PBB.

Wakil Tetap China di PBB, Geng Shuang, mengatakan, keputusan sidang MU PBB kembali menambah bukti kesombongan AS soal Palestina. AS telah lama tidak seimbang terhadap masalah Palestina.

AS secara konsisten menghalangi upaya Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mendorong gencatan senjata di Gaza. Di sisi lain, AS melindungi dan membenarkan pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan oleh negara penjajah terhadap Palestina.

”Sebagai negara pengamat PBB, Palestina memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam konferensi-konferensi besar dan pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Umum, sebagaimana secara eksplisit ditetapkan dalam resolusi Sidang Khusus Darurat tahun lalu,” ujar Geng seperti dikutip Global Times.

Dalam kesepakatan pada 1947, AS secara umum harus memberikan visa ke pejabat dan diplomat yang akan hadir di kegiatan PBB di New York. Walakin, Washington bisa saja menolak memberi visa atas alasan keamanan atau politik luar negeri AS.

Tidak cuma di sidang UNGA, Abbas akan menggunakan telekonferensi untuk hadir di sejumlah sidang lain terkait Palestina. Pada Senin (22/9/2025), Arab Saudi-Perancis memimpin pertemuan soal Solusi Dua Negara. Dalam pertemuan diharapkan juga diikuti pengakuan resmi sejumlah negara kepada negara Palestina.

Selain Perancis, pengakuan akan disampaikan sejumlah negara Eropa dan Amerika. Salah satu negara itu, yakni Portugal, malah mengumumkan pengakuan akan disampaikan pada Minggu (21/9/2025).

Analis pada International Crisis Group kantor New York, Richard Gowan, menyebut pengakuan itu akan lebih bersifat simbolis. Pengakuan Palestina akan berdampak kalau negara-negara bertindak nyata menekan Israel menghentikan serangan ke Gaza.

Gowan menyebut, Israel pasti akan marah besar dengan pengakuan itu. Israel akan semakin meningkatkan serangan ke Gaza dan Tepi Barat.

Sejumlah pejabat Israel telah menunjukkan kemarahan pada rencana pengakuan pada Palestina. Mereka terang-terangan menyatakan akan mengubur negara Palestina selamanya. Negara Palestina tidak akan pernah terwujud.

Israel mengaku akan secara resmi mencaplok seluruh Tepi Barat. Kini, tidak sampai 20 persen wilayah Tepi Barat yang secara faktual dikuasai Israel.

Meski sudah menunjukkan kebrutalan dalam hampir dua tahun terakhir di Gaza, Israel mengancam akan menggunakan tindakan yang belum pernah ada di Gaza. Tindakan itu akan dilakukan bila negara Palestina diakui di sela sidang MU PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengajak dunia tidak takut pada ancaman Israel soal Palestina. ”Jangan merasa terintimidasi oleh risiko pembalasan. Dengan atau melakukan itu, aksi-aksi ini (serangan Israel ke Palestina) akan terus berlanjut,” katanya.

Ia menyebut, kengerian yang tidak pernah terbayangkan terus terjadi di Gaza. ”Ini adalah tingkat kematian dan kehancuran terburuk yang pernah saya saksikan selama masa jabatan saya sebagai Sekretaris Jenderal, mungkin hidup saya dan penderitaan rakyat Palestina tak terlukiskan— kelaparan, kurangnya layanan kesehatan yang efektif, orang-orang yang hidup tanpa tempat berlindung yang memadai di daerah-daerah konsentrasi yang luas,” ujarnya.

Sementara itu, warga Italia terus melawan dan menentang Israel. Pekerja menolak dua truk masuk ke Pelabuhan Ravena, Italia. Truk itu disebut membawa senjata yang akan dikirim ke Israel.

Tindakan sejenis telah dilakukan pekerja pelabuhan di berbagai negara Eropa. Perancis, Swedia, dan Yunani pernah menjadi lokasi penolakan itu.

Wali Kota Ravenna, Alessandro Barattoni, mengatakan bahwa Pemkot Ravena meminta penolakan itu. ”Italia mengatakan telah memblokir penjualan senjata ke Israel. Akan tetapi, yang tidak dapat diterima adalah, berkat celah birokrasi, mereka dapat melewati Italia dari negara lain,” kata Barattoni.

Keputusan Ravenna mencerminkan peningkatan dukungan warga Italia pada Palestina. Serikat pekerja terbesar di Italia, CGIL, mengumumkan pemogokan setengah hari pada akhir pekan ini.

Sementara pada Senin, serikat pekerja akan memblokade Pelabuhan Genoa dan Livorno. ”Kami tidak akan membiarkan satu pun peniti melewati pelabuhan,” kata Riccardo Rudino dari serikat pekerja pelabuhan Calp di Genoa.

CGIL mengatakan, protesnya bertujuan untuk menekan pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni ”agar menangguhkan semua perjanjian kerja sama komersial dan militer dengan Israel, mencabut embargo kemanusiaan, dan mengakui negara Palestina.”

Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengatakan, Italia akan mendukung sanksi Uni Eropa (UE) terhadap para pemukim Israel yang melakukan kekerasan. Sanksi juga ditujukan ke menteri-menteri Israel yang berkomentar keji soal Tepi Barat dan Gaza. Roma juga terbuka mempertimbangkan sanksi perdagangan oleh UE ke Israel. (AP/AFP)