Pertemuan 5 Jam di Istana Negara, Dapatkah Meredam Gejolak Publik?

Malam di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9/2025), terasa lebih panjang dari biasanya. Jarum jam sudah melewati pukul 21.00 WIB ketika satu per satu tokoh dari beragam latar belakang mulai meninggalkan Istana Negara. Hampir 5 jam mereka duduk berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah gelombang demonstrasi yang belum mereda di sejumlah daerah, Presiden mengundang tokoh agama, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, dan serikat buruh. Dalam forum tertutup itu, Presiden dan para tokoh bangsa saling bertukar pandangan dan masukan.

Sejumlah tokoh lintas agama hadir di Istana. Mereka, antara lain, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar; Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf; Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy; serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar.

Hadir pula Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin.

Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Widjaja, serta Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Santoso Tanuwibowo pun hadir di Istana.

Pertemuan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung dalam dua sesi. Pada sesi pertama hingga menjelang pukul 18.00 WIB, Presiden menyampaikan pandangannya terkait situasi nasional. Selepas maghrib, sesi kedua dimulai. Giliran Presiden mendengarkan aspirasi dari para tokoh yang mewakili berbagai elemen masyarakat itu.

Lewat akun X @prabowo, Presiden menegaskan bahwa pertemuan itu menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dari lintas agama. Ia juga menerima dukungan untuk memulihkan situasi nasional sekaligus menjamin kebebasan berpendapat yang disampaikan secara damai sebagaimana diatur undang-undang.

”Ke depan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi segenap rakyat Indonesia, serta memastikan suasana kondusif bagi pembangunan nasional dan persatuan bangsa,” tulis Prabowo, Selasa (2/9/2025).

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, seusai pertemuan, mengungkapkan, aspirasi dan harapan dari tokoh agama telah disampaikan secara terbuka. Presiden, menurut dia, menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan memahami sebagian besar aspirasi itu. Bahkan, beberapa sudah ditindaklanjuti melalui langkah pemerintah ataupun lembaga negara.

”Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah sesudah ini gestur pemenuhan keinginan masyarakat segera ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga rakyat menjadi lebih tenang,” ujar Yahya.

Para pemimpin agama, lanjutnya, juga berkomitmen untuk ikut menenangkan umat agar tidak mudah tersulut gejolak. Sebab, tuntutan yang disuarakan lewat demonstrasi sudah sampai telinga pemerintah. Bahkan, beberapa di antaranya sudah ditindaklanjuti lembaga terkait.

”Tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya,” kata Yahya.

Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty berharap, model pertemuan antara pemerintah dan tokoh lintas agama juga dapat dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan yang mempertemukan simpul berbagai kelompok elemen masyarakat ini dapat menjadi modal untuk merajut persatuan bangsa.

Terlebih, pertemuan yang berlangsung dengan Presiden berlangsung terbuka dan transparan. Semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara langsung di depan Presiden. Dengan demikian, semua permasalahan dan kegelisahan masyarakat terhadap situasi bangsa dan elite politik dapat segera ditindaklanjuti Kepala Negara.

Dalam forum itu, para tokoh tak hanya berbicara tentang suasana demonstrasi. Mereka juga menyinggung isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, mulai dari kebijakan pajak, perilaku pejabat publik, kenaikan tunjangan DPR, hingga tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

”Presiden berjanji, misalnya, untuk Undang-Undang Perampasan Aset akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama DPR,” ujar Jacklevyn.

Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma juga menegaskan, Presiden menunjukkan komitmen tegas mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Salah satunya dengan mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset yang sudah lama ditunggu publik.

”Ini juga direspons Bapak Presiden bahwa beliau juga akan memperjuangkan ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih,” katanya.

Isu gaya komunikasi pejabat publik juga mencuat. Presiden diminta untuk mengevaluasi sikap pejabat agar lebih sensitif dan berempati kepada rakyat. Permintaan itu, menurut Stefanus, sudah dikonsolidasikan dengan pimpinan partai politik dan DPR.

Langkah Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh lintas agama dan pimpinan partai politik merupakan strategi untuk meredam gejolak publik.

Seusai pertemuan itu, dukungan kepada Presiden datang dari organisasi kepemudaan dan gerakan buruh. Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menyatakan, pihaknya siap menginstruksikan kader-kader di daerah untuk menjaga wilayah masing-masing dari potensi provokasi. GP Ansor bahkan siap ikut menjaga fasilitas pemerintah dan aset ekonomi agar tidak dirusak oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

”Mudah-mudahan ini menjadi maklumat kepada seluruh kader. Jangan ragu, selama aspirasi itu benar, kita kawal. Tetapi, kalau merusak fasilitas, tentu akan merugikan semua,” ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan hal serupa. Menurut dia, buruh mendukung langkah Presiden Prabowo sepanjang tetap menjamin ruang demokrasi.

”Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di pihak Presiden. Namun, kami juga menegaskan hanya mendukung demonstrasi yang damai,” kata Andi.

Bagi kalangan buruh, janji Presiden untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan menjadi tanda bahwa aspirasi mereka tidak diabaikan. ”Beliau sudah meminta Ketua DPR untuk segera membahasnya, dan parpol setuju,” ujarnya.

Pertemuan antara Presiden dan tokoh lintas agama itu bukan yang pertama. Sehari sebelumnya, Minggu (31/8/2025), Presiden juga mengundang pimpinan delapan partai politik di parlemen serta ketua lembaga negara.

Hadir Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.

Prabowo bahkan dapat menghadirkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meskipun PDI-P tidak menjadi bagian dari parpol pendukung koalisi pemerintah. Sementara dari unsur lembaga negara, hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai, langkah Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh lintas agama dan pimpinan partai politik merupakan strategi untuk meredam gejolak publik. Terlebih, gelombang demonstrasi kini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga merebak ke sejumlah daerah.

Menurut Aditya, masyarakat pada umumnya masih mendengar seruan dari pemimpin agama. Karena itu, keterlibatan tokoh agama ataupun organisasi kemasyarakatan menjadi penting untuk mendinginkan situasi di tingkat akar rumput.

”Tokoh agama ataupun ormas memiliki jejaring sosial yang dipercaya masyarakat sehingga mereka bisa menjadi penyangga ketika ada potensi konflik,” ujarnya.

Adapun pertemuan dengan pimpinan parpol dinilainya relevan karena sebagian besar tuntutan publik diarahkan kepada DPR. Parpol sebagai induk organisasi politik memegang kendali atas kadernya yang duduk di parlemen. Dengan demikian, konsolidasi bersama parpol dan DPR menjadi jalan cepat agar aspirasi publik dapat ditindaklanjuti.

Namun, Aditya menekankan, langkah tersebut belum cukup. Presiden, menurut dia, juga perlu membuka ruang dialog dengan perwakilan demonstran. Kalangan mahasiswa dan pemengaruh yang selama ini vokal di lapangan harus diajak bicara secara langsung karena mereka memiliki pengaruh besar dalam meredakan aksi sekaligus membentuk opini publik.

Lebih jauh, ia mengingatkan perlunya langkah konkret dalam merespons tuntutan masyarakat. Presiden perlu menegaskan komitmen bersama parpol terkait pencopotan anggota DPR yang bermasalah. ”Langkah menonaktifkan saja tidak cukup, mereka seharusnya langsung diganti,” katanya.

Selain itu, kebijakan pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri yang telah disampaikan harus benar-benar dijalankan. Begitu pula percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang disebut sudah dikonsolidasikan dengan parpol parlemen.

”Publik tidak bisa ditenangkan hanya dengan gimik atau sekadar pernyataan progres. Mereka ingin melihat hasil nyata. Itu yang harus segera ditunjukkan pemerintah dan DPR,” tutur Aditya.