Agenda pertemuan diawali dengan pembentukan struktur organisasi, pemberian mandat, dan sekretariat. Lalu akan dibahas rekonstruksi Gaza.
19 Feb 2026 23:12 WIB · Internasional
AFP
WASHINGTON DC, KAMIS — Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan perdana membahas perdamaian Gaza di Institut Perdamaian Donald J Trump, Kamis (19/2/2026) sore tanpa kehadiran delegasi Palestina.
Trump tiba di ruang pertemuan pukul 21.21 WIB, lalu menyalami para kepala negara, perdana menteri, dan perwakilan negara-negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang berdiri paling ujung di deret kiri depan disalami oleh Trump yang datang dari arah kanan.
Sebelumnya aneka musik rock and roll tahun 1960-an dimainkan di ruang pertemuan. Aneka lagu seperti YMCA, dan penyanyi lawas Elvis Presley, dan lain-lain terdengar nyaring di ruang pertemuan sebelum Trump masuk ruangan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/02/19/680aca44960bb5891b88da311073de94-President_Trump_Convenes_Board_Of_Peace_s_Inaugural_Meeting.jpg)
Agenda pertemuan diawali dengan pembentukan struktur organisasi, pemberian mandat, dan sekretariat. Lalu akan dibahas rekonstruksi Gaza dan penempatan pasukan stabilisasi internasional serta pelucutan senjata Hamas. Kubu AS berusaha membangun kepercayaan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian akan membantu kerja-kerja PBB.
Trump juga mewacanakan lembaganya itu akan bekerja di berbagai masalah dunia di luar isu Gaza dan mengesampingkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di sisi lain, hingga saat ini, Hamas terkesan keberatan untuk meletakkan senjata karena kekhawatiran atas balas dendam Israel. Terlebih selepas gencatan senjata Oktober 2025, Israel terus melancarkan serangan dan menewaskan lebih dari 700 warga Palestina.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan, keberadaan pasukan internasional semata untuk memantau gencatan senjata dan mencegah pendudukan Israel dan serangan mereka. ”Perlucutan senjata bisa dibahas tanpa harus dilakukan segera,” kata Qassem.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/02/19/f15568ab553f47484c829d956d2ec7a1-wires_photo_2026_02_19T223351.258.jpg)
Sejatinya Hamas siap untuk menyerahkan kendali kepada Komite Palestina yang dipimpin Ali Shaath. Akan tetapi, Israel tidak mengizinkan mereka masuk ke Gaza. Pihak Israel belum menanggapi usulan tersebut.
Para pembicara di pertemuan perdana Dewan Perdamaian didominasi tuan rumah Amerika Serikat. Para pembicara tersebut adalah Trump; Menlu AS Marco Rubio; utusan khusus AS, Steve Witkoff; menantu Trump, Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair; wakil tetap AS di PBB, Mike Waltz: dan perwakilan untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
Trump mengklaim anggota Dewan Perdamaian sudah sepakat menyumbang dana awal 5 miliar dolar AS, bagian kecil dari kebutuhan biaya total 70 miliar dolar AS untuk pembangunan ulang Gaza yang 80 persen wilayahnya hancur akibat pengeboman Israel.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/02/19/4b8b6c0d1fa25fc477e1abbc784807bd-wires_photo_2026_02_19T223455.688.jpg)
Uang muka dari proyek pembangunan sebesar 5 miliar dolar AS yang diklaim Trump, sebagian, yakni masing-masing 1,2 miliar dolar AS, diberikan dari sekutu AS di kawasan Teluk, yaitu Uni Emirat Arab, dan Kuwait.
Pemerintah AS bersikeras dan menyatakan, pemerintahan Trump memiliki keberanian untuk bersikap demi membangun ulang Gaza.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan legitimasi AS dalam bertindak. ”Dewan Perdamaian ini organisasi sah dan berpengaruh. Ada puluhan negara tergabung di dalamnya,” kata Leavitt yang berasal dari kelompok agamis konservatif.
Wakil tetap AS di PBB, Mike Waltz, menegaskan, Dewan Perdamaian dibentuk untuk bertindak dan bukan berbicara belaka. Trump awal pekan ini menyatakan, PBB sebetulnya punya kemampuan untuk menangani masalah (Gaza), tetapi belum dimanfaatkan maksimal.
Para anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Inggris, China, Rusia, dan Perancis, absen dari pertemuan yang digagas Trump itu. Dewan Keamanan PBB mendesak agar gencatan senjata di Gaza diberlakukan permanen dan mengecam upaya Israel menguasai Tepi Barat, wilayah Palestina yang mereka duduki.
Menteri Luar Negeri Takhta Suci, Vatikan, Kardinal Pietro Parolin awal pekan ini mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan konflik tingkat internasional, seharusnya diatur oleh PBB. (AP/Reuters)
Penulis:
Iwan SantosaEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Didik Durianto