Pertumbuhan Kawasan Asia Pasifik Rentan Tertekan Kenaikan Harga Energi

JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan ekonomi kawasan Asia Pasifik tumbuh melambat pada 2026. Prospek ini dipengaruhi oleh lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter diharapkan dapat menjadi bantalan.

IMF melaporkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia akan mencapai 4,4 persen pada 2026 dan 4,2 persen pada 2027, lebih rendah dibandingkan 2025 yang sebesar 5 persen. Demikian pula kawasan Pasifik yang turun, dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 2,8 persen pada 2026 dan 2,4 persen pada 2027.

Director of the IMF’s Asia and Pacific Department Krishna Srinivasan mengatakan, pertumbuhan sebagian besar kawasan Asia cukup kuat pada akhir 2025. Capaian ini didukung oleh kinerja ekspor, konsumsi domestik, serta kebijakan keuangan yang akomodatif.

”Gejolak energi akan berdampak negatif pada kawasan tersebut. Guncangan ini meningkatkan inflasi, melemahkan neraca eksternal, memperketat kondisi keuangan, dan mempersempit ruang kebijakan,” katanya dalam Press Briefing: Asia and Pasific Departement, bagian dari rangkaian Spring Meetings 2026 yang diselenggarakan oleh IMF-Bank Dunia, di Washington, AS, Kamis (16/5/2026) waktu setempat.

Berdasarkan perhitungan IMF, pangsa penggunaan minyak dan gas (migas) di kawasan Asia mencapai sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), hampir dua kali lipat pangsa Eropa. Di sisi lain, impor bersih migas kawasan ini tercatat sebesar 2,5 persen dari PDB.

Selain itu, kawasan ini juga rentan terhadap gangguan pasokan komoditas non-energi, terutama pupuk dan petrokimia. Berbagai indikator tersebut diperkirakan akan mengerek inflasi, dari 1,4 persen pada 2025 ke level 2,6 persen pada 2026, dan sedikit mereda ke 2,4 persen pada 2027.

Srinivasan menambahkan, terdapat risiko lebih besar apabila harga minyak naik hingga 60 persen pada 2026 dan 20 persen lebih tinggi pada 2027. Dalam skenario ekstrem, gejolak tersebut dapat menyebabkan kerugian output kumulatif hampir 2 persen pada 2027.

Guncangan energi yang berkepanjangan dapat melemahkan mata uang dan menghasilkan dampak inflasi terhadap nilai tukar yang lebih persisten dan efek jangka panjang yang lebih luas.

Kini, harga minyak mentah Brent pada perdagangan Jumat (17/4/2026) berada di kisaran level 98 dolar AS per barel, melonjak lebih dari 60 persen secara tahun kalender berjalan. Lonjakan harga tersebut sempat menyentuh level tertingginya di kisaran 116 dolar AS per barel pada 30 Maret 2026.

”Guncangan energi yang berkepanjangan dapat melemahkan mata uang dan menghasilkan dampak inflasi terhadap nilai tukar yang lebih persisten dan efek jangka panjang yang lebih luas,” ujarnya.

Maka dari itu, kebijakan moneter harus sigap menghadapi situasi tersebut. Meski eskpektasi inflasi masih terkendali, gejolak energi berkepanjangan berisiko menekan nilai tukar dan memicu inflasi yang lebih persisten.

Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan, kenaikan harga bahan bakar sebesar 50 persen secara berkelanjutan akan berisiko mengakibatkan penurunan pendapatan rumah tangga hingga 3-4 persen di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

”Ketahanan kawasan ini sebelumnya sangat luar biasa, tetapi tantangan saat ini dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan menghambat pertumbuhan produktivitas,” kata Direktur Riset Grup Bank Dunia Aaditya Mattoo, dalam siaran pers pada 8 April 2025.

Sejalan dengan proyeksi IMF, Bank Dunia juga memproyeksikan perlambatan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, dari 5 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026. Hal ini disebabkan oleh dampak konflik Timur Tengah, ketidakpastian kebijakan global, dan tantangan ekonomi domestik.

Secara khusus, IMF menyoroti kebijakan penyaluran subsidi bahan bakar. Meski dapat meredam gejolak eksternal, kebijakan ini sekaligus menambah beban fiskal seiring dengan lonjakan harga minyak.

Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara yang paling besar memberikan subsisi bahan bakar. Selama periode 2022-2024, pangsa subsidi bahan bakar yang digelontorkan oleh pemerintah hampir mencapai 3 persen terhadap PDB.

Menurut Srinivasan, gelontoran subsidi bahan bakar secara luas, pemotongan pajak, dan pembatasan harga memang dapat meredam inflasi dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan distorsi dan memiliki biaya yang mahal.

”Dukungan fiskal harus bersifat sementara, dengan klausul penghentian yang ditargetkan pada rumah tangga yang rentan dan perusahaan yang layak,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konflik Timur Tengah harus dibaca dengan kacamata kewaspadaan ekonomi. Lonjakan harga minyak dunia tertransmisi melalui subsidi energi, inflasi domestik, nilai tukar serta biaya logistik.

Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan strategis, dan membangun kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap ’shock’ eksternal.

Apalagi, pada saat yang sama, ketidakpastian global dapat membuat arus modal menjadi lebih sensitif dan menekan pasar keuangan nasional. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan fiskal, keamanan energi, serta kemampuan negara dalam menghadapi gejolak eksternal.

”Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan strategis, dan membangun kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap shock eksternal,” ujar Achmad.

Selain itu, diplomasi Indonesia di forum internasional harus konsisten mendorong penyelesaian damai dan stabilitas jalur perdagangan global. Di era dunia yang kini saling terhubung, netralitas pasif tidak lagi cukup. Sebaliknya, dibutuhkan netralitas aktif yang berbasis pada kepentingan nasional.