Petani Kecil Terimbas Mahalnya Harga Beras

INDRAMAYU, KOMPAS — Kendati berstatus sebagai produsen, petani kecil tetap terimbas mahalnya harga beras. Ini lantaran sebagian dari mereka tergiur tingginya harga gabah, harus membayar uang sewa lahan, dan memiliki kebutuhan lain di luar konsumsi pangan.

Hal itu terutama dialami sejumlah petani kecil penyewa lahan dan buruh tani di Kabupaten Karawang dan Indramayu, Jawa Barat. Selama ini, mayoritas di antara mereka adalah konsumen bersih (nett consumer) beras.

Taryana (65), petani Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Indramayu, Selasa (23/9/2025), mengaku terpaksa menjual semua gabah lantaran laku tinggi. Gabah kering panen (GKP) hasil panen padi musim tanam (MT) II itu dihargai Rp 7.500 per kg.

Harga GKP tersebut jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani yang ditetapkan Rp 6.500 per kg. Harga gabah itu juga jauh lebih tinggi dari hasil panen padi MT I yang hanya Rp 6.900 per kg.

”Gabah itu saya jual semua untuk membayar sewa lahan untuk musim tanam berikutnya. Kalau tidak dibayar segera, lahan itu bisa disewakan ke petani lain,” kata Taryana yang menggarap sawah seluas 1 bahu atau sekitar 0,74 hektar.

Kala tidak memiliki simpanan gabah seusai panen padi MT II, ia terpaksa membeli beras.

Kali ini, Taryana harus membayar sewa lahan bengkok (milik desa) itu untuk dua kali musim tanam padi sebesar Rp 17 juta per bahu. Biaya sewa lahan itu naik dari tahun lalu yang senilai Rp 15 juta per bahu.

Ia mengungkapkan, setiap tahun, selalu menjual semua gabah hasil panen padi MT II untuk membayar sewa lahan. Ia hanya bisa menyimpan gabah seusai panen padi MT I. Jumlahnya pun sedikit, yakni sekitar 1 ton dari total 5,5 ton gabah yang dihasilkan dari 1 bahu sawah garapannya.

Simpanan gabah hasil panen MT I itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras harian hingga panen padi MT II. Namun, kala tidak memiliki simpanan gabah seusai panen padi MT II, ia terpaksa membeli beras.

”Harga beras di kios dan pasar masih cukup mahal. Bisa mencapai Rp 13.000 per kg. Oleh karena itu, saya membeli beras dari penggilingan padi. Harganya lebih terjangkau, yakni Rp 11.600 per kg,” kata Taryana yang harus menghidupi empat anggota keluarga.

Subianto (52), petani penggarap lahan seluas setengah bahu (0,37 hektar) di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Karawang, juga terpaksa membeli beras. Sebanyak 100 kg gabah dari total 3 ton gabah hasil panen padi MT I sudah habis sebelum panen padi MT II.

Gabah simpanan yang ia jadikan beras, hanya mampu mencukupi kebutuhan empat anggota keluarganya selama tiga bulan. Meskipun ada bantuan 20 kg beras dari pemerintah pada Juli 2025, ia masih tetap membeli beras.

”Gabah simpanan itu tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga untuk sumbangan sejumlah hajatan tetangga atau saudara. Sekali hajatan, saya biasanya memberikan 5-10 kg beras atau 50 kg gabah kering giling,” kata Subianto.

Hal senada juga diungkap Sunaji (48), petani Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Indramayu. Selama ini, sumbangan berupa gabah atau beras sudah menjadi tradisi masyarakat desa di sejumlah daerah di Karawang, Subang, dan Indramayu. Biasanya, mereka menggelar hajatan seusai panen padi MT I dan MT II.

”Kalau di desa kami, namanya talitihan. Sumbangan ini akan dicatat dan diharapkan dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama ketika pemberi sumbangan akan mengadakan hajatan di kemudian hari,” katanya.

Sepanjang 2021-2023, dari 369 rumah tangga petani di lahan irigasi, sekitar 42,11 persen mengalami surplus beras. Adapun sisanya, yakni 57,89 persen merupakan nett consumer beras.

Pada 2023, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, pernah merilis hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas). Tujuan survei itu adalah mengumpulkan data rumah tangga dan dinamika pertanian di Indonesia secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan sektor pertanian.

Salah satu survei itu berfokus pada neraca beras rumah tangga petani menurut agroekosistem. Agroekositem tersebut merujuk pada rumah tangga petani di lahan irigasi, rawa lebak, pasang surut, dan tadah hujan.

Salah satu hasilnya, sepanjang 2021-2023, dari 369 rumah tangga petani di lahan irigasi, sekitar 42,11 persen mengalami surplus beras. Adapun sisanya, yakni 57,89 persen merupakan nett consumer beras.  

Meski tidak sebanyak petani lahan irigasi, petani lahan rawa lebak, pasang surut, dan tadah hujan juga ada yang menjadi nett consumer. Nett consumer petani di lahan rawa lebak sebesar 12,55 persen dari 65 rumah tangga, di lahan pasang surut sebesar 5,67 persen dari 64 rumah tangga, dan di lahan tadah hujan 23,89 persen dari 138 rumah tangga.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai, penyebab utama masih banyaknya petani kecil yang kurang sejahtera di tengah tingginya harga GKP adalah soal kepemilikan lahan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan benar-benar menjalankan agenda reforma agraria, terutama untuk mengatasi persoalan petani gurem.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar masih banyak. Bahkan, dalam 10 dekade terakhir 2013-2023, jumlahnya bertambah.

Merujuk hasil Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah petani gurem di Indonesia pada 2023 sebanyak 16,89 juta rumah tangga. Proporsi rumah tangga petani gurem itu terhadap total rumah tangga petani sebesar 60,84 persen.

”Jumlah petani gurem itu melonjak 18,49 persen dari hasil sensus pada 2013. Waktu itu, jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari total rumah tangga petani,” katanya.

Menurut Henry, problem itu bakal menjadi salah satu poin yang bakal digaungkan SPI dalam peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025. Problem lainnya yang bakal digaungkan juga terkait penguasaan tanah dan konflik agraria.

SPI bakal menyampaikan hal itu melalui aksi bersama di sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Istana Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), dan Kementerian Kehutanan.

Aksi serupa juga bakal digelar para petani, mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Selain di Jakarta, aksi itu akan digelar di Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, dan Manado.

Perwakilan Paguyuban Petani Aryo, Blitar, Jawa Timur, May Putri Evitasari mengatakan, generasi petani muda akan mengikuti aksi itu. Hal itu merupakan bentuk dukungan pada perjuangan para orangtua mereka yang menuntut redistribusi lahan pertanian dan penetapan status kepemilikan tanah. Tujuannya adalah agar generasi petani selanjutnya memiliki kepastian lahan untuk bertani.

”Kami di desa sangat kesulitan mengakses pendidikan yang layak, tapi di sisi lain tanah orangtua kami tidak ada lagi, jadi kami terpaksa bekerja ke kota atau keluar negeri jadi tenaga kerja wanita, sesuatu yang sesungguhnya tidak kami inginkan,” ujarnya melalui siaran pers.