Petani Khawatir Pelonggaran Impor, Pemerintah Diminta Utamakan Produksi Lokal

SURABAYA, KOMPAS — Kalangan petani di Jawa Timur mengaku sensitif terhadap kebijakan pelonggaran impor untuk komoditas pertanian. Mereka meminta pemerintah tetap mengedepankan kepentingan petani dan ikhtiar mencapai swasembada pangan nasional di atas kepentingan perdagangan.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur Suharno mengatakan, kebijakan impor komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap petani. Setidaknya, secara psikologis, kebijakan itu akan menyurutkan semangat kerja dan kreativitas petani.

”Kalau petani tidak bergairah menanam, kelangsungan usaha pertanian pasti terancam. Alih-alih swasembada pangan bisa tercapai,” ujar Suharno, Rabu (16/4/2025).

Suharno menambahkan, pelonggaran impor berpotensi memicu banjir produk pertanian sehingga melemahkan daya saing petani. Di sektor tanaman pangan, misalnya, saat ini petani tengah menghadapi masa panen raya padi.

Pemerintah menjanjikan harga gabah Rp 6.500 per kg kering panen. Namun, realitasnya, harga itu hanya dinikmati sebagian kecil petani. Hal itu terjadi karena pembelian sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) hanya dilakukan oleh Bulog dan mitra penggilingan Bulog.

”Daya serapnya tidak sebanding dengan hamparan luas panen saat panen raya. Akibatnya, mayoritas petani mendapatkan harga gabah di kisaran Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per kg kering sawah,” kata Suharno.

Kondisi serupa dialami petani jagung yang mayoritas belum menikmati HPP Rp 6.500 per kg. Hal itu terjadi karena implementasi HPP masih tergantung pada Bulog. Padahal, daya serap Bulog sangat terbatas.

Ketua Petani Pangan Nasional Jumantoro menambahkan, saat ini harga jagung pipil kering di petani Rp 4.700 hingga Rp 5.000 per kg, jauh dari HPP. Petani sendiri tidak bisa menahan hasil panennya terlalu lama hanya untuk menunggu pembelian oleh Bulog.

Menurut Jumantoro, yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memastikan implementasi aturan terkait dengan HPP gabah dan jagung dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan komoditas pertanian, terutama pedagang dan perusahaan penggilingan padi swasta.

Di sisi lain, pemerintah harus transparan dalam menetapkan kebijakan impor. Penetapan jenis komoditas pertanian yang akan diimpor juga harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

”Jangan semua komoditas pertanian dibebaskan impornya, tapi dipetakan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lumbung pangan nasional, seyogianya jangan ada impor pangan yang masuk ke Jatim,” kata Jumantoro.

Dia menambahkan, kebijakan impor harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang ujungnya merugikan petani. Saat bersamaan, daya saing petani harus tetap dijaga dengan memastikan hasil panennya dibeli sesuai dengan HPP.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris HKTI Kabupaten Jember Hendro Saputro. Menurut Hendro, kondisi petani saat ini jauh lebih bagus dengan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan HPP Rp 6.500 per kg untuk gabah dan Rp 5.500 untuk jagung.

Apalagi kebijakan terkait HPP ini mulai diberlakukan jauh sebelum masa panen raya. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih harus diperkuat lagi agar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua petani.

”Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur HPP gabah. Namun, implementasinya di lapangan harus lebih diperkuat lagi,” ucap Hendro.

Menurut Hendro, banyak pedagang yang membeli gabah petani jauh di bawah HPP. Padahal, dengan menerapkan HPP Rp 6.500 per kg gabah kering panen, pedagang masih memiliki margin yang cukup menggiurkan karena pemerintah sudah menetapkan HET untuk beras medium tahun 2025 sebesar Rp 12.500-Rp 15.800 per kg.

Dengan membeli gabah petani sesuai dengan HPP, pedagang tidak akan mengalami kerugian karena harga gabah tinggi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pedagang untuk membeli gabah petani di bawah harga Rp 6.500 per kg.

Institusi terkait, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, seharusnya turun ke lapangan dan menindak para pedagang yang tidak menerapkan kebijakan terkait HPP gabah dan jagung tersebut.

Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan, pemerintah tidak menetapkan kuota impor sehingga siapa pun bisa mengimpornya secara bebas.

Penetapan jenis komoditas pertanian yang akan diimpor juga harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

”Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya, kan? Bikin kuota-kuota habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor. Enak saja,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, 8 April 2025.

Penghapusan kuota impor itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah RI untuk merespons pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

Kebijakan pelonggaran impor itu akan berdampak pada Jatim yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional. Produksi padi Jatim tahun 2024 sebesar 9,27 juta ton atau 5,35 juta ton setara beras. Tahun ini, Jatim ditargetkan meningkatkan produksi padinya menjadi 12,6 juta ton. Produksi padi Jatim berkontribusi 17,44 persen terhadap produksi padi nasional dan menjadikannya lumbung pangan terbesar.

Berdasarkan data BPS per 3 Maret 2025, luas panen Januari-April 2025 mencapai 838.473 hektar. Data Bulog, dari komitmen penyerapan Februari-April 2025 sebanyak 593.262 ton setara beras sudah terealisasi hingga 7 April 2025 sebanyak 150.433 ton atau 25 persen.