Petani Senang, Penggilingan Padi Tertekan

SUBANG, KOMPAS — Kebijakan perberasan pemerintah bak dua sisi mata uang. Kebijakan itu membuat petani senang sekaligus menyebabkan penggilingan padi kecil dan menengah tertekan. Di balik itu, pedagang perantara turut memetik keuntungan.

Hal itu terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu. Pada Senin (22/9/2025), sebagian besar padi yang ditanam pada musim tanam (MT) II di Karawang dan Subang sudah panen. Adapun di Indramayu, sebagian besar padi sedang dipanen.

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di sejumlah daerah di Karawang dan Subang berkisar Rp 7.300-Rp 7.500 per kilogram (kg). Sementara itu, di Indramayu, harga GKP itu di kisaran Rp 7.400-Rp 7.600 per kg. Harga GKP itu jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani Rp 6.500 per kg.

Subianto (52), petani Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Senin, mengatakan, pada panen padi MT II sangat tinggi. Beberapa petani yang sudah panen pada September 2025, gabahnya laku Rp 7.300-Rp 7.500 per kg.

”Bagi yang akan panen pada Oktober 2025, kemungkinan besar gabahnya bisa laku di atas harga itu apabila hujan tidak terjadi terus-menerus. Ini lantaran tinggal sebagian kecil yang belum dipanen,” ujarnya.

Kami sekarang punya pilihan menjual gabah, ke Bulog atau penebas padi. Biasanya gabah kualitas buruk ditawar rendah oleh penebas di bawah Rp 6.000 per kg. Kalau Bulog, berani minimal Rp 6.500 per kg.

Ia juga mengungkapkan, harga GKP itu lebih tinggi dibandingkan hasil panen padi MT I. Waktu itu, gabah petani kualitas bagus laku Rp 6.500-Rp 7.000 per kg, sedangkan gabah basah (berkadar air tinggi) Rp 6.000 per kg.

Petani juga tidak perlu khawatir lagi jika kondisi gabahnya tidak bagus. Bulog pasti akan membelinya dengan harga Rp 6.000-Rp 6.500 per kg.

”Kami sekarang punya pilihan menjual gabah, ke Bulog atau penebas padi. Biasanya gabah kualitas buruk ditawar rendah oleh penebas di bawah Rp 6.000 per kg. Kalau Bulog, berani minimal Rp 6.500 per kg,” ungkapnya.

Hal serupa juga diungkap anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat Marsoni di Indramayu. Saat ini, sebagian besar wilayah Indramayu memasuki masa panen padi MT II. Harga GKP di tingkat petani terendah Rp 7.300 per kg dan tertinggi Rp 7.600 per kg.

Banyak petani di Indramayu yang tidak khawatir gabahnya dibeli dengan harga rendah. Ini berkat Bulog yang mau membeli gabah petani apa pun kualitasnya minimal sesuai HPP GKP Rp 6.500 per kg.

”Namun, jangan sampai kebijakan ini justru membuat petani atau penebas asal-asalan memanen padi. Padi yang seharusnya belum siap panen malah dipanen dini dan dijual ke Bulog,” kata Masroni.

Di kala petani menikmati kebijakan pembelian gabah any quality (tanpa standar mutu atau rafaksi), penggilingan padi justru tertekan. Mereka harus membeli gabah dengan harga tinggi, berbagi keuntungan dengan pedagang perantara, dan menjual beras dengan harga pas-pasan.

Acep (42), pekerja penggilingan padi di Desa Mekarsari, mengaku mendapatkan gabah dari petani, calo, pengepul, atau pedagang perantara. Kalau dari petani, harga gabah yang pernah didapat di kisaran Rp 6.800-Rp 7.000 per kg.

Namun, untuk mendapatkan gabah langsung dari petani susah, sebab semakin banyak calo dan pedagang perantara yang saat ini menjual GKP petani ke penggilingan seharga Rp 7.300-Rp 7.400 per kg. ”Jika sudah jadi beras, kami pernah menjualnya Rp 13.000 per kg. Saat ini, harga beras di pasar turun sehingga kami hanya bisa menjualnya Rp 12.600 per kg,” kata Acep.

Dari hasil penjualan beras itu, lanjut Acep, keuntungnya hanya sedikit, yakni sekitar Rp 100-Rp 300 per kg bergantung rendemen GKP yang didapat. Kalau kualitas gabah yang didapat buruk, bukan keuntungan yang didapat, tetapi kerugian.

Masroni yang juga pengelola penggilingan padi modern milik AB2TI di Indramayu juga berpendapat serupa. Menurut dia, rantai niaga gabah dari petani hingga pasar beras sangat panjang. Rantai niaga itu juga melibatkan calo, penebas, dan pengepul atau pedagang perantara.

Di kala harga GKP semakin baik, semakin banyak calo, penebas, dan pedagang perantara yang bermunculan. Ini kerap kali menyulitkan penggilingan kesulitan mendapatkan gabah secara langsung dari petani atau minimal dari calo gabah.

”Pada panen padi MT II ini, penggilingan membeli GKP petani melalui calo bisa seharga Rp 7.400 per kg. Jika membeli GKP dari pengepul bisa seharga Rp 7.900 per kg. Ini tentu saja menjadi beban bagi penggilingan,” kata Masroni.

Inilah yang membuat penggilingan lebih memilih memproduksi beras medium ketimbang premium. HET beras medium sudah dinaikkan pemerintah, sedangkan HET beras premium belum.

Menurut Masroni, saat ini, beras medium yang dijual penggilingan ke pasar beras hanya laku Rp 12.600 per kg dan beras premium Rp 13.200 per kg. Kalau mau untung, idealnya penggilingan menjual beras medium dan premium itu masing-masing minimal Rp 13.000 per kg dan Rp 15.000 per kg.

”Inilah yang membuat penggilingan lebih memilih memproduksi beras medium ketimbang premium. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium sudah dinaikkan pemerintah, sedangkan HET beras premium belum,” katanya.

Selain itu, Masroni menambahkan, para pelaku penggilingan padi tengah menunggu realisasi kebijakan penghapusan klasifikasi beras medium dan premium menjadi beras reguler dan khusus. Selama kebijakan itu belum jelas HET beras premium belum dinaikkan, banyak penggilingan padi yang memproduksi beras premium.

Pembentukan harga beras yang tinggi tidak hanya bersumber dari panjangnya rantai niaga beras dari petani hingga pasar beras. Pembentukan harga beras, terutama di tingkat konsumen, juga dipengaruhi oleh hambatan distribusi.

Di Kalimantan Timur, misalnya. Harga beras tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang masih minim jalur darat. Harga beras premium di Mahakam Ulu mencapai Rp 20.000 per kg dan beras medium Rp 18.500 per kg.

Kawit Tekwan (54), warga Mahakam Ulu, mengatakan, sebagian besar beras didatangkan ke kampungnya dari Kota Samarinda melalui jalur sungai. Perjalanannya butuh waktu sekitar 24 jam sehingga ongkos angkut mahal.

”Sebagian dari kami memang tanam padi gunung, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan per kecamatan,” kata Kawit.