Peternakan Sapi Perah Berbasis Kandang Koloni Dikembangkan

JAKARTA, KOMPAS — Peternakan sapi perah terintegrasi berbasis kandang koloni tengah dikembangkan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis. Peternak, koperasi susu, serta perusahaan swasta dan milik negara dilibatkan. Sebanyak 200.000 sapi perah Brasil juga bakal didatangkan tahun ini.

Anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Bayu Aji Handayanto, mengatakan, pemerintah melibatkan GKSI dalam pengelolaan peternakan sapi terintegrasi berbasis kandang koloni. Peternakan itu bakal digarap bersama ID Food, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, peternak lokal, dan industri pengolahan susu (ITS).

”Nota kesepahamannya telah ditandatangani akhir tahun lalu. Pada tahap awal akan dikembangkan di Malabar, Jawa Barat. Ke depan bakal dikembangkan juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Jumlah sapi perah yang bakal dibudidayakan sebanyak 30.000 ekor. Sapi-sapi di kandang koloni itu akan dipelihara petani atau peternak lokal di bawah GKSI.

Bayu menjelaskan, PTPN I telah menyediakan seluas 2.000 hektar. Lahan itu akan digunakan, antara lain, untuk kandang koloni sapi seluas 600 hektar dan pengembangan tanaman pakan sapi.

Jumlah sapi perah yang bakal dibudidayakan sebanyak 30.000 ekor. Sapi-sapi di kandang koloni itu akan dipelihara petani atau peternak lokal di bawah GKSI. Jadi, para petani/peternak itu tidak memelihara sapi di rumah masing-masing, tetapi di kandang koloni yang telah disediakan.

Hasil perahan susu, lanjut Bayu, akan dibeli GKSI. Kemudian, GKSI akan menjual susu itu ke ID Food dan industri pengolahan susu. Selain itu, GKSI juga akan mengolah sebagian susu itu secara mandiri menjadi susu UHT kemasan 150 mililiter dan 200 mililiter.

”Produk-produk susu olahan itu akan digunakan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis pemerintah dan memenuhi kebutuhan susu nasional,” katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan susu segar hingga 2029 mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah itu, 4,9 juta ton merupakan kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis,

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan telah membuat cetak biru impor sapi perah dan produksi susu nasional pada 2025-2029. Sepanjang lima tahun itu, pemerintah bakal mengimpor 1 juta sapi perah dan menargetkan produksi susu nasional meningkat menjadi 8,17 juta ton.

Impor sapi dan target produksi susu itu bakal dilakukan dan dicapai secara bertahap. Pada 2025, pemerintah akan mengimpor 200.000 sapi perah dengan target produksi susu 1,55 juta ton. Pada 2026 dan 2027, sapi perah yang diimpor masing-masing sebanyak 300.000 ekor dan 400.000 ekor dengan target produksi susu masing-masing 2,07 juta ton 2,9 juta ton.

Kemudian ada 2028, impor sapi perah berkurang menjadi 100.000 ekor dengan target produksi menjadi 6,53 juta ton. Pada 2029, pemerintah tidak lagi mengimpor sapi perah dan menargetkan produksi susu bisa mencapai 8,17 juta ton. Adapun kekurangan kebutuhan susu, yakni 0,33 juta ton, tetap akan dipenuhi dari impor.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengemukakan, pemerintah akan mulai mendatangkan 200.000 sapi perah impor pada tahun ini. Sapi-sapi itu akan diimpor dari Brasil. Sapi perah dari Brasil dipilih lantaran sapi tersebut cocok dengan kondisi iklim tropis Indonesia.

”Selain itu, negara tersebut telah berstatus zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Indonesia juga telah memiliki peraturan pemerintah (PP) yang sudah memungkinan untuk mendatangkan sapi dari Brasil,” katanya melalui siaran pers.

Pemerintah akan mulai mendatangkan 200.000 sapi perah impor pada tahun ini dari Brasil.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan PP baru tersebut. PP itu akan menggantikan PP Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertenu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Satu Negara Asal Pemasukan.

Sudaryono juga menegaskan investasi sektor peternakan sapi yang sedang berjalan saat ini akan melibatkan peternak sapi lokal. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak Indonesia, serta memastikan keberlanjutan dan ketahanan pasokan daging dan susu sapi dalam negeri.

Terkait dengan peningkatan kasus PMK, Sudaryono menuturkan, Kementan telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin. Namun, lantaran jumlah tersebut tidak mencukupi, Kementan meminta peternak sapi memvaksin sapi secara mandiri.

Vaksin PMK itu dapat diperoleh melalui dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat. Peternak juga dapat membeli secara mandiri dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 50.000 per dosis.

”Sapi-sapi yang belum terjangkit PMK perlu segera divaksin agar terhindar dari wabah itu. Kami berharap para peternak tidak menunggu bantuan dari pemerintah karena alokasi vaksin yang terbatas dan tidak dapat menjangkau semua peternak di Indonesia,” katanya.

Bayu, yang juga Ketua Koperasi Susu Nawasena Setya Perkasa di Pasuruan, Jawa Timur, mengemukakan, sejauh ini, PMK baru menjangkiti sapi potong, belum sapi perah. Untuk mengatisipasinya, koperasi-koperasi susu di Jawa Timur telah memberikan vaksin gratis kepada para peternak atau petani pemilik sapi perah.

”Khusus anggota koperasi kami, vaksinasi PMK dilakukan rutin setiap enam bulan sekali sejak kasus PMK merebak pada 2022. Kami membeli vaksin itu secara mandiri, yakni seharga Rp 17.000 per dosis,” katanya.