Problem Pelik Pangan Penutup-Pembuka Tahun

Tiga problem pelik pangan menjadi penutup tahun 2024 sekaligus pembuka dan pekerjaan rumah tahun 2025. Problem pertama menyangkut Minyakita yang tak kunjung selesai selama enam bulan terakhir.

Dua yang lain merupakan problem yang menjadi kekhawatiran bersama belakangan ini. Kedua problem tersebut adalah merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penurunan produksi beras.

Ketiga problem itu menjadi sorotan utama dalam Rapat Koodinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (30/12/2024). Bahkan terkait Minyakita, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri diminta secara khusus mengecek dan memeriksa pembentukan harganya mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.

Minyakita merupakan merek minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Sejak pertengahan hingga akhir tahun, harganya cenderung naik dan stabil tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Padahal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim pasokan Minyakita berlimpah. Bahkan, di awal Desember 2024, Menteri Perdagangan Budi Santoso berjanji menurunkan harganya (Kompas, 2/12/2024).

Namun yang terjadi harga Minyakita masih stabil tinggi alias tak kunjung turun. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, harga rerata nasional Minyakita per 30 Desember 2024 mencapai Rp 17.200 per liter.

Menteri Perdagangan Budi Santoso berjanji menurunkan harganya. Namun yang terjadi harga Minyakita masih stabil tinggi alias tak kunjung turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) Minyakita per 30 Desember 2024 sudah mencapi 176.979 ton. Pasokan itu melebihi kebutuhan Minyakita dan minyak goreng curah sebesar 170.000 ton per bulan.

Namun faktanya, harga rerata nasional Minyakita di atas Rp 17.000 per liter. Padahal pemerintah sudah memenuhi permintaan menaikkan harga Minyakita mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer, dan konsumen.

Harga Minyakita dari produsen ke distributor lini 1 (D1) telah dinaikkan dari Rp 10.800 per liter menjadi Rp 13.500 per liter. Kemudian di D2 naik menjadi Rp 14.000 per liter, pengecer Rp 14.500 per liter, dan konsumen 15.700 per liter.

Oleh karena itu, lanjut Moga, Kemendag berharap produsen, D1, D2, dan pengecer menyalurkan Minyakita sesuai harga yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memonitor harga Minyakita setiap saat agar pengawasan harga semakin efektif.

”Selama ini, Kemendag sudah mengawasi 247 pelaku usaha dan 41 di antaranya telah dikenai sanksi. Persoalannya, saat kami mengunjungi pasar, harga Minyakita sesuai HET. Namun, begitu kami keluar pasar, harga kembali Rp 17.000-Rp 18.000 per liter,” ujarnya.

Moga bahkan menegaskan, Kemendag bisa saja memangkas atau menyederhanakan alur distribusi Minyakita, seperti pupuk subsidi. Kemendag juga bisa saja mengubah regulasi terkait pendistribusian tersebut.

”Namun, kami masih mempertimbangkan peran D1 dan D2 yang dimiliki produsen. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, kami tidak ingin terjadi idle capacity penggunaan gudang yang bisa berujung pada pengurangan pegawai,” katanya.

Kemendag bisa saja memangkas atau menyederhanakan alur distribusi Minyakita, seperti pupuk subsidi. Kemendag juga bisa saja mengubah regulasi terkait pendistribusian tersebut.

Produksi beras turun

Selain Minyakita, kondisi perberasan yang sebelumnya disebut-sebut adem ayem kembali memunculkan kekhawatiran. Hal itu terjadi lantaran produksi beras turun sehingga memicu kenaikan harga beras. Penurunan produksi beras disebabkan berkurangnya lahan baku sawah dan luas panen padi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional mencatat, luas lahan baku sawah di Indonesia berkurang sekitar 80.000 hektar dari 7,46 juta hektar pada 2019 menjadi 7,38 juta hektar pada 2024. Penurunan terluas terjadi di Jawa, yakni sekitar 6.000 hektar.

Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi pada Oktober 2024, BPS menunjukkan, luas panen padi nasional berpotensi turun 0,17 hektar dari 10,21 juta hektar pada 2023 menjadi 10,05 juta hektar pada 2024. Penurunan luas panen padi terdalam berada di Jawa Barat (113.040 hektar), Jawa Tengah (91.074 hektar), dan Jawa Timur (81.849 hektar).

Produksi beras nasional pada Januari-Desember 2024 dipekirakan 30,34 juta ton. Volume produksi beras itu turun 760.000 ton atau sekitar 2,43 persen dibandingkan dengan realisasi produksi beras tahun lalu yang sebesar 31,1 juta ton.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono menuturkan, penurunan luas panen padi itu justru terjadi di daerah-daerah sentra beras. Hal itu otomatis menyebabkan produksi beras tahun ini turun.

Apalagi pada Januari dan Februari 2024, neraca produksi-konsumsi beras nasional dipekirakan defisit, masing-masing 1,39 juta ton dan 0,51 juta ton. Hal itu bakal menjadi pekerjaan rumah ke depan, sehingga perlu segera diantisipasi.

”Kalau tidak, dampaknya bisa jangka pendek dan menengah, yakni harga beras naik dan program Swasembada Beras terhambat,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Edy, untuk mengatasi dampak jangka pendek, Perum Bulog diharapkan segera menggelontorkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari-Februari 2025. Sasarannya adalah daerah-daerah yang harga beras medium-nya tinggi.

Untuk jangka menengah, Kementerian Pertanian (Kementan) perlu mengoptimalisasi lahan bera. Per November 2024, luas lahan bera itu mencapai 1,5 juta hektar. Sekitar 51 persen lahan tersebut berpotensi ditanami padi, antara lain di Indramayu, Bone, Barito Kuala, Banjar, dan Subang.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Suwandi mengemukakan, Kementan tengah berupaya memanfaatkan lahan-lahan tidur, termasuk bera, di berbagai daerah untuk meningkatkan produksi padi tahun depan. Salah satunya adalah lahan-lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi teknis.

Kementan berupaya mengatasinya melalui pompanisasi. Selain itu, akan ada upaya perbaikan dan pembangunan irigasi teknis di lahan-lahan tersebut yang bakal dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.

”Kami sudah mendapatkan data lahan-lahan itu dari 34 provinsi. Total lahan yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan irigasi itu seluas 1,2 juta hektar,” katanya.

Selain itu, Suwandi juga menyampaikan tantangan lain dalam peningkatan produksi padi pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Tantangan tersebut adalah banjir yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di daerah sentra beras.

PMK merebak

Di tengah upaya mengatasi problem Minyakita dan beras, PMK kembali merebak. Dalam rapat koordinasi tersebut, Satgas Pangan melaporkan kematian beberapa sapi dan 67 sapi terjangkit PMK di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Selain itu, pada 27 Desember 2024, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali melaporkan, sejak Oktober 2024, 32 sapi yang terjangkit PMK dan lima di antaranya mati. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi juga melaporkan 13 sapi mati mendadak pada awal hingga 29 Desember 2024 karena terjangkit PMK.

Saat ini, Kementan tengah menginvestigasi dan mengendalikan kasus PMK bersama pemerintah daerah setempat. Kementan juga telah memvaksinasi sapi-sapi yang terjangkit PMK dan mendistribusikan 5.000 dosis vaksin beserta obat, vitamin, dan disinfektan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, Kementan menyebutkan, sepanjang 2024, kasus PMK di Indonesia relatif terkendali. Namun, pada akhir Desember 2024 mulai meningkat. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, peningkatan kasus diprediksi terjadi pada Januari-Maret 2025.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw meminta agar setiap daerah turut mengatasi problem-problem terkait pangan tersebut. PMK harus dikendalikan agar tidak merebak. Produksi dan harga beras juga perlu ditekan.

Begitu juga dengan harga Minyakita. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan perlu mengecek harga Minyakita di tingkat produsen, D2, D1, dan pengecer.

”Apabila terjadi kecurangan, Satgas Pangan harus memeriksa dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan,” katanya.