PGI: Tiga Warga Sipil Tewas, Ratusan Mengungsi Saat Kontak Tembak TNI-KKB di Intan Jaya

JAKARTA, KOMPAS — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI menerima laporan adanya tiga warga sipil yang tewas saat baku tembak antara personel TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Sugapa serta Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Selasa (13/5/2025) dini hari. PGI pun mendesak agar terjadi dialog di antara pihak yang selama ini bertikai untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald Rischard dalam jumpa pers di Grha Oikoumene PGI, Jakarta, Kamis (15/5/2025) sore, menyampaikan informasi terbaru dari pihak Gereja Kemah Injil yang berada di sekitar lokasi kontak senjata. Salah satunya, laporan soal adanya tiga warga sipil yang jadi korban. Ketiga korban dimaksud adalah Evangelis Elisa Wandagau, Mono Tapamina, dan Kepala Desa Hitadipa Ruben Wandagau.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah ketiga korban tewas ini bagian dari 18 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang disebutkan tewas oleh pihak TNI. Pasalnya, PGI belum mengetahui nama-nama dari 18 orang itu.

”Kita tidak bisa pastikan 18 itu siapa-siapa aja yang ada di daftar rilis TNI itu. Jadi kita tidak bisa mengonfrontir itu. Yang pasti bahwa ada jatuh korban sipil dari laporan Gereja karena sejauh ini ada tiga orang meninggal dan yang lain luka-luka,” kata Ronald.

Selain warga sipil yang tewas, PGI menerima laporan adanya dua warga sipil yang terluka karena terkena serpihan peluru. ”Keduanya kini sudah dibawa ke Puskesmas Sugapa,” ujar Ronald.

Kedua warga sipil dimaksud, ibu dan anak bernama Junite Janambani dan Minus Jegeseni. Minus yang masih berusia sekitar tujuh tahun mengalami luka di telinga kanan serta Junite terluka di lengan kanannya.

Tak hanya itu, akibat baku tembak tersebut, ada sekitar 950 warga yang mengungsi. Mereka bagian dari 13 Gereja yang tergabung dalam PGI. ”Tapi kita belum tahu dari jumlah itu apakah memang mereka sudah menghitung semua Gereja yang ada di situ atau belum. Tapi itu data sementara yang kami dapat ada 950 warga,” tambahnya.

Masih dari laporan yang masuk ke PGI, peristiwa baku tembak terjadi di tengah-tengah perkampungan di Distrik Sugapa serta Hitadipa saat warga tengah tertidur. Kampung dimaksud di antaranya Titigi, Ndugusiga, Jaigapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Padahal sebelumnya, warga dan jemaat Gereja di kedua distrik telah meminta pihak TNI dan KKB untuk tidak masuk ke perkampungan mereka saat baku tembak.

”Kita dari awal sudah punya sikap untuk bilang bahwa menembak masyarakat sipil fakta yang tidak bisa kita terima. Ini harus dihentikan karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah malah akan menemukan dendam berikutnya,” tutur Ronald.

Anggota Komisi Papua PGI Beka Ulung Hapsara menambahkan, PGI prihatin terhadap kekerasan di Papua sehingga kembali menimbulkan korban jiwa, terutama dari warga sipil. Peristiwa ini menambah daftar jumlah kekerasan yang menimpa warga setempat.

”Kita sudah bicara dari bertahun-tahun yang lalu. Tetapi ternyata kemudian kekerasan belum berhenti dan itu tentu saja, kita harus memutus bersama karena kekerasan tentu saja bukan jalan yang bermartabat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua Itu,” tutur Beka.

Pihaknya mendesak Presiden hingga Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk segera menghentikan semua bentuk aksi militer bersenjata di wilayah atau lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sipil. Hal ini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lain dari pihak yang tidak bersalah.

Dengan operasi militer dihentikan, maka dapat memberikan kesempatan kepada pihak medis pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan untuk berkolaborasi memberikan bantuan kepada para korban sipil.

PGI juga meminta agar segera dilakukan pemulihan situasi keamanan di wilayah pelayanan Gereja di kampung-kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi Gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga Gereja yang telah mengungsi.

PGI juga mendorong agar adanya dialog yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secara demokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainya kedamaian dan ketentraman di Papua.

”Saya kira Komisi Papua PGI juga menginginkan adanya dialog-dialog antara para pihak yang selama ini memang terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan. Dialog ini menjadi salah satu pendekatan untuk kita mencari solusi permanen bagi Papua,” kata Beka.

Sementara itu, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, mempertanyakan urgensi operasi militer di Intan Jaya, apalagi kemudian operasi tersebut menimbulkan korban jiwa.

Hingga kini, Komnas HAM masih terus mengumpulkan informasi terkait peristiwa baku tembak tersebut. Untuk menyelesaikan kekerasan di Papua, Komnas HAM terus mendorong terlaksananya dialog damai multipihak dari pemerintah, pihak Gereja, masyarakat adat, tokoh adat, masyarakat sipil serta semua pihak yang selama ini terlibat tersebut.

”Sehingga semua pihak itu bisa menyampaikan pikiran-pikiran, harapan-harapan dalam hal memastikan kondusivitas dan pemenuhan hak asasi, baik itu hak ekonomi, sosial budaya, hak kolektif dan juga hak sipil, politik. Saya kira kita akan terus mendorong agar dialog itu bisa dilakukan secara partisipatif dan substansial,” ujar Anis.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan, operasi di Intan Jaya untuk melindungi masyarakat Papua dan menjamin keamanan jalannya proses pembangunan, termasuk pembangunan akses jalan menuju wilayah Hitadipa. Selain itu, kehadiran TNI juga membawa misi kemanusiaan berupa pelayanan kesehatan dan edukasi kepada masyarakat.

Namun, sayangnya KKB memanipulasi kehadiran aparat dengan menyebarkan informasi menyesatkan, mengintimidasi dan sering menggunakan warga sebagai tameng hidup. Untuk itu, pihaknya mengambil tindakan terukur tersebut demi menjaga keselamatan masyarakat Papua.

Meski demikian, TNI tetap mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan profesional dalam setiap kegiatan, serta berkomitmen untuk melindungi hak hidup damai seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

”TNI tetap akan menerima dengan tangan terbuka apabila anggota gerombolan OPM ada yang menyadari kesalahannya dan berniat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” kata Kristomei.