Pilkada untuk Kesejahteraan Rakyat

Pilkada serentak, yang terbesar kali ini, diikuti tidak kurang dari 202,8 juta pemilih. Warga akan memilih kepala daerah: gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya, yang meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Momentum ini menjadi wujud nyata demokrasi langsung yang memberikan kedaulatan kepada rakyat di daerah menentukan arah pembangunan dan kesejahteraannya.

Pilkada serentak, kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah pesta demokrasi. Pesta kedaulatan rakyat. Bukan selebrasi. Pemilih di daerah harus sungguh-sungguh memilih pemimpin yang bisa membawa kemajuan dan menyejahterakan rakyat. Warga seharusnya selektif dalam memilih kandidat. Hindari memilih calon yang memiliki rekam jejak buruk, seperti terlibat korupsi, melanggar hukum, atau mengingkari janji.

Pilkada sering kali menjadi pintu masuk bagi kepala daerah, khususnya petahana, terjerat korupsi. Kasus terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang juga menjadi salah satu kontestan Pilkada Bengkulu (Kompas.id, 24/11/2024).

Sejak 2004 hingga 2024, terdapat 167 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota yang terlibat korupsi,  sesuai data KPK. Praktik ini kerap dipicu oleh tingginya biaya politik, termasuk pilkada, yang memaksa calon kepala daerah mencari dana dari sumber yang tidak transparan atau ilegal, seperti manipulasi proyek atau jual beli jabatan. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah memperburuk situasi ini.

Fenomena itu menjadi peringatan penting dalam pilkada. Warga pemilik suara perlu memilih pemimpin dengan integritas dan rekam jejak yang bersih demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Janganlah tergoda dengan rayuan ”serangan fajar” berupa pembagian uang atau bantuan lain. Nantinya rakyat yang akan ”membayar” dengan pengabaian kepentingannya. Kepala daerah yang memenangi pilkada dengan mema- kai politik uang bisa dipastikan akan mengutamakan kepentingan dirinya atau kroninya.

Indonesia melaksanakan pilkada langsung sejak 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pilkada langsung menjadi tonggak demokrasi yang memberikan hak lebih luas kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika memang tak mumpuni, rakyat juga harus berani menyuarakan, antara lain dengan tak memilih calon kepala daerah, sekalipun menjadi calon tunggal. Kotak kosong pertama kali menang dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Situasi ini menjadi pengingat bahwa rakyat memiliki hak untuk menolak calon yang mereka nilai tidak sesuai.

Pemilih harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Mari jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk mendorong perubahan positif. Pilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan memiliki rekam jejak yang baik. Jangan salah pilih karena masa depan kesejahteraan rakyat juga bergantung kepada pemimpin.