PKB Minta Pilkada Dievaluasi, Kepala Daerah Cukup Ditunjuk Pusat atau Dipilih DPRD

JAKARTA,KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung dievaluasi total. PKB mengusulkan agar kepala daerah cukup ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alasannya, pilkada langsung selama ini membutuhkan proses politik yang panjang. Sementara di sisi lain, Indonesia membutuhkan efektivitas dan percepatan pembangunan.

”Pilkada dievaluasi total manfaat dan mudaratnya karena beberapa bupati kami tanya, konsolidasinya lamban karena proses politik yang panjang. Kalau (kepala daerah) tak ditunjuk oleh pusat, minimal dipilih oleh DPRD,” ucap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Muhaimin menyampaikan hal itu sebagai usulan kepada Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri peringatan tersebut. Selain Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Tampak pula para ketua umum dan perwakilan partai politik lainnya.

Muhaimin memahami, usulannya itu bertentangan dengan keinginan banyak pihak yang ingin mempertahankan pilkada langsung. ”Tapi, PKB bertekad tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi,” ujarnya.

Mengacu hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025, mayoritas publik menghendaki pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, misalnya, 85,1 persen responden menghendaki pilkada langsung. Hanya 11,6 persen responden yang mengatakan lebih setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD kabupaten atau kota.

Begitu pula di level pemilihan gubernur, hasil survei menunjukkan, 83,5 persen responden masih menginginkan gubernur dipilih langsung meski masih ada 12,3 persen yang menginginkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi.

Sebelum disampaikan oleh Muhaimin, usulan agar pilkada langsung diubah menjadi lewat DPRD juga disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar, Desember lalu. Alasannya, mekanisme pemilihan lewat DPRD dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang selama ini dikeluarkan untuk pilkada langsung. Dana yang dihemat bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan menyediakan makanan bagi siswa.

Namun, sejak gagasan itu disuarakan Prabowo, banyak kalangan masyarakat sipil dan akademisi menolaknya. Salah satunya karena mengubah pilkada menjadi lewat DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Pilkada langsung juga bagian dari implementasi desentralisasi politik melalui otonomi daerah.

Tak sebatas itu, Muhaimin juga menyampaikan sikap partainya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Menurut dia, partainya tak sepakat dengan pemisahan itu. ”Yang disetujui teman-teman hanya penundaan DPRD, yang lain tak setuju,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia pun berharap, di bawah kepemimpinan Prabowo akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan berdemokrasi, yakni keadilan dan kemakmuran.

Seperti diketahui, implikasi dari putusan MK itu, pemilu lokal, mencakup di dalamnya pilkada dan pemilihan anggota DPRD, diselenggarakan dalam waktu 2-2,5 tahun dari penyelenggaraan pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden serta anggota DPR dan DPD. Jika pemilu nasional berikutnya pada 2029, berarti pemilu lokal pada 2031. Salah satu wacana yang berkembang setelah putusan MK itu, pemilu DPRD ditunda pada 2031 dan masa jabatan anggota DPRD yang kini menjabat diperpanjang hingga 2031.

Dalam pidatonya, Muhaimin juga berulang menegaskan komitmen PKB untuk mengawal dan menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo. PKB bertekad menjadi solusi di tengah kompleksitas dan ketidakpastian global.

Menurut dia, berbagai terobosan yang telah dibuat pemerintah, di antaranya program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, sejumlah gagasan Prabowo dinilai telah menunjukkan satu tekad pembangunan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

”PKB yang telah menjadi bagian dari koalisi pemerintah bertekad menjadi garda terdepan untuk kesuksesan seluruh program pemerintah. Kami meyakini, di bawah pemerintahan Prabowo, lima tahun mendatang akan terjadi perubahan besar. Karena itu, PKB bertekad akan terus membersamai pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan,” tuturnya.