Polandia Ketua Bergilir UE dan Kesempatan bagi Indonesia

Tahun 2025 merupakan tahun yang penting bagi Polandia karena memegang keketuaan bergilir Dewan Eropa dan praktis menjadi pemimpin Uni Eropa. Organisasi kawasan yang beranggotakan 27 negara itu menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang selama beberapa tahun terakhir.

Perang Ukraina-Rusia sejak 2022 belum berhenti dan akan genap tiga tahun pada Februari 2025. Kekompakan Uni Eropa (UE) juga diuji karena ada sejumlah pemerintahan negara anggotanya yang condong ke arah populisme.

Pada saat yang sama, juga ada harapan dengan munculnya semangat untuk melawan gerakan kanan. Hal itu terutama sejak miliarder Elon Musk mengeluarkan sejumlah komentar yang mendukung pandangan ultrakanan.

UE juga termasuk pihak pertama yang mengulurkan tangan untuk berhubungan kembali dengan Suriah pascajatuhnya Presiden Bashar al-Assad. Syaratnya, penguasa de facto Suriah menepati janji membangun pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Harus perdamaian sejati yang berkeadilan, bukan perdamaian akibat kapitulasi.

Indonesia beserta Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bisa menuai manfaat dari keketuaan Polandia. Hubungan Polandia dengan Indonesia telah terpatri sejak 1955.

Saat ini, Kedutaan Besar Polandia di Jakarta belum memiliki duta besar. Sebab, Duta Besar Beata Stoczynska telah menyelesaikan masa tugasnya.

Sembari menunggu duta besar yang baru, Kedutaan Polandia dipimpin oleh Kuasa Usaha Maciej Tumulec. Ia memberikan wawancara tertulis eksklusif dengan Kompas pada Selasa (14/1/2025).

Ia membahas mengenai keketuaan Polandia di UE dan visi bahwa posisi itu bisa memberi lebih banyak keuntungan bagi hubungan bilateral Jakarta dengan Warsawa. ”Keketuaan Polandia di UE ini terjadi pada masa dan fokus yang unik. Patut dipahami, Polandia adalah pendukung garis keras UE,” kata Tumulec.

Ia menjelaskan, kondisi geopolitik sedang sangat menantang. Di Amerika Serikat akan ada pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Donald Trump. Trump akan dilantik dan mengambil alih Gedung Putih pada 20 Januari 2025. Pada saat yang sama, perang Rusia-Ukraina juga memasuki fase kritis.

Oleh sebab itu, Polandia menyadari bahwa fokus dari kepemimpinan mereka di UE adalah sektor keamanan. Cara untuk mencapai keamanan itu adalah mengembalikan kekompakan dan kerja sama negara-negara anggotanya. Hanya Eropa bersatu yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan.

Hal ini sejalan dengan ucapan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk ketika bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di Warsawa pada pekan lalu. ”Jika Eropa tak berdaya, kita semua tidak akan bisa bertahan. Mari kita lakukan segala upaya agar Eropa dan Polandia tidak perlu membayar mahal untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kemampuan berdikari,” tutur Tusk.

Tumulec mengatakan, diplomasi merupakan faktor penting di dalam menjaga keamanan. Salah satu kawasan penting adalah Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai jantungnya.

Polandia mengakui dan mendukung sentralitas ASEAN. Pada saat yang sama, Polandia menguatkan hubungan bilateral dengan negara-negara anggotanya. ”Dunia kini saling berhubungan erat. Kita harus bekerja sama membangun keuletan di bidang ketahanan, pendidikan, dan ekonomi untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tumulec.

Atas alasan ini pula Polandia antusias untuk bergabung dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) ASEAN. Menurut Tumulec, pihaknya optimistis penandatanganan TAC bisa dirampungkan per 2025.

Harapannya, TAC itu bisa dibahas di dalam retret para menteri luar negeri ASEAN tahun ini. ”Komitmen kami juga terlihat karena pada April nanti Polandia menjadi tuan rumah pertemuan perdana para pejabat tinggi UE dan Indo-Pasifik,” ucapnya.

Berdasarkan data UE, ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga setelah China dan AS. Jumlah neraca perdagangan kedua kawasan pada 2023 mencapai 252,5 miliar euro. Sebanyak 8 persen ekspor ASEAN adalah ke UE.

Organisasi kawasan Eropa ini juga investor nomor tiga terbesar di ASEAN dengan nilai investasi langsung sebesar 400,1 miliar euro per 2022. Adapun jumlah investasi ASEAN di UE ialah 195,6 miliar euro.

Lembaga kajian kebijakan luar negeri Polandia, CSM, mengeluarkan analisis bahwa kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sangat menguntungkan bagi Polandia. Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dengan ukuran ekonomi dan keanggotaan di G20.

Keketuaan Polandia di UE 2025 adalah kesempatan emas bagi negara tersebut untuk semakin dikenal di Asia Tenggara.

Di dalam hubungan dengan Indonesia, tantangan terbesar ialah kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan UE (IEU-CEPA). Perundingannya sudah berlangsung selama delapan tahun. Pemerintahan Presiden Joko Widodo awalnya menyasar bisa dirampungkan per Juni 2024, tetapi tidak tercapai.

Kedua belah pihak masih memperdebatkan tarif komoditas masing-masing. ”Perkembangan pembahasan IEU-CEPA positif untuk kedua belah pihak. Bahkan, beberapa faktor bahasan telah mendekati rampung,” kata Tumulec.

Polandia, lanjut dia, juga menginginkan perundingan ini bisa selesai secepatnya. Terciptanya kerja sama dagang itu tidak hanya menguntungkan UE, tetapi juga Polandia dan Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga giat mengupayakan berbagai hal agar perundingan bisa produktif dan maju.

Kuncinya ialah kelenturan di dalam berdiplomasi oleh Indonesia ataupun UE. Meskipun begitu, Tumulec menekankan agar tidak terjebak pada solusi pragmatis yang kerap hanya sebatas permukaan. Prinsip keteraturan yang bermakna akan membuat kesepakatan lebih berbobot dan berkelanjutan. 

Polandia sebagai tetangga langsung Ukraina terdampak dengan masih belum selesainya perang antara Rusia dan Ukraina. Tumulec menuturkan, Polandia mendukung Ukraina dan menekankan bahwa Ukraina berhak atas perdamaian.

”Akan tetapi, ini harus perdamaian sejati yang berkeadilan, bukan perdamaian akibat kapitulasi (penyerahan kekuasaan karena kalah perang). Oleh sebab itu, kita harus melawan prinsip neokolonialisme yang diterapkan Rusia,” katanya.

Ia menjelaskan, Polandia dan Indonesia memiliki kesamaan penting. Kemerdekaan kedua negara sama-sama didapatkan melalui perjuangan dan pengorbanan, tidak dihibahkan oleh pihak lain.

Prinsip hukum Polandia dan Indonesia juga menentang segala jenis penjajahan. Selama tidak ada kemerdekaan, tidak ada perdamaian yang hakiki.

Polandia dan Indonesia memiliki kesamaan penting. Kemerdekaan kedua negara sama-sama didapatkan melalui perjuangan dan pengorbanan, tidak dihibahkan oleh pihak lain.

Di dalam hal menghentikan invasi Rusia terhadap Ukraina, Tumulec mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski ketika melawat ke Paris, Perancis. ”Eropa jauh lebih kuat daripada yang dikira Rusia dan Rusia lebih lemah daripada yang dikira Eropa”.