Pemerintah Minta Aplikator Buka-bukaan Data Pengemudi Daring

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan segera memverifikasi data pengemudi ojek daring seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah meminta perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring membuka data jumlah akun pengemudi.

Langkah ini menyusul keputusan pemerintah yang memasukkan pengemudi ojek daring ke dalam kelompok usaha mikro dan kecil yang berhak mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

”Dalam Satuan Tugas (Satgas) Subsidi, saya ikut tergabung bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia. Dalam rapat baru-baru ini, sektor usaha mikro dan kecil tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi. Karena pengemudi ojek daring masuk kategori dan menjadi bagian rantai usaha mikro dan kecil, saya tegaskan mereka berhak mengakses BBM bersubsidi,” ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam konferensi pers, Jumat (6/12/2024), di Jakarta. 

Menurut dia, keputusan itu bertujuan menjaga basis ekonomi bawah. Selanjutnya, keputusan akan ditindaklanjuti dengan menyusun mekanisme pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi kepada pengemudi ojek daring.

Soal detail skema subsidi BBM, Maman belum bisa mengungkapkan. Dalam hal pengemudi ojek daring, misalnya, belum jelas apakah subsidi berupa akses pada BBM bersubsidi atau bantuan langsung tunai.

Langkah terdekat pemerintah ialah memanggil semua perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi, seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Pemerintah akan meminta mereka buka-bukaan data pengemudi ojek daring. Data tersebut akan diverifikasi oleh pemerintah bersama dengan Pertamina. 

Dia menyebutkan, jumlah pengemudi ojek daring di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta sampai 5 juta orang. Sekitar 1,2 juta orang di antaranya berdomisili di Jabodetabek. 

Pengemudi ojek daring di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta sampai 5 juta orang. Sekitar 1,2 juta orang di antaranya berdomisili di Jabodetabek. 

Maman belum bisa menjelaskan sejauh mana nasib pengemudi aplikasi transportasi daring yang menggunakan kendaraan roda empat, pengemudi ojek pangkalan, dan pedagang pasar yang sehari-hari memakai kendaraan roda dua di tengah penggodokan kebijakan BBM bersubsidi. 

”Intinya, pemerintah terus berkomitmen agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut,” kata Maman. 

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, yang hadir pada konferensi pers, mengatakan, seorang pengemudi ojek daring biasa mengonsumsi 5 hingga 7 liter BBM per hari untuk mengantar penumpang atau barang dalam kota.

Sementara seorang pengemudi yang biasanya menerima pesanan lintas kota biasanya mengonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Rata-rata 10-12 liter per hari. 

Dengan volume konsumsi sebanyak itu, pengemudi ojek daring akan menanggung pembengkakan biaya jika tidak berhak atas BBM bersubsidi. Apalagi pemasukan dari menarik penumpang ataupun mengantar barang harus dipotong oleh biaya aplikasi yang kadang lebih dari 20 persen. 

Pekan lalu, Garda Indonesia dan perkumpulan pengemudi ojek daring lainnya berencana menggelar demo besar-besaran. Ini sebagai protes terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa pengemudi ojek daring tidak berhak mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Alasan Bahlil, pengemudi ojek daring tergolong usaha atau bisnis pribadi. Ia bahkan menyebut, mayoritas pengemudi ojek daring masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi.

Namun, rencana demo dibatalkan. Sebab, menurut Igun, Kementerian UMKM telah menegaskan pengemudi ojek daring termasuk kelompok usaha mikro dan kecil sehingga berhak mendapat BBM bersubsidi. 

”Kami mengucapkan terima kasih dan menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Kami rasa, semua pengemudi ojek daring, baik yang menjadikan ojek daring sebagai pekerjaan utama maupun sampingan, berhak mendapat BBM bersubsidi. Tinggal dicek keaktifan akun masing-masing,” katanya. 

Igun berharap semua perusahaan aplikasi transportasi daring sudi membuka data berapa banyak pengemudi ojek daring. Transparansi mereka akan memudahkan implementasi BBM bersubsidi yang tepat sasaran. 

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, saat dihubungi secara terpisah, mengatakan, 70 persen konsumsi pertalite merupakan konsumen kendaraan roda empat. Sebanyak 30 persen sisanya dikonsumsi kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Merujuk data Pertamina, konsumen pertalite yang menggunakan sepeda motor berjumlah 8,7 juta orang. Maka, sikap pemerintah akan tidak adil jika pemerintah hanya menyasar kendaraan roda dua untuk membatasi penjualan pertalite. 

”Keinginan pemerintah untuk membatasi BBM sebaiknya fokus pada mobil. Sikap pemerintah yang menginginkan agar BBM targeted ke masyarakat semestinya jangan langsung berbicara pengemudi ojek daring. Pemerintah semstinya berbicara dulu soal kriteria penerima BBM bersubsidi yang apakah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data kementerian/lembaga lain,” tuturnya. 

Sejak lama, Abra mengusulkan kepada pemerintah agar penikmat BBM bersubsidi langsung bukan hanya menyasar 40 persen kelas bawah, tetapi juga kelas menengah yang rentan miskin dan sensitif terhadap kenaikan harga BBM.

Dengan kata lain, 60-70 persen penduduk desil 1 hingga 7 bisa tetap menikmati pertalite. Baru penduduk pada desil di atasnya yang dilarang. 

”Saya pikir akan sangat berisiko jika tiba-tiba pemerintah memunculkan wacana pengemudi ojek daring berhak membeli pertalite. Hal terpenting dilakukan pemerintah menentukan siapa yang berhak mendapat BBM bersubsidi, bukan jenis kendaraan,” katanya. 

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, berpendapat, pemerintah gagal memahami prinsip pembatasan subsidi BBM.  Ini tampak pada pernyataan pemerintah yang semula melarang kemudian mengizinkan pengemudi ojek daring mengakses BBM bersubsidi.

”Kriteria usaha mikro dan kecil itu bisa sangat luas dan beragam. Saat eksekusi, petugas stasiun pengisian bahan bakar juga akan kesulitan,” katanya.

Fahmi menambahkan, pemerintah semestinya menyusun instrumen distribusi BBM bersubsidi yang tidak rumit. Pemerintah juga seharusnya mengevaluasi pembatasan BBM bersubsidi yang selama ini sudah dilakukan.