Polri Latih Instruktur Polisi Berkarakter, tetapi Reformasi Butuh Lebih dari Itu

PURWAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri terus berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik. Yang terbaru, Polri melatih sejumlah anggotanya untuk menjadi Instruktur Polisi Sadar Berkarakter. Kelak, para instruktur diharapkan mendorong para anggota Polri untuk berkarakter baik, santun, dan rendah hati.

Sebanyak 50 polisi terpilih yang berasal dari 10 kepolisian daerah (polda) mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT) Peningkatan Kemampuan Instruktur Polisi Sadar Berkarakter Angkatan I Tahun 2025 di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (27/11/2025). 

Para personel tersebut berasal dari Polda Aceh, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Sulawesi Utara. Kemudian, ada pula peserta yang berasal dari Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, hingga Polda Papua Tengah.

Para personel yang terpilih itu juga memiliki beragam pangkat, yakni sebanyak 20 personel berpangkat perwira dan sisanya berpangkat bintara. Mereka akan mengikuti berbagai materi pembelajaran, mulai dari penguatan kepribadian hingga sertifikasi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Kegiatan ini juga disebut untuk mendukung percepatan reformasi Polri dalam bidang kultural.

”Setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ini, nanti di seluruh Indonesia, dia akan menjadi perwakilan untuk melatih lagi di wilayahnya masing-masing. Intinya seperti itu. Ini baru angkatan pertama. Nanti berikutnya ada angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang tujuannya adalah semua polda,” ujar Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Anwar seusai memimpin upacara pembukaan pelatihan di Lapangan Mako Resimen IV Pelopor Parang Gombong, Jatiluhur, Purwakarta, Kamis.

Dalam amanatnya sebagai pemimpin upacara, Anwar menyampaikan, kehadiran Instruktur Polisi Sadar Berkarakter bertujuan untuk menjadikan polisi berkarakter baik, santun, dan rendah hati. Mereka yang menjadi instruktur diharapkan menyebarkan dan menanamkan bibit transformasi polisi berkarakter ke semua personel di lingkungan polda masing-masing. 

”Para peserta ToT diharapkan mampu mentransfer ilmu, karakter, dan jiwa Bhayangkara secara utuh kepada semua anggota Polri di Indonesia, sekaligus menjadi jembatan transformasi kultural Polri,” tambahnya. 

Upacara pembukaan itu juga dihadiri, antara lain, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Kepala Biro Pembinaan Karier Sumber Daya Manusia Polri Brigjen (Pol) Langgeng Purnomo, dan Assessor Kepolisian Utama TK II SSDM Polri Brigjen (Pol) Sony Mulvianto Utomo.

Anwar menegaskan, pembinaan karakter personel ini merupakan tindak lanjut dan komitmen dari tim transformasi internal Polri. Secara spesifik, pelatihan yang baru dibuka hari ini akan memiliki output untuk memperbaiki kompetensi personel, mulai dari kompetensi etik, kompetensi teknis, hingga kompetensi leadership. 

”Pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara holistik, mendalam, dan fundamental. Visi kami di SSDM Polri adalah mewujudkan SDM Polri yang unggul, adaptif, dan kolaboratif, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan culture (budaya) institusi yang melayani dan mengayomi,” tutur Anwar.

Diselisik ke belakang, tuntutan dan desakan untuk reformasi Polri kian kencang disuarakan publik setelah penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus 2025.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo lantas membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang bertugas mengevaluasi seluruh aspek kinerja lembaga. Tim Transformasi dari internal Polri dibentuk berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 pada 17 September 2025. 

Tugas utama tim ini adalah mengevaluasi semua program yang telah dilakukan Polri, dari aspek struktural, instrumental, hingga kultural dalam tubuh Polri. Mereka juga diminta merancang langkah-langkah perbaikan yang mencakup pendidikan personel, transparansi anggaran, dan mekanisme akuntabilitas publik.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga merespons rencana agar dibentuk Tim atau Komisi Reformasi Polri setelah dialog intensif dengan sejumlah tokoh lintas agama, intelektual, dan aktivis masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara pada 11 September 2025.

Dua bulan berselang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo akhirnya melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara pada 7 November 2025.

Selain itu, Komisi III DPR juga membentuk Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Menurut Anwar, reformasi Polri bukan lagi hanya inisiatif di lingkungan internal saja. Sebab, Polri kini telah mendapatkan dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif.

Ia juga menekankan upaya perbaikan yang tengah dilakukan saat ini mesti saling terkait dan bertujuan sama, yaitu mewujudkan postur Polri yang ideal, dengan kualitas SDM Polri yang berkarakter kuat. Hal itu diyakini akan menjadi kunci utama keberhasilan transformasi di tubuh Polri. 

Dengan perubahan karakter personel itu, komitmen menghadirkan sosok polisi harapan masyarakat, yaitu personel yang baik, santun, rendah hati dan mampu menjadi problem solver di tengah masyarakat, akan terwujud. Ini juga sejalan dengan semangat transformasi Polri menuju institusi yang modern dan demokratis. 

”Salah satunya dengan penguatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), di mana fungsi kepolisian ditingkatkan dengan mendorong polisi untuk aktif bersilaturahmi, berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi secara intensif dengan masyarakat,” katanya. 

Sementara itu, terhadap penanganan unjuk rasa, Polri juga tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang hanya melakukan penjagaan atau pengamanan. Justru Polri akan berfokus memberikan pelayanan unjuk rasa, memastikan hak warga tersalurkan dengan tertib dan damai, sekaligus menunjukkan wajah institusi yang melayani dan mengayomi.

”Oleh karena itu, peningkatan kompetensi polisi sadar berkarakter adalah salah satu langkah percepatan Polri untuk merespons kebutuhan reformasi,” kata Anwar. 

Secara terpisah, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai, upaya perbaikan karakter personel Polri itu patut didukung. Perbaikan harus terus diupayakan untuk membangun budaya organisasi yang lebih baik dan profesional. 

Namun, langkah itu dinilai masih belum cukup tanpa ada sistem yang bisa memastikan nilai-nilai dalam pelatihan itu bisa dilaksanakan dengan konsisten. Sistem yang dibentuk tersebut harus menjamin terlaksananya kontrol dan pengawasan, meritokrasi, kurikulum pendidikan, hingga rekrutmen dan penguatan etika profesi personel. 

”Jadi tidak selesai pelatihan, selesai pula motivasi perbaikannya. Sebab, perbaikan karakter tidak bisa dicetak secara instan. Jangan sampai selesai pelatihan, kembali lagi dengan perilaku lama yang koruptif, arogan, eksklusif, hedonis, dan seterusnya,” kata Bambang. 

Jadi tidak selesai pelatihan, selesai pula motivasi perbaikannya. Sebab, perbaikan karakter tidak bisa dicetak secara instan. Jangan sampai selesai pelatihan, kembali lagi dengan perilaku lama yang koruptif, arogan, eksklusif, hedonis, dan seterusnya.

Karena itu, Bambang menekankan, perbaikan karakter tidak akan cukup hanya sekadar pelatihan-pelatihan dalam waktu singkat. Dalam pelatihan Polisi Sadar Berkarakter perlu juga ditekankan karakter personel seperti apa yang akan dibentuk, termasuk landasan filosofinya. 

”Sebab, kalau cuma training motivasi-motivasi saja, selesai motivasi, kembali pula karakternya, sementara kerja di lapangan akan terus dilakukan sepanjang dinas,” ujar Bambang. 

Bambang juga mengingatkan, kerja tim internal yang mulai bergerak melakukan transformasi reformasi itu perlu berjalan beriringan dengan tim komisi reformasi yang sudah dibentuk Presiden. Tim bentukan Presiden bisa memastikan perbaikan yang kini tengah dilakukan bisa berjalan terus dan tidak bergantung pada orang per orang di Polri, tetapi melalui sistem yang dirancang dengan baik. 

”Jangan sampai ganti kapolri, berganti pula kebijakan yang tak mendukung reformasi,” katanya.