Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Mayoritas Perwira Tinggi Polisi

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim atau komisi reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri.

Pembentukan tim disebut sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Namun, akankah langkah ini efektif mereformasi Polri ketika semua personelnya dari internal Polri?

Instruksi pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri tertuang dalam surat perintah bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025. Surat ditandatangani Listyo, 17 September 2025.

Tim ini berisi 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Listyo didapuk sebagai pelindung, sedangkan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo menjadi penasihat. Ketua tim ini diemban oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Perwira bintang tiga Polri ini menjabat Kepala Lembaga Diklat Polri.

Melalui surat perintah itu, Kapolri menugaskan para personel di dalamnya untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagai Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim juga diminta menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan serta melaksanakan perintah dari Kapolri dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan instruksi dari Kapolri untuk penunjukan tim itu. Menurut dia, surat perintah tersebut merupakan tindak lanjut upaya reformasi Polri. Pendekatan yang sistematis, lanjutnya, diharapkan bisa mencapai tujuan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap reformasi di institusi penegak hukum ini.

Dia bahkan melantik pensiunan Wakapolri, Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian pada 17 September lalu. Tak hanya itu, Presiden pernah mengungkapkan rencananya membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Rencana Presiden ini tak lepas dari tuntutan publik yang disuarakan saat unjuk rasa besar-besaran, akhir Agustus lalu.

Namun, saat dikonfirmasi, Trunoyudo tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tim bentukan Kapolri dengan yang akan dibentuk Presiden.

”Kapolri telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas. Sprin (surat perintah) tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders (pemangku kebijakan) terkait,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Lebih lanjut, menurut dia, upaya tersebut menjadi proses dan tujuan mendasar yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah. Hal ini juga berdasarkan visi strategis Polri atau Grand Strategy Polri 2025-2045.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, Polri memang sudah memiliki rencana strategis untuk bertransformasi. Namun, selama ini terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, akan lebih optimal jika transformasi dan reformasi tidak hanya melibatkan internal Polri, tetapi juga melibatkan pihak eksternal.

Kini, dengan keputusan Kapolri membentuk tim reformasi yang unsurnya hanya dari internal, akan lebih baik jika Presiden tetap dengan rencananya membentuk tim reformasi yang melibatkan unsur dari eksternal Polri.

”Secara keseluruhan, bagus jika Presiden membentuk komisi eksternal yang melibatkan begitu banyak pihak,” ujar Halili.

Kehadiran komisi eksternal yang diisi orang-orang independen akan lebih efektif dan fair dalam mengevaluasi Polri. Dengan demikian, hasilnya pun akan lebih tepat untuk mereformasi Polri dibandingkan oleh tim dari internal Polri. ”Kelak, komisi eksternal ini dalam praktiknya bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim internal yang dibentuk oleh Kapolri,” lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menilai, reformasi kepolisian yang digagas sejak Reformasi 1998 sudah dilakukan dengan menempatkan lembaga penegak hukum tersebut di bawah presiden. Namun, yang perlu dilakukan saat ini adalah perbaikan kultur organisasi.

”Reformasi sudah dicanangkan sejak masa Presiden Gus Dur dan diawali oleh Presiden Habibie. Ada reformasi struktural, instrumental, dan kultural. Nah, sebenarnya kultural ini yang harus di-restore, kembalikan lagi dengan semangat reformasi yang sudah dicanangkan saat itu,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, Polri lebih baik membentuk tim yang lebih menekankan perbaikan, mulai dari pola kerja yang tidak sesuai standar operasi yang merugikan masyarakat. Salah satunya, kasus pelindasan Affan Kurniawan oleh kendaraan taktis polisi saat membubarkan massa yang menyebabkan korban meninggal di Jakarta, 28 Agustus 2025.

Kasus tersebut, lanjut Nasir, merupakan buah dari ketidakdisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya berhadapan dengan massa. Dia berujar, pendekatan yang lebih humanis dan tidak dengan kekerasan tetap menjadi aturan dasar utama dalam menghadapi masyarakat.

”Sudah ada peraturan terkait menertibkan massa. Tapi, kan, ada yang enggak disiplin sehingga ditabraklah Affan, dilindas dia. Ini, kan, enggak ada arahan komandannya. Jadi, menerjemahkan aturan ini yang menjadi masalah. Kulturnya, budaya itu yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Nasir berujar, masyarakat juga sering mengeluhkan kinerja kepolisian, terutama saat berhubungan dengan upaya paksa, penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Sementara itu, masih ditemukan oknum-oknum yang melakukan tindakan transaksional sehingga mengganggu penegakan hukum.

”Dari upaya paksa itu, kemudian terjadi transaksi. Lalu, ada yang backing (melindungi) pertambangan ilegal, judi online, ya kan? Nah, yang begini menimbulkan masalah. Ini yang perlu restorasi,” ujarnya.

Nasir juga menyinggung pola rekrutmen hingga pengembangan karier para anggota kepolisian. Dia berharap, Polri kembali menegakkan meritokrasi dalam memperhatikan kenaikan pangkat dan jabatan, sementara rekrutmen dilakukan secara bersih dari tindakan transaksional dan pelanggaran lainnya.

Meritokrasi ini, lanjut Nasir, juga perlu diperhatikan dalam pemilihan pucuk kepemimpinan, termasuk Kapolri. Dia berpandangan, Presiden perlu kembali melakukan metode ”urut kacang”, artinya memilih sesuai dengan urutan angkatan yang tertua.

Menurut Nasir, hal ini juga untuk mengurangi friksi yang terjadi di dalam organisasi. Selain itu, untuk memanfaatkan talenta terbaik di setiap angkatan. Jangan sampai, lanjutnya, posisi-posisi strategis diisi hanya karena adanya kedekatan dengan penguasa atau pihak-pihak tertentu.

”Pandangan saya, dengan tidak mengurangi penilaian terhadap kemampuan orang, nomor urut kacang itu harus dikembalikan lagi. Namun, tetap memperhatikan profesionalisme, integritas, kapasitas, kompetensi, dan sebagainya. Jadi, ada meritokrasi yang diterapkan Presiden, bukan karena dekat dengan ini, dekat dengan itu,” katanya.