MAKANAN BERGIZI

Posting di Medsos hingga Turun ke Jalan, Orangtua Protes Kualitas MBG Ramadhan

Orangtua siswa penerima MBG di Jateng protes dengan berbagai cara, mulai dari posting di media sosial hingga demonstrasi. Mereka berharap evaluasi MBG Ramadhan.

27 Feb 2026 07:00 WIB · Metropolitan

Kompas/Supriyanto

Oleh Kristi Dwi Utami

Munculnya roti kedaluwarsa, bubur kacang ijo basi, serta jeruk busuk pada menu Makan Bergizi Gratis yang diterima para pelajar di berbagai daerah di Jawa Tengah menuai kritik orangtua. Mereka mengkritiknya lewat unggahan di media sosial hingga turun ke jalan.

Sudah beberapa hari terakhir, Sariyatun (49), warga Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, resah dengan menu MBG kering di bulan Ramadhan yang dibawa pulang anaknya dari sekolah. Dia menganggap tidak semua makanan yang disajikan itu kondisinya layak makan.

Pada Rabu (25/2/2026), misalnya, anaknya yang duduk di bangku kelas VI SD membawa pulang roti kedaluwarsa di hari yang sama. Demi keamanan, Sriyatun melarang anaknya memakan roti itu.

Roti kedaluwarsa menjadi salah satu menu yang turut disajikan kepada para pelajar melalui program Makan Bergizi Gratis edisi Ramadhan di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (25/2/2026).

”Waktu mengecek di grup (percakapan) orangtua dan wali murid, saya kaget ternyata malah ada yang dapat (roti) kedaluwarsanya sehari dan dua hari sebelumnya. Langsung protes semua ke pihak sekolah,” kata Sariyatun, Kamis (26/2/2026).

Menu makanan seperti itu bukan kali pertama didapatkan anak Sariyatun. Sebelumnya, selama dua hari berturut-turut, anaknya mendapat jeruk dan salak busuk dari program MBG.

”Terus, pernah juga anak saya dapat bubur kacang hijau. Tapi, saat saya cium baunya, kecut, terus rasanya aneh, seperti sudah basi. Jadi, saya buang,” ucapnya.

Suasana para aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan suara kritisnya saat penyerahan surat permintaan atensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Surat yang diserahkan ICW tersebut berisi permintaan untuk melakukan atensi khusus dalam bentuk monitoring, pemantauan, dan kajian terhadap skema Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil laporan ICW pada Desember 2025 tentang investigasi afiliasi di balik yayasan mitra MBG, ICW menemukan potensi konflik kepentingan dan praktik patronase yang tidak terkendali di balik pengelolaan SPPG, termasuk SPPG yang dikelola oleh Polri. Setelah laporan ICW tersebut terpublikasilan, muncul fakta bahwa pengelolaan tersebut dilakukan melalui perantara, yakni Yayasan Kemala Bhayangkari, organisasi para istri dari anggota kepolisian. Dalam surat yang diserahkan ke KPK tersebut, ICW juga melampirkan softcopy laporan lengkap terkait investigasi afiliasi di balik yayasan mitra MBG, hasil pemetaan awal terkait SPPG yang dikelola oleh cabang Yayasan Kemala Bhayangkari. Investigasi ini mencakup pennelusuran di tingkat kepengurusan daerah, estimasi jumlah uang negara yang akan diterima oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, serta sejumlah  aturan yang berpotensi dilanggar, khususnya berkenaan dengan manajemen konflik kepentingan. 

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
24-2-2025

Selama Ramadhan, para pelajar, termasuk anak Sariyatun, mendapat menu MBG kering. Dibagikan sepulang sekolah, makanan itu diharapkan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.

Akan tetapi, meski diklaim tahan lama, rentetan kejadian membuat Sariyantun cemas. Ia mewanti-wanti anaknya untuk tidak memakan MBG yang dibagikan sebelum dicek olehnya.

Menurut Sariyatun, ia dan orangtua lain sudah berulang kali protes ke pihak sekolah. Namun, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai MBG ke sekolah anaknya disebut tak kunjung berbenah.

Demonstran dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY membawa bermacam media untuk menyuarakan kritik mereka saat berunjukrasa di depan Kantor DPRD DI Yogyakarta, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (25/2/2026). Selain menuntut reformasi total Polri, mereka juga menyerukan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Sebagai bentuk protes, Sariyatun dan orangtua lainnya sepakat mengunggah foto atau video MBG yang diterima anak mereka di media sosial. Tak lupa, mereka menyelipkan kritikan dalam setiap postingan itu.

”Kalau menurut saya, daripada tidak bisa memberi makanan dan minuman yang layak, dihentikan dulu saja MBG-nya selama puasa. Daripada memaksakan ada, tetapi kualitasnya seperti itu, kasihan anak-anak,” ujar Sariyatun. 

Anton (35), orangtua siswa di sebuah SD di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, juga rajin protes di grup percakapan orangtua dan wali murid di sekolah anaknya. Sama dengan Sariyatun, Anton juga merasa tidak terima dengan menu MBG anaknya yang dinilai tak layak.

Menu makan bergizi gratis (MBG) kering edisi Ramadhan yang disajikan untuk pelajar di salah satu daerah di Demak, Jawa Tengah pada Kamis (26/2/2026).

Pada Kamis, anak Anton mendapat dua potong singkong rebus, satu pisang, dan satu telur rebus. Namun, pisangnya masih mentah, sedangkan singkongnya sudah berlendir.

Selain dinilai tidak layak konsumsi, kandungan nutrisi dari beberapa menu tidak memenuhi kebutuhan gizi anak. Menunya disebut sering kali malah menu-menu yang biasa dilarangnya, seperti sosis dan kental manis

”Yang cukup sering dapat semacam martabak telur, tetapi isinya tepung dan minyaknya banyak banget,” kata Anton.

Tren masalah keamanan pangan termasuk keracunan pada program MBG

Tak hanya itu, Anton juga menyoroti harga menu MBG yang menurut dia tidak sesuai spesifikasi. Harganya kerap tidak sampai Rp 10.000.

”Rata-rata Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per hari. Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa kualitasnya buruk,” ucap Anton.

Anton berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam penyediaan MBG segera berbenah. Ia ingin, ke depan, tak ada lagi protes yang harus dilayangkan orangtua karena MBG anak mereka tidak layak.

Turun ke jalan

Lain lagi dengan Muhammad Ali (31), warga Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Bersama ratusan orangtua siswa penerima MBG, dia bakal protes lewat aksi yang bakal digelar pada Jumat (27/2/2026). Lokasinya di depan salah satu SPPG di Tlogowungu.

Aksi itu diklaim bakal diikuti setidaknya 200 ibu. Mereka orangtua dari anak-anak penerima MBG di Kecamatan Tlogowungu.

Warga membentangkan spanduk yang bakal mereka bawa dalam aksi damai medesak evaluasi makan bergizi gratis (MBG) Ramadhan di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi damai itu diklaim bakal diikuti ratusan orang, mayoritas ibu-ibu pada Jumat (27/2/2026).

Keputusan untuk turun ke jalan, disebut Ali, yang merupakan salah satu koordinator lapangan dalam aksi itu, sebagai pilihan terakhir.

Sebelumnya, mereka sudah berulang kali melayangkan protes ke SPPG, melalui sekolah, mengenai menu-menu MBG tak layak konsumsi. Namun, protes itu disebut Ali tak didengarkan.

”Yang terbaru hari ini, anak-anak dapat jeruk busuk. Kami kesal sehingga kami mau menggelar aksi damai menuntut transparansi SPPG. Kenapa anggarannya besar, tetapi kualitas MBG yang diberikan ke anak-anak buruk?” ujar Ali.

Ali menyebut, massa aksi juga menuntut tanggung jawab para ahli gizi yang dipekerjakan di tiap-tiap SPPG. Menurut dia, para ahli gizi seharusnya amanah tugasnya, memastikan anak-anak mendapatkan menu MBG yang layak, sehat, dan bernutrisi tinggi. Jangan sampai mereka malah membiarkan makanan tidak layak didistribusikan ke anak-anak.

Protes dilayangkan salah satu orangtua siswa di grup percakapan salah satu sekolah di Pati, Jawa Tengah, Kamis (26/2/2026). Para orangtua memprotes adanya menu jeruk busuk dalam program makan bergizi gratis yang diterima anak mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, Ali dan para orangtua di wilayahnya sering mengunggah foto menu MBG di medsos mereka. Hal itu dilakukan untuk memberi tahu masyarakat mengenai kualitas MBG yang disajikan.

Namun, dalam aksinya di jagat maya itu, para orangtua mengaku mendapatkan intimidasi. Mereka diminta berhenti mengunggah menu-menu MBG.

”Jadi, kami sempat dapat pesan Whatsapp dari orang tidak dikenal, menyuruh untuk jangan posting. Waktu kami tanya dasarnya apa melarang posting, tidak dijawab, malah kami disuruh bersyukur dengan kondisi yang ada,” kata Ali.

Peserta membawa poster tuntutan dalam aksi dan piknik ibu-ibu di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Aksi yang diinisiasi Suara Ibu Indonesia dan sejumlah organisasi perempuan ini menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena maraknya kasus keracunan akibat program tersebut. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan menu MBG di berbagai daerah.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA (YGA)
15-10-2025

Intimidasi tak hanya terjadi karena unggahan mereka di medsos, tetapi juga karena adanya rencana aksi damai para orangtua. Menurut Ali, para koordinator aksi maupun koordinator lapangan sempat didatangi pihak SPPG. Mereka diminta membatalkan aksi itu dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Kendati demikian, Ali dan para orangtua lainnya tidak gentar. Mereka mengaku akan tetap menggelar demonstrasi itu.

”Kami tidak takut, kami tidak mau mediasi. Kalau diselesaikan semudah itu terus perjuangan kami menuntut transparansi dan evaluasi SPPG ke depan bagaimana?” ucapnya.

Pedoman

Sekretaris Tim Percepatan MBG Jateng AR Hanung Triyono menyebut, pelaksanaan program MBG selama Ramadhan berpedoman pada Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Dalam edaran tersebut diatur terkait bentuk makanan selama Ramadhan.

Ilustrasi problem MBG

Hanung mengatakan, paket makanan kemasan sehat MBG adalah makanan siap makan yang diproduksi dan dilakukan pengemasan di SPPG, menggunakan totebag dan dikemas oleh SPPG.

”Dengan tetap menerapkan SOP keamanan pangan, yakni pengecekan masa kedaluwarsa dan perizinan produk, seperti pangan industri rumah tangga atau PIRT, dan kaidah pemenuhan gizi seimbang,” ujar Hanung.

Hanung menyebut, dalam SE itu juga disebutkan arahan untuk tidak menyajikan makanan kemasan, seperti ultraprocessed food, sebagai menu utama. Menu yang direkomendasikan sesuai dengan SE tersebut, misalnya, telur asin, abon, dendeng kering, buah, atau makanan khas lokal lainnya, serta kurma.

Wakil Gubernur sekaligus Ketua Tim Percepatan MBG Jateng Taj Yasin Maimoen mengaku bakal mencatat keluhan masyarakat terkait menu MBG Ramadhan di wilayahnya. Dia akan menyampaikannya ke Badan Gizi Nasional. Menurut dia, sudah ada satuan tugas khusus yang ditugasi melakukan audit terhadap SPPG yang melanggar.

Yasin menyebut, apabila kedapatan melanggar, sanksi yang diberlakukan kepada SPPG bisa sampai pada tahap penutupan. ”Maka, saya berharap untuk SPPG-SPPG ditertibkan, diedukasi betul, cara pengemasannya, cara pengirimannya, dan lain sebagainya. Saya mengimbau kepada masyarakat juga, terkait SPPG di bulan Ramadan, kita atur lagi,” katanya.


Kerabat Kerja

Penulis:

Kristi Dwi Utami
 | 

Editor:

Cornelius Helmy Herlambang
 | 

Penyelaras Bahasa:

Teguh Candra