Potret Kerentanan di Balik Capaian Ciamik Sektor Pertanian

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh ciamik pada 2025. Peningkatan produksi beras dan jagung, serta program Makan Bergizi Gratis menjadi mesin penggeraknya. Sektor tersebut juga berandil besar terhadap serapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan nasional.

Kendati demikian, masih ada kerentanan di balik meningkatnya kesejahteraan petani. Selain itu, produksi beras nasional sepanjang 2026 juga rentan terdampak fenomena La Nina dan El Nino.

Pada Kamis (5/2/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 5,33 persen secara tahunan. Angka pertumbuhan sektor itu melonjak cukup signifikan dari 2024 yang hanya tumbuh 0,68 persen secara tahunan.

Pada 2025, sektor tersebut menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap produk domestik bruto (PDB) 2025 menurut lapangan usaha, yakni sebesar 13,1 persen. Kontributor pertama dan kedua ditempati sektor industri pengolahan (19,07 persen) dan perdagangan (13,17 persen).

Pada 2025, subsektor tanaman pangan tumbuh 9,94 persen secara tahunan. Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya produksi beras dan jagung, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan bantuan sarana parasarana.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, capaian kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu berkat pertumbuhan positif subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Pada 2025, subsektor tanaman pangan tumbuh 9,94 persen secara tahunan.

Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya produksi beras dan jagung, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan bantuan sarana parasarana. Pada 2025, produksi beras meningkat 13,29 persen secara tahunan menjadi 34,69 juta ton. Sementara produksi jagung pipilan kering naik 6,74 persen secara tahunan menjadi 16,16 juta ton.

Adapun subsektor peternakan, Amalia melanjutkan, tumbuh 7,78 persen secara tahunan lantaran ditopang peningkatan produksi telur dan daging ayam ras. Begitu pun subsektor perikanan yang tumbuh 4,95 persen secara tahunan yang didorong peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya.

”Kinerja apik subsektor peternakan dan perikanan ini juga turut dipicu permintaan kebutuhan bahan baku makanan program MBG,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Di sektor ketenagakerjaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat ke-1 dalam serapan tenaga kerja nasional. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)  BPS, per November 2025, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,91 juta orang.

Dari jumlah itu, 41,41 juta orang atau 27,99 persen bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian disusul sektor perdagangan dan industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja masing-masing 27,62 juta orang (18,67 persen) dan 20,51 juta orang (13,86 persen).

Tak hanya itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turut menyumbang penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perdesaan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 menunjukkan, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perdesaan masing-masing sebanyak 12,18 juta orang dan sebesar 10,72 persen.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2025 menunjukkan, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perdesaan masing-masing sebanyak 12,18 juta orang dan sebesar 10,72 persen.

Angka tersebut turun dibandingkan hasil Susenas September 2024. Kala itu, penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perdesaan masing-masing sebanyak 13,01 juta orang dan sebesar 11,34 persen.

”Ini tidak terlepas dari peningkatan luas panen padi dan jagung, serta serapan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial dan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Amalia.

Kendati capaian kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2025 cukup ciamik, masih ada kerentanan di balik meningkatnya kesejahteraan petani. Peningkatan pendapatan petani selalu dibayangi kenaikan barang konsumsi dan biaya produksi.

Sepanjang 2025, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di subsektor tanaman pangan, misalnya. pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg).

Bahkan, pemerintah memberlakukan kebijakan menyerap GKP any quality atau tanpa standar kualitas minimal sesuai HPP. Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada Oktober 2025 untuk mengurangi biaya produksi pangan di tingkat petani.

Namun, tidak semua petani bisa memperoleh penghasilan besar. Ini mengingat masih banyak petani gurem atau petani kecil yang mengelola lahan/sawah kurang dari 0,5 hektar. Banyak di antara mereka yang masih menyewa lahan sehingga harus berbagai hasil panenan dengan pemilik lahan.

Dalam satu dekade terkahir, jumlah petani gurem meningkat signifikan. BPS mencatat, jumlah petani gurem bertambah dari 14,12 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Persentase petani gurem terhadap total rumah tangga petani juga naik dari 55,3 persen pada 2013 menjadi 62,05 persen pada 2023.

Selain itu, tidak semua petani dapat menjadi penerima pupuk bersubsidi. Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah yang mengelola lahan di bawah atau maksimal 2 hektar. Pada 2025, jumlah petnai penerima pupuk bersubsidi sekitar 14 juta orang.

Pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat Masroni mengungkapkan, berdasarkan penghitungan AB2TI, biaya produksi GKP di lahan seluas 1.500 meter persegi sebesar Rp 6,3 juta. Dari total biaya produksi tersebut, biaya pembelian pupuk hanya 3,34 persen atau sekitar Rp 210.000.

Dengan diturunkannya HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, biaya pembelian pupuk tinggal 2,64 persen. “Justru komponen terbesar dari biaya produksi GKP adalah ongkos tenaga kerja dan sewa lahan yang masing-masing sebesar 40,2 persen dan 27,9 persen dari total biaya produksi,” katanya.

Di sisi lain, petani juga terdampak kenaikan harga sejumlah pangan pokok, termasuk beras. BPS mencatat, rerata harga beras medium naik dari Rp 12.609 per kg pada Januari 2025 menjadi Rp 13.284 per kg pada Desember 2025.

BPS juga menyebutkan beras berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan di perdesaan, terutama pada komponen makanan. Pada September 2025, garis kemiskinan pada komponen makanan di perdesaan sebesar Rp 464.492 per kapita per bulan atau naik 7,89 persen secara tahunan.

Dari garis kemiskinan di perdesaan itu, beras berkontibusi terbesar, yakni 24,62 persen. Kemudian, disusul dengan sejumlah komoditas pangan lain, seperti telur dan daging ayam ras yang kontribusinya masing-masing sebesar 3,71 persen dan 3,42 persen.

Sementara itu, dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), terjadi kenaikan indeks tersebut sebesar 3,04 persen dari 119,62 pada 2024 menjadi 123,26 pada 2025. NTP adalah perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dengan ambang batas ideal 100.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun untuk biaya produksi.

Berdasarkan data BPS, pada 2025, kenaikan It diikuti pula dengan kenaikan Ib. Pada tahun tersebut, perubahan It sebesar 5,73 persen. Beberapa komoditas hasil pertanian yang berandil besar adalah kelapa sawit, gabah, dan karet.

Pada tahun yang sama, perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang merupakan salah satu komponen Ib sebesar 2,99 persen. Komoditas yang dominan berkontribusi besar terhadap perubahan IKRT itu adalah bawang merah, minyak goreng, dan beras.

Selain itu, Ib juga dapat dilihat dari Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Pada Desember 2025, misalnya, terjadi perubahan BPPBM sebesar 0,11 persen. Peningkatan BPPBM itu antara lain dipicu kenaikan harga bensin, dedak, dan jagung pipilan, serta upah tanam dan panen.

Meskipun level kesejahteraan masih terjaga, kemampuan petani untuk menyerap guncangan harga menjadi semakin terbatas.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menuangkan hasil analisis data tersebut dalam ”Monitoring Issue of Food, Energy, and Sustainable Development Edisi Januari 2026: Ketahanan Pangan dan Energi di Tengah Fragmentasi Pasar Global”. Laporan itu dirilis Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef pada 4 Februari 2026.

Dalam laporan tersebut, Indef mengungkapkan, sepanjang 2025 kesejahteraan petani masih relatif terjaga. Hal itu tecermin dari It yang konsisten berada di atas Ib. Artinya, secara rata-rata, NTP masih berada pada zona positif.

Meskipun demikian, stabilitas kesejahteraan tersebut bersifat rapuh. Pada periode April-Mei 2025, misalnya, pernah terjadi pelemahan harga output petani yang tidak diiringi penurunan biaya produksi. Sebaliknya, Ib tetap meningkat secara gradual sehingga margin petani mengalami tekanan sementara.

”Dinamika ini menunjukkan meskipun level kesejahteraan masih terjaga, kemampuan petani untuk menyerap guncangan harga menjadi semakin terbatas. Kerentanan ini terutama berdampak pada petani skala kecil, yang memiliki daya tawar rendah dan struktur biaya yang relatif kaku,” sebut Indef.

Indef juga menjelaskan, kenaikan biaya input yang bersifat persisten tecermin dari tren Ib yang meningkat stabil sepanjang 2025. Ini menunjukkan tekanan biaya yang ditanggung petani bersifat struktural, bukan sekadar musiman.

Sementara pergerakan It cenderung lebih fluktuatif. Gerakan tersebut sangat dipengaruhi faktor musiman, yakni menguat pada awal tahun, kemudian melemah pada pertengahan tahun, dan terakselerasi kembali pada semester kedua di tahun tersebut.

Ini merefleksikan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada penjagaan harga output berisiko tidak cukup efektif dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani. Diperlukan juga fokus kebijakan yang menekankan pada pengendalian tekanan biaya input secara lebih struktural.

”Hal itu dapat dilakukan melalui intervensi biaya input yang lebih presisi dan penguatan rantai pasok. Dengan begitu, transmisi harga yang diterima petani mampu secara konsisten mengimbangi kenaikan biaya produksi dan pengeluaran untuk konsumsi,” tutur Indef dalam laporan tersebut.

Sektor pertanian juga rentan dengan cuaca ekstrem yang dipicu oleh La Nina dan El Nino. Dalam Climate Outlook 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan La Nina akan berlangsung pada November 2025 hingga Maret 2026.

Pada Januari-Maret 2026, fenomena La Nina lemah diprediksi masih akan berlanjut. Kemudian secara gradual akan beralih menuju fase netral pada periode Maret-Mei 2026.

Pada akhir November 2025, La Nina memicu hujan ekstrem yang menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Di sektor pertanian, bencana tersebut menyebabkan lahan petanian rusak dan gagal panen.

Per 13 Januari 2026, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seluas 107.327 hektar. Dari luas itu, 56.077 hektar rusak ringan, 22.152 hektar rusak sedang, dan 29.095 hektar rusak berat. Tanaman padi dan jagung yang gagal panen akibat bencana di Sumatera mencapai 44.600 hektar.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan, untuk memulihkan areal persawahan di Aceh, Sumbar, dan Sumut membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Adapun untuk memulihkan mata pencarian, khususnya petani padi, butuh waktu setahun (Kompas, 18/12/2025).

Tidak mengherankan jika luas tanam padi dan produksi beras di ketiga provinsi tersebut diramal turun. Hal itu merujuk pada hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan Desember 2026 yang dilirs pada 2 Februari 2026.

BPS memperkirakan luas tanam padi di Aceh pada Januari-Maret 2026 turun 32.662 hektar atau 38,52 persen secara tahunan menjadi 52.065 hektar. Potensi produksi beras daerah tersebut anjlok sebanyak 112.365 ton atau 41,42 persen menjadi 158.926 ton.

Di Sumbar, luas panen padi pada Januari-Maret 2026 diperkirakan berkurang 9.805 hektar atau 10,51 persen secara tahunan menjadi 83.527 hektar. Potensi produksi berasnya turun 40.516 ton atau 15,17 persen secara tahunan menjadi 226.587 ton.

Dalam periode perbandingan yang sama, potensi luas panen padi di Sumut berkurang 739 ton atau 0,41 persen menjadi 181.380 hektar. Produksi beras daerah tersebut juga diramalkan turun sebanyak 5.252 ton atau 1 persen menjadi 518.873 ton.

Selain itu, Severe Weather Europe dan Pusat Prakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa (ECMWF) meramal El Nino bakal terjadi pada Juli 2026 hingga Juli 2027. Fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu berpotensi menyebabkan kemarau panjang, seperti yang terjadi pada Juli 2023 hingga Mei 2024.

”Produksi beras nasional pada 2026, bahkan 2027, bisa turun, seperti pernah terjadi pada 2023 dan 2024. Musim tanam (MT) I padi juga berpotensi mundur,” kata Dwi yang memperkirakan produksi beras nasional pada 2026 turun sekitar 5 persen dari 2025 (Kompas, 6/1/2026).

Guna menghadapi risiko iklim yang berpotensi menyebabkan gagal panen, Kementan memperkuat asuransi usaha tani padi (AUTP). Salah satunya adalah mendorong pemerintah daerah untuk menopang keberlanjutan AUTP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada 2026, mitigasi risiko usaha tani yang didanai APBD tersebut mencakup 94.036,67 hektar lahan pertanian. Terdapat 13 provinsi yang telah mengalokasikan dana pendukung AUTP, yakni Sumut, Sumbar, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

”Swasembada pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani berada dalam posisi yang terlindungi. Perlindungan petani juga merupakan fondasi swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, melalui siaran pers di Jakarta.

Swasembada pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani berada dalam posisi yang terlindungi.

Kementan juga memastikan produksi beras nasional relatif aman meskipun terjadi banjir di beberapa daerah. Kementan juga akan memberikan bantuan benih bagi petani yang terdampak banjir, terutama di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro mengaku telah meminta dinas pertanian setempat segera mengusulkan bantuan benih bagi petani terdampak banjir. Dengan begitu, mereka dapat segera menanam ulang padi sehingga kontinuitas produksi beras tetap terjaga.