PR Besar Asia Tenggara Setelah Krisis Selat Hormuz

Gangguan aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz memperlihatkan kerentanan struktural sektor energi Asia Tenggara. Badan Energi Internasional atau IEA menilai kawasan ini perlu mempercepat diversifikasi pasokan, memperkuat efisiensi energi, dan memperdalam kerja sama regional.

Penilaian itu disampaikan IEA dalam laporan Southeast Asia Energy Outlook 2026 yang dirilis Selasa (16/6/2026). ”Krisis energi telah mengekspos kelemahan struktural dalam sektor energinya yang perlu ditangani secara cepat dan kuat,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol.

Menurut Birol, Asia Tenggara adalah kawasan penting yang membentuk tren energi global kawasan ini diperkirakan menyumbang 20 persen pertumbuhan permintaan energi dunia selama dekade mendatang, kedua setelah India.

Menurut IEA, tagihan impor energi Asia Tenggara diperkirakan mencapai 160 miliar dolar AS tahun ini. Nilai itu diperkirakan naik menjadi 400 miliar dolar AS atau setara 5 persen perekonomian kawasan pada 2050.

Namun, Asia Tenggara sangat terpapar krisis Selat Hormuz. Sebab, Timur Tengah menyumbang 60 persen impor minyak mentah kawasan. Hampir separuh produk minyak yang disuling juga berasal dari minyak mentah Timur Tengah.

Akibatnya, hampir terhentinya pengiriman energi melalui Selat Hormuz berdampak besar bagi kawasan. Tak hanya energi, krisis itu juga memicu kekurangan bahan baku petrokimia, produk kimia, dan elpiji rumah tangga.

Untuk mengatasimya, pemerintah-pemerintah di kawasan memang telah menempuh langkah darurat. Di antaranya dengan mendorong warga bekerja dari rumah dan menggunakan transportasi publik.

Namun, langkah darurat saja tak cukup. Menurut IEA, Asia Tenggara tetap perlu mengatasi kerentanan sistem energi yang mengandalkan impor.

Krisis energi telah mengekspos kelemahan struktural dalam sektor energinya yang perlu ditangani secara cepat dan kuat.

Menurut Birol, diversifikasi sumber energi dan rute pasokan perlu menjadi prioritas utama untuk mengurangi paparan impor dan memperkuat ketahanan energi. Sebagian negara dapat mengembangkan sumber minyak dan gas yang belum dimanfaatkan.

Pilihan lain adalah lebih meningkatkan listrik terbarukan. Menurut IEA, kapasitas listrik terbarukan di kawasan ini sudah naik hampir tiga kali lipat dalam satu dekade. Percepatan juga terlihat dalam pemanfaatan tenaga surya.

Bahkan, Filipina menjadi tujuan terbesar kedua ekspor tenaga surya China pada triwulan pertama 2026. Di sisi lain, batubara juga dapat jadi alternatif.

Adapun nuklir bisa menjadi opsi diversifikasi jangka panjang. Menurut laporan IEA, saat ini minat terhadap nuklir meningkat. Akan tetapi, pelaksanaannya bergantung pada percepatan pembangunan.

Listrik diperkirakan akan semakin penting dalam masa depan energi Asia Tenggara. Permintaan listrik kawasan sudah tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi energi secara keseluruhan.

Pertumbuhan itu didorong ekspansi penduduk dan ekonomi, industri ringan, penyejuk ruangan, serta kendaraan listrik. Jumlah penyejuk ruangan rumah tangga di Asia Tenggara saja diperkirakan akan naik tiga kali lipat pada 2035. Saat ini, satu dari lima mobil yang terjual di Asia Tenggara adalah kendaraan listrik.

Selain kebijakan tingkat negara, Birol juga mendorong penguatan kerja sama ASEAN untuk ketahanan energi. Kerja sama regional yang lebih terkoordinasi akan dapat menekan biaya dan memperkuat keamanan pasokan, terutama melalui ASEAN Power Grid, keamanan minyak, dan strategi industri.

ASEAN sudah memiliki sejumlah kerangka kerja untuk memperkuat ketahanan energi kawasan. Akan tetapi, belum semua berjalan. Kerja sama itu mencakup ASEAN Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Keamanan Minyak (APSA), Jaringan Kelistrikan ASEAN (APG), dan Pipa Gas Trans-ASEAN (TAGP).

Saat ini, kerja sama yang paling nyata berjalan adalah perdagangan listrik lintas batas melalui APG. Contohnya proyek Lao PDR-Thailand-Malaysia. Dimulai pada 2018, proyek ini diperluas menjadi Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP) sejak 2022. Proyek ini memungkinkan listrik diperdagangkan melalui jaringan yang sudah ada di empat negara.

Namun, APG belum menjadi jaringan listrik kawasan yang sepenuhnya terpadu. Adapun APSA dan TAGP belum berjalan. APSA disiapkan sebagai mekanisme keamanan minyak ASEAN. Perjanjian itu sudah ada sejak 2009 dan diperbarui pada 2025, tetapi ratifikasi dan operasionalisasinya belum tuntas.

Dalam pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN terkait situasi Timur Tengah, 13 April 2026, Singapura dan Vietnam menekankan pentingnya kerja sama energi ASEAN.

Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Singapura, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyerukan percepatan ratifikasi APSA, realisasi awal APG, serta kerja sama lebih kuat untuk menjaga rantai pasok tetap terbuka dan tangguh.

Menurut Balakrishnan, langkah-langkah itu akan memperkuat kesiapan kawasan menghadapi krisis berikutnya. Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan gangguan di Selat Hormuz telah memicu guncangan besar pada rantai pasok global dan berdampak signifikan terhadap ekonomi serta kehidupan warga ASEAN.

Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung juga meminta ASEAN siap mengaktifkan mekanisme dukungan darurat di bawah APSA jika gangguan pasokan memburuk.

Penguatan kerja sama energi ASEAN juga kembali ditegaskan dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, 8 Mei 2026. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin ASEAN menyerukan percepatan proses nasional untuk meratifikasi APSA agar perjanjian itu bisa segera berlaku. Di sektor listrik dan gas, perdagangan listrik lintas batas didorong lebih multilateral dan multidirectional melalui APG.

Sementara itu, Malaysia menempatkan konektivitas listrik ASEAN sebagai bagian dari ketahanan energi kawasan. Komisi Energi Malaysia (Suruhanjaya Tenaga Malaysia) menyebut APG bertujuan menghubungkan sistem kelistrikan negara-negara ASEAN.

Tujuannya agar perdagangan listrik lintas batas bisa berjalan, keamanan pasokan meningkat, dan energi terbarukan lebih mudah masuk ke jaringan regional.

Sejumlah negara ASEAN juga telah mulai merancang strategi ketahanan energi agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Tenaga nuklir menjadi salah satu opsi diversifikasi jangka panjang.

Vietnam mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Ninh Thuan 1 dan Ninh Thuan 2. Proyek itu ditargetkan beroperasi pada periode 2030-2035, dipercepat lima tahun dari rencana awal.

Untuk proyek itu, Vietnam bekerja sama dengan Rusia. Pemerintah kedua negara menandatangani kesepakatan antarpemerintah di Moskwa, 23 Maret 2026.

”Kesepakatan ini akan menjadi fondasi bagi kemitraan industri jangka panjang, yang akan memperkuat kemandirian energi Vietnam dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Rosatom Alexey Likhachev, dikutip dari rilis Pemerintah Vietnam.

Singapura juga mulai menyiapkan diri untuk menilai opsi nuklir. Namun, negara itu belum memutuskan pembangunan PLTN. Singapura baru akan menjalani kajian tahap pertama Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 2027.

Selain nuklir, kedua negara itu juga melakukan diversifikasi sumber energi. Singapura memperkuat pasokan gas dengan membangun terminal LNG kedua. Negara itu juga menambah impor listrik melalui interkoneksi dengan Malaysia.

Selain itu, Singapura juga memperbanyak tenaga surya di atap bangunan, waduk, dan lahan kosong, serta menguji amonia sebagai pembawa hidrogen di Jurong Island.

Sementara Vietnam mempercepat penggunaan bensin E10 secara nasional mulai 1 Juni 2026. Negara itu juga menambah impor produk minyak olahan dari Malaysia dan Korea Selatan untuk mengurangi tekanan akibat gangguan pasokan minyak mentah.