Prabowo Awali Diplomasi Bisnis di AS Jelang Penandatanganan Tarif

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian pertemuan dengan pelaku usaha di Amerika Serikat menjelang penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal. Kesepakatan ini menjanjikan tarif lebih rendah dan peluang investasi, tetapi menuntut strategi agar akses pasar baru tidak melemahkan daya saing industri dalam negeri.

Presiden telah memulai rangkaian agenda kenegaraannya di Washington DC, AS, Rabu (18/2/2026) waktu setempat, dengan bertemu kalangan dunia usaha. Pertemuan tersebut menjadi pembuka sebelum penandatanganan kesepakatan perdagangan resiprokal (agreement on reciprocal trade/ART) antara Indonesia dan AS.

Forum bertajuk Business Summit in Honor of HE Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia itu mempertemukan Presiden Prabowo dengan pimpinan United States Chamber of Commerce, US-ASEAN Business Council, dan US-Indonesia Society. 

Dalam forum tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Hadir pula jajaran pejabat eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, serta Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi.

Dari kalangan pelaku usaha nasional, tampak mendampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Forum juga dihadiri sejumlah pelaku industri strategis, termasuk pimpinan perusahaan energi dan pertambangan yang selama ini terlibat dalam rantai pasok bilateral RI-AS. Beberapa di antaranya, CEO US-ASEAN Business Council Brian McFeeters, Presiden US-Indonesia Society David Merrill, serta Senior Vice President United States Chamber of Commerce John Murphy.

Sejumlah pemimpin korporasi global juga hadir, di antaranya Chairman Freeport-McMoRan Richard C Adkerson, CEO S&P Global Martina Cheung, President ExxonMobil Indonesia Wade Floyd, Senior Vice President Caterpillar Inc Kathryn Karol, Senior Vice President Cargill Kelsey Freeman Saelens, serta Vice President PepsiCo Caroline Berson.

Agenda tersebut berlangsung menjelang pertemuan bilateral Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan meneken dokumen ART pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Kesepakatan ini diproyeksikan menjadi kerangka baru hubungan dagang kedua negara sekaligus menata ulang struktur tarif yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sumber ketegangan global.

Melalui keterangan resmi tertulisnya, Airlangga menegaskan, RI dan AS telah menuntaskan perundingan ART. Setelah rangkaian pertemuan Presiden Prabowo dengan kalangan dunia usaha di Washington DC, kedua negara dijadwalkan segera memasuki tahap penandatanganan sekaligus menyiapkan langkah implementasi kesepakatan.

”Kesepakatan itu mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat akses pasar, menyederhanakan hambatan perdagangan, meningkatkan kepastian usaha, serta membuka peluang investasi yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Airlangga.

Penyelesaian ART dinilai Airlangga sebagai tonggak penting yang dicapai melalui perundingan intensif dan konstruktif antara kedua negara. Kesepakatan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menciptakan lingkungan usaha yang semakin terbuka, transparan, dan ramah investasi.

Sementara itu, menurut Anindya Novyan Bakrie, perjanjian timbal balik diharapkan membuka peluang lebih luas bagi eksportir Indonesia, khususnya di sektor alas kaki, tekstil, garmen, dan elektronik. Di sisi lain, produk pertanian AS, seperti kapas, gandum, dan kedelai, juga berpotensi memperoleh akses pasar lebih besar ke Indonesia.

”Hal yang tidak kalah penting adalah investasi. Kesepakatan (tarif resiprokal) ini harus mampu menarik arus modal masuk yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, saat masih di Jakarta, Airlangga menyebut bahwa seusai diteken, kesepakatan itu akan dilaporkan kepada lembaga legislatif kedua negara. Di AS, prosedurnya melalui mekanisme executive order yang dilaporkan ke Kongres. Di Indonesia, hasil kesepakatan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski rincian resmi belum dibuka, pemerintah menargetkan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang terdampak kebijakan tarif resiprokal Washington. Pada momentum Liberation Day, pemerintahan Trump menetapkan tarif hingga 32 persen, sebelum kemudian diturunkan menjadi 19 persen.

Dalam skema terkini, komoditas seperti kelapa sawit, kakao, kopi, teh, produk agro, mineral tertentu, serta komponen industri, termasuk komponen pesawat terbang dan produk dari kawasan perdagangan bebas (FTZ), didorong memperoleh pembebasan tarif saat masuk ke pasar AS.

Sebaliknya, AS meminta agar dari 11.552 kode klasifikasi barang impor (HS code), sebanyak 11.474 kode atau lebih dari 98 persen mendapatkan tarif nol persen ketika masuk ke Indonesia. Permintaan yang sangat luas ini beberapa pekan lalu masih dinegosiasikan untuk beberapa produk tertentu.

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, ada sejumlah komoditas yang tidak akan dikenai tarif nol persen. ”Beberapa contohnya minuman beralkohol dan beberapa produk lain yang dinilai sensitif atau tidak relevan dengan struktur impor nasional,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, pekan lalu.

Di tengah kompetisi global yang kian ketat, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan tarif tidak justru mempersempit ruang tumbuh industri domestik.

Kendati ART telah disepakati, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati merumuskan kesepakatan tarif. Kebijakan tarif yang diberlakukan AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, terutama sektor padat karya yang selama ini menjadi penopang ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, sektor industri seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, karet dan produk turunannya, furnitur, serta elektronik semestinya menjadi prioritas perlindungan dalam proses negosiasi dagang dengan AS. Sektor-sektor tersebut dinilai rentan tergerus oleh persaingan produk impor dari negara berbiaya rendah.

”Di tengah kompetisi global yang kian ketat, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan tarif tidak justru mempersempit ruang tumbuh industri domestik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia. Pemerintah perlu mengapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan, termasuk melalui peran aktif dalam forum internasional serta percepatan reformasi struktural di dalam negeri. Dengan fondasi domestik yang lebih kokoh, ruang negosiasi dinilai akan lebih kuat.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Ia melihat renegosiasi perdagangan yang ditempuh pemerintah AS mengarah pada dua hal utama, yakni permintaan akses lebih luas terhadap mineral kritis Indonesia dan pemberian dispensasi tarif resiprokal sebesar 19 persen untuk sejumlah komoditas.

Faisal mengingatkan, kemudahan tarif yang hanya menyasar komoditas bahan mentah tidak sejalan dengan agenda penguatan industri. ”Kalau yang diberikan kemudahan tarif itu komoditas bahan mentah, jelas tidak mendukung industri karena yang didorong untuk diekspor adalah bahan mentah, bukan produk olahan,” katanya.

Komoditas seperti kopi dan kakao seharusnya diarahkan pada ekspor produk olahan bernilai tambah. Hal serupa berlaku pada mineral kritis. Jika akses yang diberikan hanya bermuara pada ekspor bahan tambang mentah, manfaatnya bagi industrialisasi nasional akan terbatas.