Prabowo Bantah Dikendalikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto membantah isu yang beredar bahwa dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komunikasi dengan presiden sebelumnya, tak hanya dengan Jokowi, intens dibuka oleh Prabowo semata untuk meminta masukan bagi pemerintahannya.

Saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025), Presiden Prabowo memaparkan prestasi dan 28 kebijakan yang sudah dikerjakan pemerintahannya selama enam bulan bekerja. Dia pun menyebut keberhasilan pemerintahannya berkat transisi yang sangat baik dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun, hal ini membuatnya dituding dikendalikan Jokowi, yang juga ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ”Saya dibilang apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tutur Prabowo.

Kendati demikian, dia mengakui berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat selama sepuluh tahun, sepanjang 2014-2024. Tak hanya dengan Jokowi, konsultasi pun dilakukan dengan para presiden pendahulu, seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada 2004-2014 dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menjabat pada 2001-2004.

”Saya menghadap beliau, saya menghadap Pak SBY, saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur (Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, almarhum), tapi kan tidak bisa. (Bahkan) menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno, kalau bisa. Loh minta pandangan saran,” tutur Prabowo sembari berseloroh dan disambut tawa para pembantunya.

Dia melanjutkan, suka atau tidak suka, Presiden Jokowi berhasil memimpin selama sepuluh tahun. Namun, ada saja yang mempersoalkan, termasuk soal keaslian ijazahnya.

Pernyataan Presiden Prabowo ini muncul di tengah isu matahari kembar. Yang terbaru, dualisme kepemimpinan, bahkan menjurus ke politisasi TNI, dilihat sejumlah pihak saat pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi. Pembatalan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 554a/IV/2025 yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 30 April 2025. Adapun mutasi yang dibatalkan berdasarkan SK Nomor 554 yang terbit 29 April 2025.

Salah satu yang semula dimutasi tetapi kemudian dibatalkan adalah anak dari Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, yang menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Sebelumnya, Try Sutrisno ikut serta menandatangani delapan poin usulan purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo. Salah satu poin usulan itu adalah mengganti Wakil Presiden karena keputusan MK nomor 169 terkait Undang-Undang Pemilu dinilai melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai pembatalan mutasi ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan politik di TNI. ”Ada yang memang kelompok Jokowi (Solo) dan ada yang ingin Prabowo Subianto tidak terlalu tunduk pada Jokowi,” ujarnya.

Selama matahari kembar masih ada, perubahan kebijakan secara mendadak serupa terjadi pada mutasi TNI, akhir April lalu, bisa berulang di masa mendatang. Karena itu, penegasan Presiden Prabowo pun diapresiasi.

Pengajar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai bantahan Presiden Prabowo diperlukan karena publik terkadang terlampau menyederhanakan apa pun. Akibatnya, komunikasi dengan mantan presiden dinilai sebagai dikendalikan, bukan sebagai sarana tukar pandangan.

”Tentu itu bagus. Prabowo hanya ingin menegaskan dan mengucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa, tetapi jangan diartikan itu diatur-atur atau lainnya,” kata Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik.

Prabowo, menurut Adi, sudah memiliki modal kuat dalam kepemimpinannya. Kini, Prabowo tinggal memastikan jajaran pemerintahannya solid.

Sidang kabinet paripurna dengan topik ”Arahan Presiden Enam Bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih” kali ini diikuti 133 menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, serta utusan khusus presiden.

Wapres Gibran pun mendampingi Presiden memimpin sidang kabinet yang dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam sidang kabinet paripurna keenam di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi masih tampak hadir. Hasan sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada 21 April lalu. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo bisa saja tidak menerima pengunduran diri Hasan Nasbi.

”Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO, Bapak Hasan Nasbi. Tetapi, beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan bahwa ’saya akan mempelajari terlebih dahulu’,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/4/2025).